bentuk negara, bentu pemerintah dan sistem pemerintahan

​MATERI DAN KISI-KISI
PENDIDIKAN PANCASILA XI
ASESMEN AKHIR SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2024-2025

​Suhari, S.Pd (SMAN 80 Jakarta)

Multiple Choice

Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang pada era reformasi mengalami empat kali amendemen sehingga membawa perubahan besar . Sehingga pada saat ini Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjalankan sistem pemerintahan ...

• republik absolut non-partai yang demokratis

• republik parlementer multipartai yang demokratis

• republik presidensial multipartai yang demokrati

• republik presidensial monopartai yang demokratis

• republik presidensial non-partai yang demokratis

Multiple Choice

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, ada berbagai kewenangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu wewenang pemerintah pusat adalah

• Penyediaan saran dan prasaran umum

• Perencanaan dan pengendalian program pembangunan

• Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

• Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

• Mengadakan kerjasama pertahanan dengan pemerintah Negara lain

Multiple Choice

Perhatikan pernyataan di bawah ini!

(1) Memilih Presiden dan wakil Presiden

(2) Mengubah Undang Undang Dasar

(3) Menetapkan Undang-Undang Dasar

(4) Memberhentikan Presiden dan wakilnya

(5) Menyerap aspirasi seluruh suara masyarakat

Berikut ini yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah

• (1), (2) dan (3)

• (1), (2) dan (4)

• (1), (3) dan (4)

• (2), (3) dan (4)

• (1), (3) dan (5)

Multiple Choice

Kepala daerah dan DPRD adalah pemerintahan Daerah menurut undang

undang pemerintahan daerah hal ini selanjutnya diatur dalam Pasal-pasal

dalam UUD 1945 yang mengatur tentang pemerintah daerah adalah ...

• Pasal 18
  

• Pasal 19

• Pasal 20

• Pasal 21

• Pasal 22

Multiple Choice

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, ada berbagai kewenangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu wewenang pemerintah pusat adalah

• Penyediaan saran dan prasaran umum

• Perencanaan dan pengendalian program pembangunan

• Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

• Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

• Mengadakan kerjasama pertahanan dengan pemerintah Negara lain

Multiple Choice

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengatur masa jabatan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan selama 5 tahun namun Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan dilaksanakan oleh mentri sebagai berikut ini.

• Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan

• Seluruh Duta besaar, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat Negara

• Menteri dalam negeri, menteri hukum, dan HAM, serta menteri luar negeri

• Panglima ABRI, menteri hukum, dan HAM, serta menteri sekretariat Negara

• Menteri dalam negeri, menteri pertahanan keamanan dan menko perekonomian

Multiple Choice

Pembagian kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antarlembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif yaitu Presiden ....

• Mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang

• Memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu

• Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain

• Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan

• Menerima penempatan duta dari negara lain

Multiple Select

Pernyataan berikut yang menunjukkan kewenangan Mahkamah Agung adalah .... 

• Menguji peraturan perundang-undangan

• Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR

• Mengadili pada tingkat kasasi

• Mengusulkan pengangkatan hakim agung dalam rangka menjaga kehormatan

• Memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan

Multiple Choice

Perhatikan data berikut ini :

1. UUD 1945

2. Peraturan Pemerintah

3. Perda

4. Ketetapan MPR

5. Perpu

6. UU

7. Peraturan Presiden

Dari uraian tersebut urutkan peraturan perundangan/tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 ...

• 1,2,3,4,5,7,6

• 1,2,4,3,7,5,6

• 1,4,6,5,2,7,3

• 1,3,2,5,4,7,6

• 1.3.2.6.7.5.4

Multiple Choice

Salah satu partai politik di Indonesia terbukti mencederai berjalannya proses demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga berbagai elemen masyarakat menuntut agar partai tersebut dibubarkan. Penanganan kasus tersebut akan dilaksanakan oleh ...

• Komisi Yudisial

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Lembaga Bantuan Hukum

• Persatuan Hakim Indonesia

Multiple Select

DPD sendiri merupakan Lembaga yang lahir setelah proses amandemen UUD 1945. DPD merupakan wakil provinsi dan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu di tiap provinsi di Indonesia. Berikut ini merupakan wewenang DPD dalam sistem pemerintahan?

• Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain-nya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah

• Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang- undang APBN, Pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklajuti

• Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN

• Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah

• Bersama-sama dengan DPR dan Presiden memberikan pertimbangan duta

Multiple Choice

Sistem kekuasaan yang dianut Negara Republik Indonesia menggunakan check and balances antar lembaga negara. contoh pelaksanaan sistem check and balances adalah

• Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial berwenang menentukan hakum agung

• Presiden memberikan putusan grasi setelah mendengarkan pertimbangan dewan perwakilan Rakyat

• Mahkamah Agung dapat berkonsultasi dengan presiden dalam pemberian rehabilitasi

• Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan nama-nama hakim konstitusi kepada presiden

• Hakim konstitusi dipilih oleh presiden, mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat

Multiple Select

Berikut ini merupakan bukan ciri-ciri bentuk Negara serikat diantaranya …

• Setiap negara bagian punya kekuasaan sendiri dalam hal-hal tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan jalan

• Setiap negara bagian punya undang-undang dasarnya sendiri.

• Kekuasaan Pemerintah Pusat yang Dominan

• Tidak Ada Pembagian Kekuasaan yang Signifikan

Multiple Select

Berikut ini yang bukan ciri-ciri bentuk negara kesatuan diantaranya

• Setiap negara bagian punya kekuasaan sendiri dalam hal-hal tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan jalan

• Setiap negara bagian punya undang-undang dasarnya sendiri.

• Sistem Hukum dan Kebijakan yang Seragam

• Kekuasaan Pemerintah Pusat yang Dominan

• Tidak Ada Pembagian Kekuasaan yang Signifikan

Multiple Choice

Berdasarkan Amandemen ke-IV UUD 1945 secara tegas bahwa bentuk negara NKRI tidak dapat diubah tercantum pada ...

• Pasal 37 ayat (1)

• Pasal 37 ayat (2)

• Pasal 37 ayat (3)

• Pasal 37 ayat (4)

• Pasal 37 ayat (5)

Multiple Select

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah pusat meliputi enam kewenangan, diantaranya ...

• politik luar negeri, pertahanan, sosial, hukum, agama, dan moneter

• politik luar negeri, pertahanan, ketertiban, hukum, agama, dan monete

• politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, agama, dan moneter

• politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, agama, dan pendidikan

• politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, agama, dan kebudayaan

Multiple Choice

Menurut Franz Magnis Suseno, doktrin ketuhanan merupakan legitimasi kekuasaan raja yang bersifat teokratis. Lama kelamaan, raja sebagai penguasa (kepala negara) dianggap identik atau sama dengan negara. Sebagai contoh, Raja Prancis Louis XIV Tahun 1661 pernah menyatakan “L’etat c’est moi" yang mengandung arti ...

• Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat

• Negara harus kuat

• Negara adalah saya

• Negara adalah rakyat

• Negara adalah raja

Open Ended

Uraikan kelebihan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dibanding sistem sentralisasi!

​Bahwa perbedaan sentralisasi dan desentralisasi terletak pada cara pembagian kewenangannya.

Sentralisasi artinya kewenangan dan pengelolaan pemerintahan hanya terkonsentrasi di satu pihak, biasanya pemerintah pusat.

Sedangkan pada desentralisasi, kewenangan dibagi-bagi ke beberapa pihak, biasanya lembaga atau pemerintahan daerah.

​Kelebihan ini dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti efektivitas, efisiensi, responsivitas, inovasi, partisipasi, dan kesejahteraan. Berikut ini penjelasan lengkapnya:
1) Dengan sistem desentralisasi, pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan dan program sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

2) Dengan sistem desentralisasi, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya yang ada secara lebih mandiri dan akuntabel.

3) Dengan sistem desentralisasi, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih dekat dengan masyarakat.

4) Dengan sistem desentralisasi, pemerintah daerah dapat mengembangkan ide-ide kreatif dan solusi-solusi alternatif untuk mengatasi berbagai tantangan.

5) Dengan sistem desentralisasi, pemerintah daerah dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan dan program.

6) Dengan sistem desentralisasi, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya secara lebih adil dan merata.