PKN 8 TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN

JENIS DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

By ahmad shodiq

Fill in the Blanks

Terima kasih!

Multiple Choice

Hukum dasar sebagai sumber hukum untuk membuat peraturan perundangan di Indonesia adalah?

• GBHN

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Menteri

• UUD 1945

Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional

Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

• Kejelasan tujuan

• Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 

• Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

• Dapat dilaksanakan

• . Kedayagunaan dan kehasilgunaan

• Kejelasan rumusan 

• Keterbukaan 

2. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

• Peraturan Pemerintah (PP)

• Peraturan Presiden (Perpres)

• Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945

Lanjutan ......

• Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

• Perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali perubahan. 

• Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia

Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD

• Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya

• Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.

• Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.

• Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar majelis. 

• Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis.

• Mengikat ke luar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat dan lembaga negara terikat oleh Ketetapan MPR.

3. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

• Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. 

• Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa

•  Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang memiliki kedudukan yang sederajat

Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut.

• DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden. 

• Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.

• Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan undangundang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.

4. Peraturan Pemerintah (PP)

• Peraturan pemerintah adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya

• Contoh dari peraturan pemerintah adalah PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk Melaksanakan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

• 
  

5.Peraturan Presiden (Perpres)

• Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

• 
  

6. Peraturan Daerah Provinsi

• Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. P

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

• Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.

Multiple Choice

Peraturan perundang-undangan yang keempat adalah...

• UU dan Perpu

• Peraturan Presiden

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Daerah Provinsi

Multiple Choice

Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah...

• sumber dari perundang-undangan

• norma dasar dan pertama

• kaidah negara yang fundamental

• sumber hukum tertinggi

Multiple Choice

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Pengganti Undang-undang

• Peraturan Daerah Provinsi

• Undang-undang

Multiple Choice

Bupati atau walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan...

• Undang-undang

• Keputusan Presiden

• Peraturan Daerah Provinsi

• Peraturan Daerah kabupaten/kota

Multiple Choice

Lembaga negara yang mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 adalah...

• BPUPKI

• KNPI

• PPKI

• MPR

Multiple Choice

Peraturan perundang-undangan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara, hal tersebut merupakan asas . . . .

• Kejelasan tujuan

• Kelembagaan

• Kedayagunaan

• Keterbukaan

Multiple Choice

Landasan Peraturan Perundang-Undangan nasional ditegaskan dalam . . . .

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Multiple Choice

Peraturan Presiden berkedudukan setingkat dibawah . . . .

• Undang-Undang

• Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan daerah provinsi

Multiple Choice

Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan . . . .

• Presiden

• Menteri dalam negeri

• Ketua DPR

• Ketua MPR

Multiple Choice

Hierarki peraturan perundang-undangan nasional yang paling tinggi adalah . . . .

• UUD NRI Tahun 1945

• Undang-Undang

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Presiden

Multiple Choice

Apa yang dimaksud dengan perundang-undangan?

• Perundang-undangan adalah sekumpulan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

• Perundang-undangan adalah kumpulan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat.

• Perundang-undangan adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden.

• Perundang-undangan adalah dokumen yang hanya berlaku untuk instansi pemerintah.

Multiple Choice

Sebutkan tiga jenis perundang-undangan di Indonesia!

• Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah

• Rancangan Undang-Undang

• Keputusan Presiden

• Peraturan Menteri

Multiple Choice

Apa perbedaan antara undang-undang dan peraturan pemerintah?

• Peraturan pemerintah dibuat oleh lembaga legislatif, sedangkan undang-undang dibuat oleh pemerintah.

• Undang-undang hanya berlaku di tingkat lokal, sedangkan peraturan pemerintah di tingkat nasional.

• Undang-undang ditetapkan oleh lembaga legislatif, sedangkan peraturan pemerintah ditetapkan oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.

• Undang-undang dan peraturan pemerintah memiliki fungsi yang sama dan tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Multiple Choice

Jelaskan tata urutan perundang-undangan di Indonesia!

