Penataan Ruang

Multiple Choice

Konsep ruang menurut Mangunsukarjo (1990) menekankan dimensi geografis dan geometris. Jika suatu kota tidak memperhatikan dimensi vertikal ruang dalam pembangunan gedung pencakar langit, maka potensi masalah yang akan timbul adalah …

• Optimalisasi pemanfaatan ruang secara vertikal yang dapat menekan laju konversi lahan pertanian di pinggiran kota akibat urbanisasi besar-besaran

• Peningkatan kualitas ruang kota karena pembangunan vertikal mampu mengurangi kemacetan dan mengendalikan penyebaran permukiman liar

• Terwujudnya konsep smart city yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi tinggi untuk mengelola gedung-gedung pencakar langit di pusat kota

• Meningkatnya efisiensi pemanfaatan ruang karena kota mampu menampung lebih banyak penduduk dan aktivitas ekonomi di area terbatas

• Berkurangnya kesesuaian tata ruang dengan daya dukung lingkungan sehingga menimbulkan tekanan pada sistem drainase dan transportasi kota

Multiple Choice

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Jika suatu daerah pesisir dimanfaatkan untuk kawasan industri tanpa memperhatikan konservasi mangrove, maka implikasi yang paling mungkin terjadi adalah …

• Meningkatnya kualitas lingkungan pesisir karena adanya aktivitas ekonomi baru yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar secara langsung maupun tidak langsung

• Terjadinya degradasi ekosistem pantai yang berpengaruh terhadap penurunan fungsi perlindungan alami dari abrasi dan intrusi air laut dalam jangka panjang

• Peningkatan devisa negara secara signifikan karena investasi besar di bidang industri maritim yang didukung dengan akses transportasi laut yang lebih murah

• Optimalisasi pemanfaatan ruang darat dan laut yang seimbang karena kawasan pesisir dimanfaatkan sesuai dengan potensi geografis dan kebutuhan pasar global

• Munculnya keunggulan kompetitif daerah pesisir sebagai pusat distribusi barang antarwilayah karena efisiensi biaya logistik melalui jalur laut

Multiple Choice

Salah satu tujuan utama penataan ruang adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika suatu kota mengabaikan integrasi transportasi publik dalam tata ruangnya, maka masalah sosial-ekonomi yang paling mungkin muncul adalah …

• Menurunnya aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi dan sosial sehingga memperbesar kesenjangan sosial antarwilayah

• Optimalisasi pemanfaatan kendaraan pribadi yang mendorong pertumbuhan industri otomotif dalam negeri secara berkelanjutan

• Meningkatnya kecepatan distribusi barang karena jalur transportasi pribadi lebih fleksibel dibandingkan transportasi publik

• Terciptanya lingkungan perkotaan yang lebih modern karena masyarakat terbiasa menggunakan kendaraan pribadi dalam aktivitas sehari-hari

• Terwujudnya efisiensi energi karena masyarakat dapat lebih leluasa memilih moda transportasi sesuai dengan kebutuhan pribadi

Multiple Choice

Penataan ruang merupakan instrumen penting untuk mengendalikan urbanisasi. Jika kota besar gagal mengatur tata ruangnya, maka skenario terburuk yang mungkin dihadapi adalah …

• Peningkatan pertumbuhan ekonomi perkotaan karena jumlah penduduk yang tinggi mendorong konsumsi dan investasi lebih besar

• Terciptanya pusat inovasi global karena urbanisasi mendorong pertukaran ide, teknologi, dan budaya di perkotaan besar

• Terwujudnya kota metropolitan modern yang mampu bersaing dengan kota besar dunia tanpa perlu pengendalian tata ruang yang ketat

• Munculnya permukiman kumuh di pusat kota akibat tingginya arus urbanisasi yang tidak seimbang dengan ketersediaan ruang layak huni

• Optimalisasi pemanfaatan ruang kota karena masyarakat desa lebih memilih tinggal di daerah perkotaan yang lebih maju

Multiple Choice

Sebuah kota besar mengalami masalah banjir setiap musim hujan meskipun sudah ada rencana tata ruang yang menekankan pentingnya daerah resapan air. Namun, pembangunan perumahan tetap dilakukan di kawasan tersebut karena alasan ekonomi. Dari perspektif perencanaan tata ruang, langkah yang paling tepat untuk mencegah konflik serupa di masa depan adalah …

• Membuat aturan yang lebih ketat tentang penanggulangan banjir dengan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan.

• Melibatkan masyarakat lokal dalam penyusunan tata ruang agar aspirasi mereka dapat mengurangi resistensi pembangunan.

• Menyusun dokumen perencanaan tata ruang yang memuat skenario mitigasi banjir berbasis data daya dukung lingkungan.

• Memberikan kewenangan penuh pada investor untuk membangun dengan kompensasi penyediaan fasilitas umum.

• Menyediakan anggaran khusus bagi pengembang untuk menebus lahan resapan air agar bisa dialihkan fungsi sesuai kebutuhan.

Multiple Choice

Sebuah provinsi memiliki rencana tata ruang yang menetapkan kawasan pegunungan sebagai daerah lindung. Namun, terdapat usulan untuk pembangunan jalan tol melintasi kawasan tersebut. Bagaimana perencanaan tata ruang seharusnya mengatasi dilema ini?

• Melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan mempertimbangkan alternatif trase jalan tol.

• Menghapus status lindung kawasan agar pembangunan lebih fleksibel.

• Menunda pembangunan jalan tol sampai ada pendanaan internasional yang mendukung konservasi.

• Mengizinkan pembangunan dengan syarat pengembang menanam pohon kembali di lokasi lain.

• Mengutamakan pembangunan jalan tol tanpa syarat karena mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Multiple Choice

Dalam pemanfaatan ruang, daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi faktor penting. Jika daya tampung sungai di sebuah kota hanya mampu menampung limbah cair 50 ton per hari, tetapi industri menghasilkan 80 ton per hari, maka solusi sesuai prinsip tata ruang adalah …

• Membiarkan kondisi tersebut karena industri merupakan penggerak ekonomi daerah.

• Mengalihkan sebagian limbah ke daerah lain agar beban sungai berkurang.

• Mewajibkan industri mengolah limbah sebelum dibuang agar sesuai dengan kapasitas lingkungan.

• Menghentikan sementara seluruh kegiatan industri sampai ada solusi permanen.

• Memperluas sungai secara fisik agar kapasitas daya tampung meningkat.

Multiple Choice

Dalam konteks pengendalian pemanfaatan ruang, pemerintah daerah mendapati banyak gedung pencakar langit dibangun di luar ketentuan ketinggian yang ditetapkan dalam tata ruang. Upaya pengendalian yang paling sesuai adalah …

• Memberikan izin tambahan agar pembangunan tidak terhambat secara ekonomi.

• Menyusun ulang rencana tata ruang agar menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

• Meminta kompensasi pembangunan fasilitas umum sebagai pengganti pelanggaran.

• Membiarkan bangunan berdiri karena telah terlanjur selesai dibangun.

• Menerapkan sanksi administratif, denda, atau pembongkaran sesuai peraturan penataan ruang.

Multiple Choice

Pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan untuk mencegah dampak negatif pembangunan. Jika sebuah kawasan wisata pegunungan mengalami over kapasitas kunjungan yang mengakibatkan longsor, maka tindakan pengendalian yang tepat adalah …

• Mengizinkan pembangunan vila eksklusif untuk wisatawan asing.

• Membatasi jumlah kunjungan wisatawan sesuai dengan kapasitas ekologi kawasan.

• Meningkatkan jumlah fasilitas wisata agar mampu menampung lebih banyak pengunjung.

• Memberikan izin bebas kepada investor agar dapat memperluas fasilitas wisata.

• Menutup total kawasan wisata tanpa memberikan alternatif lain kepada masyarakat.

Multiple Choice

Salah satu permasalahan dalam perencanaan tata ruang adalah ketidaksesuaian antara dokumen rencana dengan pelaksanaan pembangunan. Faktor utama yang menyebabkan kondisi ini sering terjadi adalah …

• Keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami perencanaan tata ruang.

