Masa Demokrasi Liberal

17 Agustus 1950-5 Juli 1959

 1. Menjelaskan pengertian Demokrasi liberal

 2. Mendeskripsikan program, peristiwa

penting dan sebab jatuhnya kabinet

 3. Menjelaskan sebab dikeluarkannya Dekrit

Presiden

 4. Menghubungkan antara dikeluarkannya

Dekrit Presiden dan Berakhirnya masa
Demokrasi Liberal

 berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara

1950 (UUDS 1950) yang juga bernafaskan liberal.

 Demokrasi liberal berarti demokrasi yang liberal.

Liberal disini dalam artian perwakilan atau
representatif.

 pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh

suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin
oleh seorang perdana menteri dan bertanggung
jawab kepada parlemen (DPR).(Kabinet
Parlementer)

 terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik

terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan
Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam
DPR (Parlemen).

 Kabiet ini dilantik pada tanggal 7 September

1950. Kabinet Natsir merupakan koalisi yang
dipimpin oleh partai Masyumi bersama
dengan PNI. Kabinet ini memiliki struktur
yang terdiri dari tokoh – tokoh terkenal
duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan
Hamengkubuwono IX, Mr.Asaat, Ir.Djuanda,
dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo.

 Menggiatkan usaha keamanan dan

ketentraman.

 Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan

susunan pemerintahan.

 Menyempurnakan organisasi Angkatan

Perang.

 Mengembangkan dan memperkuat ekonomi

rakyat.

 Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian

Barat.

Kabinet Natsir berakhir disebabkan oleh adanya

mosi tidak percaya dari PNI di Parlemen Indonesia
menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah
mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap
peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai
DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi
tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22
Januari 1951 dan memperoleh kemenangan,
sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus
mengembalikan mandatnya kepada Presiden

 kabinet koalisi Masyumi-PNI. Kabinet ini terkenal

dengan nama Kabinet Soekiman-Soewirjo.

Program pokok dari Kabinet Soekiman adalah:
Menjamin keamanan dan ketentraman

 Mengusahakan kemakmuran rakyat dan

memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan
kepentingan petani.

 Mempercepat persiapan pemilihan umum.

 Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif

serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI
secepatnya.

 Menyiapkan undang – undang tentang pengakuan

serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah
minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.


Kabinet Sukiman ditenggarai melakukan Pertukaran Nota Keuangan
antara Mentri Luar Negeri Indonesia Ahmad Soebardjo dengan Duta
Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan
ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia
berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA).

. Tindakan Kabinet Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik
luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok
barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.

Kabinet Sukiman sendiri memiliki hubungan yang kurang harmonis
dengan militer dan kurang prograsif menghadapi pemberontakan di
Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.


Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet
Sukiman. Sukiman kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada
Presiden Soekarno.

 Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI,

Masyumi, dan PSI.

 Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah:

Program dalam negeri:
1. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk

memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD

2. Meningkatkan kemakmuran rakyat,
3. Meningkatkan pendidikan rakyat, dan
4. Pemulihan stabilitas keamanan negara

menjalankan tugasnya Kabinet Wilopo menghadapi

 krisis ekonomi, defisit kas negara, dan meningkatnya tensi

gangguan keamanan yang disebabkan pergerakan gerakan
sparatis yang progresif.

 konflik 17 Oktober 1952 yang menempatkan TNI sebagai

alat sipil dan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri.

 Munculnya Peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan

tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli
Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak
percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet
Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya
pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.

 Kabinet ini mendapatkan dukungan banyak partai

di Parlemen, termasuk Partai Nahdlatul Ulama
(NU). Kabinet ini diketuai oleh PM. Ali
Sastroamijoyo dan Wakil PM. Mr. Wongsonegoro
dari Partai Indonesia Raya (PIR).

Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I:

Meningkatkan keamanan dan kemakmuran

 Menyelenggarakan Pemilu dengan segera

 Pembebasan Irian Barat secepatnya

 Pelaksanaan politik bebas-aktif

 Peninjauan kembali persetujuan KMB.

 Penyelesaian pertikaian politik.

 Kabinet Ali juga mengalami permasalahan mengatasi

pemberontakan di daerah seperti DI/TII di Jawa Barat,
Sulawesi Selatan, dan Aceh.

