BAB 2 BAG 2

Poll

Apa kabar hari ini?

Match

Pasangkan lembaga negara berikut dengan produk hukum yang sesuai

KETETAPAN MPR

UNDANG-UNDANG

PERPPU

PERATURAN DAERAH

UNDANG-UNDANG TENTANG DAERAH

• KETETAPAN MPR

• UNDANG-UNDANG

• PERPPU

• PERATURAN DAERAH

• UNDANG-UNDANG TENTANG DAERAH

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SMA KELAS XI BAB 2

4. Peranan Peraturan Perundang-undangan

Bagir Manan menyatakan bahwa peraturan Perundang-undangan memiliki peranan yang makin besar dari hari ke hari, khususnya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri.

2. Peraturan Perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.

3. Struktur dan sistematika peraturan Perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya.

4. Pembentukan dan pengembanan peraturan Perundang-undangan dapat direncanakan.

Drag and Drop

Peraturan Perundang-undangan merupakan

Placeholder

yang mudah dikenal (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri.

Peraturan Perundang-undangan memberikan ​

Placeholder

yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.

Struktur dan ​

Placeholder

peraturan Perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya.

​

Placeholder

dan pengembangan peraturan Perundang-undangan dapat direncanakan.​

Drag these tiles and drop them in the correct blank above

kaidah hukum

kepastian hukum

sistematika

Pembentukan

hierarki

5. Fungsi Peraturan Perundang-undangan

Bagir Manan mengemukakan tentang Fungsi peraturan perundang undangan yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Secara internal fungsi ini lebih berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dimaksud dalam sistem hukum. Peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi internal sebagai berikut:

1. fungsi penciptaan hukum (melahirkan aturan baru)

2. fungsi pembaharuan hukum; (mengganti hukum yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan)

3. fungsi integrasi: dan (menyatukan beberapa sistem hukum menjadi tatanan yg harmonis)

4. fungsi kepastian hukum (jaminan hukum dapat ditegakan)

Sedangkan secara eksternal peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. fungsi perubahan (mendorong adanya perubahan dalam masyarakat)

2. fungsi stabilitasi (menjamin stabilitas dalam masyarakat)

3. fungsi kemudahan (memberikan kemudahan bagi masyarakat)

Fungsi peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan tersebut, menggambarkan/berkaitan dengan organ yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, hukum itu sudah direncanakan, dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menegaskan lingkungan kuasa berlakunya suatu aturan hukum (perundang-undangan), berfungsi sebagai instrumen, baik sebagai instrumen kontrol maupun sebagai instrumen perubahan (rekayasa) masyarakat.

Match

Pasangkan penjelasan dengan fungsi peraturan perundang-undangan dengan tepat

• fungsi penciptaan hukum

• fungsi pembaharuan hukum

• fungsi integrasi hukum

• fungsi stabilitas

• fungsi kemudahan

melahirkan aturan baru

membentuk hukum baru yg sesuai kenyataan

penyatuan sistem hukum dalam 1 tatanan

menjamin keseimbangan dalam masyarakat

hukum memberikan kemudahan bagi masyarak

• melahirkan aturan baru

• membentuk hukum baru yg sesuai kenyataan

• penyatuan sistem hukum dalam 1 tatanan

• menjamin keseimbangan dalam masyarakat

• hukum memberikan kemudahan bagi masyarak

6. Jenis dan Hierarkis Peraturan Perundang-undangan

"segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan ...."

​Pasal 27 ayat 1

"negara Indonesia adalah negara hukum"

​Pasal 1 ayat 3

Negara Indonesia adalah negara hukum

​Ciri-ciri negara hukum

1. Pengakuan HAM

2. asas legalitas (jaminan terhadap batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas)

3. peradilan yang bebas dan tidak memihak (supremasi hukum)

Home

Open in new tab

Copy link