• Lemahnya sistem pengendalian dan penegakan hukum atas pelanggaran tata ruang.

• Rendahnya minat masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur modern.

• Tidak adanya teknologi yang memadai untuk melakukan pemetaan tata ruang.

• Banyaknya perbedaan budaya lokal dalam menentukan tata ruang wilayah.

Multiple Choice

Dalam penyusunan RTRW provinsi, sering muncul tumpang tindih kepentingan antara sektor pertanian, pertambangan, dan pariwisata. Apabila penyusunan RTRW tersebut mampu menghubungkan kepentingan lintas sektor agar saling melengkapi dan tidak menimbulkan konflik, asas penataan ruang yang paling dominan diterapkan adalah …

• Keserasian antara struktur ruang dan pola ruang yang sudah ditetapkan bersama masyarakat lokal

• Keberlanjutan daya dukung lingkungan dengan mempertahankan ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang

• Keterpaduan kebijakan antarwilayah dan antar pemangku kepentingan melalui strategi keruangan terpadu

• Kepastian hukum terhadap hak masyarakat dan kepentingan pembangunan daerah secara seimbang

• Kebersamaan dalam kemitraan pembangunan dengan melibatkan forum penataan ruang yang terbuka

Multiple Choice

Dalam rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah menekankan konsep smart forest city yang ramah lingkungan dan menjamin kebutuhan sumber daya generasi mendatang. Hal ini merupakan penerapan asas …

• Keselarasan antara kehidupan masyarakat perkotaan dengan ketersediaan ruang terbuka hijau

• Keterbukaan dalam memberikan akses publik terhadap perencanaan tata kota

• Kepastian hukum melalui peraturan perundangan terkait pemanfaatan ruang ibu kota baru

• Kebersamaan masyarakat lokal dengan investor dalam memanfaatkan potensi ruang

• Keberlanjutan dengan menjamin kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Multiple Choice

Sebuah kawasan pesisir di Sulawesi Selatan mengalami abrasi akibat alih fungsi mangrove menjadi tambak udang. Pemerintah kemudian mengembalikan sebagian wilayah tersebut sebagai sabuk hijau untuk mencegah kerusakan lebih parah. Kebijakan ini mencerminkan asas …

• Keberdayagunaan dengan memanfaatkan ruang untuk fungsi ekologis yang lebih optimal

• Keserasian antara struktur ruang kawasan pesisir dan pola ruang wilayah pedesaan

• Perlindungan kepentingan umum masyarakat dari ancaman bencana lingkungan

• Keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi tentang dampak alih fungsi

• Akuntabilitas penyelenggara pembangunan dalam mengendalikan penggunaan lahan

Multiple Choice

Forum Penataan Ruang (FPR) yang menggantikan TKPRD beranggotakan birokrat, akademisi, asosiasi profesi, dan tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan penerapan asas …

• Keterpaduan lintas sektor untuk mengurangi tumpang tindih kebijakan ruang

• Kebersamaan dan kemitraan dalam pelibatan seluruh pemangku kepentingan

• Kepastian hukum dalam mengatur wewenang pemerintah pusat dan daerah

• Keberlanjutan tata ruang dengan memperhatikan generasi mendatang

• Akuntabilitas forum publik dalam mempertanggungjawabkan keputusan

Multiple Choice

Ketika pemerintah pusat membangun jalan tol lintas Sumatra, ada masyarakat yang merasa dirugikan karena lahan pertanian produktif mereka tergusur. Untuk menjamin rasa adil dan legalitas prosesnya, asas yang harus dijunjung tinggi adalah …

• Keterpaduan antarwilayah dalam membangun infrastruktur strategis nasional

• Keserasian antara pola ruang dan struktur ruang wilayah perdesaan

• Kepastian hukum dan keadilan dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara

• Perlindungan kepentingan umum dengan memastikan hak masyarakat dilindungi

• Keberlanjutan lingkungan dengan mencegah dampak pembangunan infrastruktur

Multiple Choice

Pemerintah membuka akses publik terhadap draf RTRW daerah melalui situs resmi, memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan bahkan keberatan formal. Praktik ini mencerminkan asas …