 Terjadinya Peristiwa 27 Juni 1955, yaitu peristiwa yang

menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD
memperburuk usaha peningkatan keamanan negara.

 Konflik PNI dan NU memperburuk koalisi partai pendukung

Kabinet Ali yang mengakibatkan NU menarik menteri-
menterinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai
lainnya. Keretakan partai pendukung mendorong Kabinet Ali
Sastro I harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada
tanggal 24 Juli 1955.

 Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi., sedangkan

PNI membentuk oposisi.

Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah

 Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu

mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan
masyarakat kepada pemerintah.

 Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang

sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya
parlemen baru

 Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi

 Perjuangan pengembalian Irian Barat

 Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar

negeri bebas aktif.

Keberhasilan :

 Keberhasilan menyelenggarakan Pemilu pada 29

September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15
Desember untuk memilih Dewan Konstituante.

 Membubarkan Uni Indonesia-Belanda

 Menjalin hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat

 Bersama dengan Polisi Militer melakukan penangkapan

para pejabat tinggi yang terlibat korupsi

 Pemilu yang dilakukan pada tahun 1955 menghasilkan 4

partai besar di Parlemen yaitu, PNI, NU, Masyumi, dan PKI.
Pemilu itu diikuti oleh 27 dari 70 partai yang lolos seleksi.

Kabinet ini sendiri mengembalikan mandatnya kepada

Presiden Soekarno ketika anggota Parlemen yang baru
kurang memberikan dukungan kepada kabinet.

 Pada tanggal 20 Maret 1956, didukung oleh tiga partai

besar di Parlemen: PNI, NU, dan Masyumi.

Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah
Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima
Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai
berikut:
Perjuangan pengembalian Irian Barat

 Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat

terbentuknya anggota-anggota DPRD.

 Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.

 Menyehatkan perimbangan keuangan negara.

 Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi

ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

 Pembatalan KMB

 Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima

tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif

 Melaksanakan keputusan KAA.

Sebab Jatuhnya:

 muncul gelombang anti Cina di masyarakat,

 meningkatnya pergolakan dan kekacauan di daerah yang

semakin menguat, serta mengarah pada gerakan sparatisme
dengan pembentukan dewan militer di Sumater dan Sulawesi.

 Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

mengakibatkan krisis kepercayaan daerah luar Jawa dan
menganggap pemerintah pilih kasih dalam melakukan
pembangunan.

 Pembatalan KMB menimbulkan masalah baru khususnya

mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia.

 Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI mengakibatkan

mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi

 Ir. Djuanda yang kemudian membentuk kabinet

yang terdiri dari para menteri yang ahli dalam
bidangnya. Kabinet ini dikenal dengan istilah
Zaken Kabinet karena harus berisi unsur ahli dan
golongan intelektual dan tidak adanya unsur
partai politik di dalamnya.

Program pokok dari Kabinet Djuanda dikenal
sebagai Panca Karya yaitu:
Membentuk Dewan Nasional

 Normalisasi keadaan RI

 Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB

 Perjuangan pengembalian Irian Jaya

 Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan

 Pada masa kabinet Juanda, terjadi pergolakan-pergolakan

di daerah-daerah yang menghambat hubungan antara
pusat dan daerah. Untuk mengatasinya diadakanlah
Musyawarah Nasional atau Munas di Gedung Proklamasi
Jalan Pegangsaan Timur No. 56 tanggal 14 September
1957.

Tanggal 30 November 1957, terjadi percobaan
pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Cikini.
Keadaan negara memburuk pasca percobaan pembunuhan
tersebut, banyak daerah yang menentang kebijakan
pemerintah pusat yang kemudian berakibat pada
pemberontakan PRRI/Permesta.

 Sebab: Kegagalan

Konstituante

 karena masing-

masing partai hanya
mengejar
kepentingan
partainya saja tanpa
mengutamakan
kepentingan negara
dan Bangsa
Indonesia secara
keseluruhan.

 Isi:

1.
Pembubaran
Konstituante.

2.
Berlakunya kembali
UUD 1945.

3.
Tidak berlakunya
UUDS 1950.

4.
Pembentukan MPRS
dan DPAS.

Word Cloud

Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi?