Pemberontakan PRRI/Permesta, Persoalan Negara Federal dan BFO

3. Peristiwa Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan.

Peristiwa Konflik dan Pergolakan
yang Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan.

1. Pemberontakan PRRI dan Permesta

2. Persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg)

​Pemberontakan PRRI dan Permesta

PRRI = Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Permesta = Perjuangan Rakyat Semesta

​Peta Pemberontakan
PRRI dan Permesta

​Pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1958 dan melibatkan beberapa daerah di Indonesia, terutama Sumatera Tengah dan Sulawesi Utara.

​Pemberontakan PRRI dan Permesta memiliki beberapa latar belakang yang kompleks, antara lain:

• Ketidakpuasan terhadap Pemerintah Pusat: Beberapa daerah, terutama di Sumatera dan Sulawesi, merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat yang dianggap terlalu sentralistik dan mengabaikan kepentingan daerah.

• Perbedaan Pendapat tentang Sistem Pemerintahan: Ada perbedaan pendapat mengenai bentuk negara yang ideal, apakah harus tetap berdasarkan UUD 1950 yang bersifat federal, atau kembali ke UUD 1945 yang bersifat unitary.

• Persoalan Ekonomi: Kondisi ekonomi yang tidak merata antara pusat dan daerah juga menjadi salah satu pemicu. Daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam merasa tidak mendapatkan bagian yang adil dari hasil pembangunan.

• Ambisi Politik: Beberapa tokoh politik daerah memiliki ambisi untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dan merasa tidak puas dengan posisi mereka di pemerintahan pusat.

Beberapa tokoh penting yang terlibat dalam pemberontakan ini antara lain:

• Ahmad Husein: Pemimpin utama PRRI yang berasal dari Sumatera Barat.

• Ventje Sumual: Pemimpin Permesta yang berasal dari Sulawesi Utara.

​Ahmad Husein

Ventje Sumual

Tujuan utama dari pemberontakan PRRI dan Permesta adalah:

• Mendesentralisasi kekuasaan: Menuntut agar kekuasaan lebih didelegasikan ke daerah-daerah.

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah: Meminta agar pemerintah pusat lebih memperhatikan pembangunan di daerah.

• Merubah sistem pemerintahan: Beberapa kelompok menginginkan kembali ke UUD 1945.

Munculnya Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi.

Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah.

Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan.

Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957, seperti:

1)     Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.

2)    Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon.

3)    Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol. Barlian.

4)    Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.

Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap dan Mohammad Natsir.

KSAD Abdul Haris Nasution dan PM Djuanda berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, namun gagal.

Ahmad Husein lalu mengultimatum pemerintah pusat, menuntut agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut ditolak pemerintah pusat.

Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang, Sumatera Barat. Seluruh dewan perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan ini. Sebagai perdana menteri PRRI ditunjuk Mr. Syafruddin Prawiranegara.

Bagi Syafruddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia, dan bukan memisahkan diri. Apalagi PKI saat itu mulai memiliki pengaruh besar di pusat. Tokoh-tokoh sipil yang ikut dalam PRRI sebagian memang berasal dari partai Masyumi yang dikenal anti PKI.

​Syafruddin Prawiranegara

Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah, menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan Permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat (Kabinet Djuanda).

Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontak yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat. AS berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis.

Pada tahun itu juga pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan.

Kesimpulan:

What : Pemberontakan PRRI dan Permesta
When : 1958
Who : Ahmad Husein (PRRI), Ventje Sumual (Permesta)
Where : Padang (PRRI), Sulawesi Utara (Permesta)
Why : Kecewa dengan pemerintah pusat yang dirasa tidak
adil karena lebih mementingkan Pulau Jawa dan tidak
memperhatikan kesejahteraan tentara di Sumatra dan
Sulawesi
How : Pemerintah menggunakan cara damai dan operasi
militer dalam menumpas pemberontakan

Persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg)

​Latar Belakang dan Pembentukan BFO

Setelah Perang Dunia II, Belanda berusaha mempertahankan kekuasaannya di Hindia Belanda. Sebagai upaya untuk menghadapi tuntutan kemerdekaan yang semakin kuat, Belanda menawarkan konsep negara federal. Konsep ini menawarkan kemerdekaan terbatas, di mana berbagai wilayah di Hindia Belanda akan membentuk negara-negara bagian dalam sebuah federasi di bawah kekuasaan Belanda.

Untuk mewujudkan konsep ini, Belanda kemudian membentuk Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) atau dalam bahasa Indonesia berarti Badan Permusyawaratan Federal pada tahun 1946. BFO merupakan sebuah badan permusyawaratan yang beranggotakan perwakilan dari berbagai wilayah di Hindia Belanda. Tujuan utama BFO adalah untuk merumuskan bentuk negara Indonesia Serikat yang diinginkan Belanda.

Persoalan Negara Federal dan BFO

Konsep negara federal yang ditawarkan Belanda ini mendapat penolakan dari berbagai pihak, terutama dari Republik Indonesia. Alasan penolakan ini antara lain:

• Kedaulatan Terbatas: Konsep negara federal dianggap membatasi kedaulatan Indonesia. Republik Indonesia menginginkan kemerdekaan penuh dan tidak ingin menjadi bagian dari sebuah federasi di bawah pengaruh Belanda.

• Perpecahan Bangsa: Konsep negara federal dikhawatirkan akan memecah belah bangsa Indonesia. Berbagai wilayah di Hindia Belanda memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk menyatukan mereka dalam sebuah federasi.

• Intervensi Belanda: Belanda dianggap masih ingin melakukan intervensi dalam urusan pemerintahan di negara-negara bagian dalam federasi tersebut.

Konsep Negara Federal dan “Persekutuan” Negara Bagian (BFO/Bijeenkomst voor Federaal Overleg) menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan.

Persaingan yang timbul terutama antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan.

Pertemuan konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 yang membicarakan tatanan federal, diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non RI.

Hal itu mendapat reaksi keras dari para politisi pro RI yang ikut serta. Mr. Tadjudin Noor dari Makasar dengan kuat mengkritik hasil konferensi.

Perbedaan keinginan agar bendera Merah-Putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh Negara Indonesia Timur (NIT) juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi.

Kabinet NIT juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal ini (1947).

Dalam tubuh BFO juga terjadi pertentangan. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu.

Kelompok pertama menolak kerja sama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh Ide Anak Agung Gde Agung (NIT) serta R.T. Adil Puradiredja dan R.T. Djumhana (Negara Pasundan).

Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II (Pontianak) dan dr. T. Mansur (Sumatera Timur). Kelompok ini ingin agar garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO.

​Sultan Hamid II

Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II, pertentangan antara dua kubu ini semakin sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara Anak Agung dengan Sultan Hamid II.

Di kemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerja sama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS.

​Westerling

Setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB (1949), persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) telah menimbulkan masalah psikologis.

Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personel mantan anggota KNIL.

TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya, yaitu KNIL.

Sebaliknya anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian.

Selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi.

Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB, harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke RI.