• Keterbukaan dengan memberikan akses luas pada masyarakat terhadap informasi penataan ruang

• Kebersamaan dan kemitraan dengan menghadirkan akademisi dalam penyusunan RTRW

• Keberdayagunaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara tepat guna

• Keselarasan antara tata ruang perkotaan dan daya dukung lingkungan

• Kepastian hukum dengan mengatur mekanisme formal perencanaan RTRW

Multiple Choice

Proyek reklamasi di Teluk Jakarta menuai kritik karena dinilai lebih menguntungkan investor dibandingkan masyarakat pesisir yang kehilangan akses laut. Kritik ini berkaitan erat dengan pelanggaran asas …

• Akuntabilitas kebijakan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan

• Keserasian pola ruang antara pemanfaatan kawasan pesisir dengan aktivitas masyarakat lokal

• Kebersamaan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan ruang pesisir

• Perlindungan kepentingan umum agar masyarakat tidak dikalahkan oleh kepentingan elite ekonomi

• Keberlanjutan pembangunan jangka panjang dengan memperhatikan generasi mendatang

Multiple Choice

Dalam sidang evaluasi penataan ruang, DPRD menuntut laporan detail pemerintah daerah mengenai anggaran, proses, hingga dampak pembangunan ruang. Tuntutan ini terkait erat dengan asas …

• Akuntabilitas yang menekankan pertanggungjawaban proses, pembiayaan, dan hasil penataan ruang

• Keterpaduan antara kebijakan legislatif dan eksekutif dalam pembangunan ruang

• Keberlanjutan dengan menjamin manfaat pembangunan dalam jangka panjang

• Perlindungan kepentingan umum masyarakat dari dampak pembangunan

• Kepastian hukum dalam memastikan peraturan dijalankan dengan benar

Multiple Choice

Dalam perencanaan kawasan agropolitan, desa tidak hanya dipandang sebagai hinterland kota, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan baru. Upaya ini sesuai dengan asas …

• Perlindungan kepentingan umum masyarakat desa terhadap akses ekonomi

• Keseimbangan pertumbuhan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan

• Kebersamaan masyarakat desa dan kota dalam memanfaatkan ruang bersama

• Keterpaduan sektor pertanian dengan kebijakan pembangunan perkotaan

• Keberdayagunaan dalam mengoptimalkan pemanfaatan ruang pedesaan

Multiple Choice

Peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Bogor rata-rata sebesar 8,7% per tahun antara 2016–2019 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun, jika pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan pengendalian tata ruang, maka risiko yang paling mungkin terjadi adalah…

• Peningkatan jumlah kawasan kumuh di pusat kegiatan lokal yang tidak mendapat perhatian pembangunan

• Migrasi besar-besaran penduduk ke Kabupaten Bogor karena tersedianya lapangan kerja baru

• Terjadinya ketidakseimbangan antara ruang lindung dengan ruang budidaya yang berpotensi merusak ekosistem

• Pertumbuhan ekonomi yang stagnan akibat ketergantungan penuh pada jaringan jalan tol nasional

• Peningkatan investasi asing tanpa adanya kontribusi yang berarti terhadap pendapatan asli daerah

Multiple Choice

Kawasan Simpang Sentul ditetapkan sebagai salah satu wilayah prioritas pengembangan di Kabupaten Bogor. Jika kawasan ini dikembangkan tanpa integrasi transportasi publik massal, dampak jangka panjang yang paling relevan adalah…

• Menurunnya daya tarik kawasan sebagai pusat kegiatan wilayah promosi kabupaten (PKWP)

• Meningkatnya kepadatan lalu lintas dan polusi udara di sepanjang poros jalan nasional

• Hilangnya potensi Kabupaten Bogor untuk menjadi bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN)

• Berkurangnya kontribusi Kabupaten Bogor terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat secara signifikan

• Terganggunya aliran investasi karena peraturan tata ruang yang tidak konsisten

Multiple Choice

Kabupaten Bogor merupakan bagian dari KSN Jabodetabekpunjur. Jika koordinasi antar daerah dalam KSN tersebut tidak berjalan efektif, maka risiko utama yang dihadapi Kabupaten Bogor adalah…

