Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal
(1950-1959)

​Pengertian

• Suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif.

• Demokrasi liberal mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup partisipasi rakyat, perlindungan hak-hak individu, dan pembagian kekuasaan antara badan legislatif dan eksekutif

Latar Belakang

1. Perekonomian yang buruk

2. Tingkat pendidikan yang rendah

3. Munculnya gerakan separatis

4. Ketakutan dominasi politik Jawa

​Ciri-ciri Demokrasi Liberal

1. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat

2. Kabinet dipimpin oleh perdana menteri yang bertanggung jawab dalam parlemen.

3. Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen.

4. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti lamanya.

5. Kabinet dapat dijatuhkan pada setiap waktu oleh parlemen, sebaliknya pemerintah pun dapat membubarkan parlemen.

PERKEMBANGAN POLITIK

1. Perkembangan Politik

2. Gerakan Disintegrasi Bangsa

3. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada masa demokrasi Liberal

Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer mewarnai kehidupan Demokrasi Liberal. Selain itu konstitusi RIS diganti dengan UUDS ( 1950 )

​

1. PERKEMBANGAN POLITIK

Sistem Pemerintahan

Dalam demokrasi Liberal kedudukan presidan hanya sebagai kepala negara. Adapun kepala pemerintahan di pegang oleh perdana menteri yang sekaligus memimpin kabinet.

Pada masa ini sering terjadi perganitan kabinet, karena kabinet di bangun dari kekuatan koalisi partai - partai peserta pemilu. Seharusnya kabinet kukuh dalam menjalankan roda pemerintahanya. kenyataanya kaniet jatuh karena mosi tidak percaya pada parlemen.

Tujuh kali pergantian kabinet pada Demokrasi Liberal :

1. Kabinet Natsir ( September 1950 - Maret 1951)

2. Kabinet Sukiman ( April 1951 - Februari 1952 )

3. Kabinet Wilopo ( April 1952 - Juni 1953 )

4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I ( Juli 1953 - Agustus 1955 )

5. Kabinet Burhanuddin Harahap ( Agustus 1955 - Maret 1956 )

6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II ( Maret 1956 - Maret 1957 )

7. Kabinet Djuanda ( Maret 1957 - Juli 1959 )

PEMILU 1955

Tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstiutante ( Dewan Pembentuk Undang Undang Dasar )

Tahap II

Tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Raykat atau parlemen

Tahap I

empat partai pemenang : PNI, Masyumi, NU, PKI

Sistem kepartaian yang di anut pada masa ini adalah sistem multipartai, artinya, pada masa ini terdapat banyak partai politik. Partai tersebut antara lain : Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkino, PRS, Permai dan PKRI.

Pembentukan partai di tindaklanjuti dengan pelaksanaan Pemilu 1955 pda masa kabinet Burhanuddin Harahap.

​

Sistem Kepartaian dan Pemilu 1955

Sebelum Deklarasi Djuanda, wilayah RI mengacu pada Ordonasi Hindia Belanda 1939. Disebutkan laut teritorial Indonesia lebarnya tiga mil dari garis pantai. Peraturan ini mengakibatkan bahwa kapal asing bebas mengarungi lautan Indonesiai yang berjarak lebih dari 3 mil dari garis pantai.

Deklarasi Djuanda

Setelah di berlakukan deklarasi djuanda Indonesia menganut prinsip negara kepualauan. menurut sistem ini, lautan di sekitar Indonesia menjadi bagian wilayah RI dan bukan kawasan bebas