X - BAB 2. D. Produk & Hierarki Peraturan Perundang (1&2)

TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta didik dapat menganalisis hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

LINK MATERI :

https://drive.google.com/file/d/14r6Mkk2wMMFYHMeLi7gcpk_gV5cJ8pGn/view?usp=sharing

Open Ended

Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar Kata Produk dan Peraturan Perundang-Undangan?
Apakah kalian bisa memberikan salah satu contohnya?

Multiple Choice

Dalam teori hierarki norma oleh Hans Kelsen, peraturan yang lebih rendah harus memenuhi syarat utama, yaitu:

• Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

• Ditetapkan oleh pemerintah pusat

• Dibuat sesuai kehendak pemerintah daerah

• Dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah

• Hanya berlaku di tingkat provinsi

Multiple Choice

Peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi disebut:

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Presiden

• Peraturan Daerah Provinsi

• Peraturan Desa

• Ketetapan MPR

Multiple Choice

berdasarkan asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori, jika terdapat dua undang-undang dengan isi bertentangan dan kedudukannya sejajar, undang-undang yang berlaku adalah:

• Undang-undang yang dikeluarkan lebih dulu

• Undang-undang yang dikeluarkan lebih baru

• Undang-undang yang memiliki aturan lebih detail

• Undang-undang yang dibuat oleh DPR

• Undang-undang yang diusulkan oleh Presiden

Multiple Choice

Fungsi utama peraturan perundang-undangan adalah untuk:

• Melindungi kepentingan pemerintah daerah

• Menjamin kebebasan ekonomi

• Memberikan kekuasaan absolut kepada penguasa

• Mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat

• Menghapuskan sistem otonomi daerah

Multiple Choice

Salah satu bentuk harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan adalah sinkronisasi secara vertikal. Hal ini berarti:

• Peraturan yang setingkat harus diselaraskan

• Semua peraturan harus berlaku di seluruh Indonesia

• Peraturan umum mengesampingkan yang khusus

• Semua peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang sama

• Peraturan yang lebih rendah harus sejalan dengan yang lebih tinggi

Carilah Kaitan Vertikal dari peraturan di bawah ini !

a. Berhitunglah dari 1-5 dan buatlah kelompok dari angka yang kalian dapatkan!
b. Carilah kaitan peraturan atas dari perda berikut ini :
1. Peraturan Daerah tentang Pendidikan
Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Banten
2. Peraturan Daerah tentang Kesehatan

Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita

3. Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

4. Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan

Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan

5. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
c. Jelaskan bagaimana kaitan perda tersebut dengan peraturan di atasnya!
d. Tulislah pada kertas lembar (Nama Anggota Kelompok dan Hasil Analisis) serta Presentasikan!

Bisa kalian cari melalui link berikut ini : https://chatgpt.com/

Match

Kelompokkan sesuai dengan kategorinya masing-masing

• Legalitas suatu produk hukum dapat dilihat
  dari hierarki atau tata urutan peraturan
  perundang-undangan

• Menentukan apakah isi atau muatan rancangan
  suatu peraturan dalam berbagai aspek sudah
  mencerminkan keselarasan atau kesesuaian

• Kesesuaian antara peraturan perun
  dang-undangan yang akan disusun atau telah
  diundangkan dengan peraturan yang ada di
  atas atau di bawahnya

• Gugatan terhadap suatu UU yang dianggap
  bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

• Gugatan terhadap peraturan di bawah UU
  misalnya peraturan pemerintah yang dianggap
  bertentangan dengan UU

Teori Hans
Kelsen

Sinkronisasi
hukum

Harmonisasi hukum

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

• Teori Hans
  Kelsen

• Sinkronisasi
  hukum

• Harmonisasi hukum

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

Match

Kelompokkan sesuai dengan kategorinya masing-masing

• Kegiatan sinkronisasi produk hukum yang telah ditetapkan untuk dilihat kesesuaian dengan produk hukum lain

• Produk hukum yang mampu menjawab
  tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat sehingga ada keadilan dan kepastian hukum

• Partisipasi warga dengan mendatangi DPRD Kota terhadap penyusunan sebuah peraturan daerah

• Orang-orang benar-benar berperilaku mematuhi produk hukum dan norma-norma

• Proses pembuatan peraturan perundang-undangan bersifat terbuka dengan meminta pendapat masyarakat

Analisis dan evaluasi hukum

Hukum bersifat responsif

Partisipasi masyarakat

Efektivitas hukum

Dengar pendapat

• Analisis dan evaluasi hukum

• Hukum bersifat responsif

• Partisipasi masyarakat

• Efektivitas hukum

• Dengar pendapat

Open Ended

REFLEKSI :

BAGAIMANA PROSES PEMBELAJARAN HARI INI?

MENURUT KALIAN, APA YANG PERLU DIPERBAIKI DARI PROSES PEMBELAJARAN HARI INI?