• Tertundanya pembangunan kawasan strategis provinsi akibat perbedaan prioritas pembangunan

• Terjadinya degradasi kawasan lindung karena pembangunan berfokus pada pusat kegiatan nasional (PKN)

• Hilangnya status Kabupaten Bogor sebagai bagian dari wilayah penyangga ibu kota negara

• Tidak mampu mengendalikan laju urbanisasi akibat keterbatasan lapangan kerja di sektor informal

• Menurunnya daya saing kawasan karena kebijakan transportasi provinsi tidak sinkron dengan kebutuhan lokal

Multiple Choice

Permasalahan kemacetan lalu lintas di Kabupaten Bogor sebagian besar disebabkan oleh tingginya mobilitas penduduk menuju Jakarta. Kebijakan tata ruang yang paling tepat untuk mengurangi beban tersebut adalah…

• Memfokuskan pembangunan hanya pada kawasan strategis nasional untuk meningkatkan daya tarik investor

• Menambah ruas jalan tol baru yang menghubungkan Cibinong dengan Depok dan Jakarta

• Mengembangkan pusat kegiatan lokal promosi (PKLP) yang mampu menahan arus komuter keluar daerah

• Meningkatkan jumlah kawasan permukiman vertikal di sekitar pusat kegiatan lingkungan kota (PPLK)

• Mendorong konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya untuk membuka akses jalan baru

Multiple Choice

Data menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan dengan pusat pemerintahan di Cibinong. Dalam konteks pengembangan wilayah, posisi Cibinong yang berada di utara Kota Bogor memberikan keuntungan strategis karena…

• Menjadi simpul penghubung langsung antara jalan tol nasional dengan kawasan kumuh

• Memiliki akses terhadap jaringan transportasi provinsi dan nasional secara lebih efisien

• Mampu menahan laju urbanisasi karena lokasinya jauh dari kawasan metropolitan Jakarta

• Berada di tengah jalur distribusi pertanian sehingga menjadi pusat ekonomi pangan

• Menjadi kawasan lindung utama yang mendukung keberlangsungan ekosistem regional

Multiple Choice

Kawasan kumuh Cibatok ditetapkan sebagai prioritas pengembangan. Strategi paling efektif untuk menata kawasan ini agar berkelanjutan adalah…

• Relokasi total penduduk ke kawasan strategis provinsi yang memiliki fasilitas lebih baik

• Pembangunan infrastruktur transportasi jalan tol yang menghubungkan langsung dengan Jakarta

• Revitalisasi permukiman berbasis partisipasi masyarakat dengan dukungan pembiayaan mikro

• Penyerahan sepenuhnya pengelolaan kawasan kepada investor swasta asing

• Konversi lahan kumuh menjadi pusat kegiatan lokal promosi (PKLP) yang terintegrasi

Multiple Choice

Jika pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan pembangunan permukiman layak huni, maka dampak jangka panjang yang paling mungkin terjadi adalah…

• Meningkatnya jumlah kawasan kumuh seperti di Pasirjambu dan Cibatok

• Penurunan angka partisipasi sekolah karena keterbatasan akses pendidikan

• Migrasi besar-besaran masyarakat ke wilayah Cianjur dan Sukabumi

• Penurunan PDRB Kabupaten Bogor akibat stagnasi sektor industri

• Berkurangnya peran Kabupaten Bogor dalam peta KSN Jabodetabekpunjur

Multiple Choice

Kabupaten Bogor memiliki peran strategis sebagai penyangga Ibu Kota. Jika pembangunan wilayah ini gagal mengendalikan konversi lahan, maka dampak ekologis yang paling besar adalah…

• Peningkatan jumlah komuter harian yang bergantung pada jalur transportasi nasional

• Berkurangnya peran Kabupaten Bogor dalam skema pengembangan kawasan metropolitan

• Menurunnya nilai tanah karena kawasan lindung dikembangkan menjadi kawasan budidaya

• Menurunnya kapasitas daya dukung air tanah yang berakibat pada krisis air bersih

• Hilangnya potensi Kabupaten Bogor untuk menjadi pusat perdagangan skala provinsi