• 1. Peraturan Presiden (Perpres) 2. UUD 1945 3. Peraturan Daerah (Perda) 4. Undang-Undang (UU) 5. Peraturan Pemerintah (PP)

• 1. UUD 1945 2. Undang-Undang (UU) 3. Peraturan Pemerintah (PP) 4. Peraturan Presiden (Perpres) 5. Peraturan Daerah (Perda)

• 1. Undang-Undang (UU) 2. UUD 1945 3. Peraturan Daerah (Perda) 4. Peraturan Pemerintah (PP) 5. Peraturan Presiden (Perpres)

• 1. UUD 1945 2. Peraturan Daerah (Perda) 3. Peraturan Pemerintah (PP) 4. Undang-Undang (UU) 5. Peraturan Presiden (Perpres)

Multiple Choice

Apa yang dimaksud dengan peraturan daerah?

• Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

• Peraturan daerah adalah pedoman untuk organisasi internasional.

• Peraturan daerah adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

• Peraturan daerah adalah undang-undang nasional.

Multiple Choice

Sebutkan proses pembuatan undang-undang secara umum!

• Undang-undang dibuat secara otomatis tanpa proses pembahasan.

• Proses pembuatan undang-undang hanya melibatkan pengesahan dan penandatanganan.

• Proses pembuatan undang-undang secara umum meliputi inisiatif, pembahasan, pengesahan, penandatanganan, dan pengundangan.

• Pembuatan undang-undang tidak memerlukan inisiatif dari masyarakat.

Multiple Choice

Siapa yang berhak mengusulkan RUU (Rancangan Undang-Undang)?

• Anggota MPR, Bupati, dan Lurah.

• Anggota DPR, presiden, dan DPD.

• Pengacara, Notaris, dan Jurnalis.

• Menteri, Gubernur, dan Walikota.

Multiple Choice

Apa peran DPR dalam proses pembuatan undang-undang?

• DPR hanya berperan dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang.

• DPR berperan dalam mengusulkan, membahas, dan menyetujui undang-undang.

• DPR hanya berfungsi sebagai lembaga pengesahan anggaran.

• DPR tidak terlibat dalam pembuatan undang-undang sama sekali.

Multiple Choice

Jelaskan apa itu pengesahan undang-undang!

• Pengesahan undang-undang adalah proses formal untuk menjadikan rancangan undang-undang sebagai undang-undang yang sah.

• Pengesahan undang-undang adalah penilaian terhadap undang-undang yang sudah ada.

• Pengesahan undang-undang adalah kegiatan untuk menyusun rancangan undang-undang baru.

• Pengesahan undang-undang adalah proses untuk membatalkan undang-undang yang ada.

Multiple Choice

Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat dalam perundang-undangan?

• Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial

• Partisipasi individu dalam pemilihan umum

• Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah

• Keterlibatan individu atau kelompok dalam proses pembuatan dan pengawasan undang-undang.

Multiple Choice

Sebutkan cara-cara masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang!

• Mengajukan petisi untuk pemilihan umum

• Mengorganisir demonstrasi tanpa izin

• Menyebarkan informasi di media sosial

• Mengajukan usulan RUU, mengikuti forum diskusi publik, memberikan masukan, berpartisipasi dalam konsultasi publik, dan menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat.

Multiple Choice

Apa pentingnya sosialisasi undang-undang kepada masyarakat?

• Untuk meningkatkan ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum.

• Penting untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kepatuhan masyarakat.

• Untuk mengurangi jumlah undang-undang yang ada.

• Agar masyarakat tidak perlu mematuhi hukum.

Multiple Choice

Sebutkan contoh undang-undang yang dihasilkan dari partisipasi masyarakat!

• Undang-Undang Lingkungan Hidup

• Undang-Undang Kesehatan Masyarakat

• Undang-Undang Perdagangan Internasional

• Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Multiple Choice

Apa yang terjadi jika undang-undang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat?

• Tidak ada dampak yang signifikan terhadap masyarakat.

• Masyarakat akan mendukung undang-undang tersebut.

• Ketidakpuasan masyarakat dan potensi konflik sosial.

• Undang-undang akan segera diubah tanpa masalah.

Multiple Choice

Jelaskan pentingnya pengawasan masyarakat terhadap perundang-undangan!

• Pengawasan masyarakat penting untuk memastikan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendorong akuntabilitas.

• Perundang-undangan hanya perlu disusun oleh pemerintah tanpa masukan masyarakat.

• Masyarakat seharusnya tidak terlibat dalam proses perundang-undangan.

• Pengawasan masyarakat tidak berpengaruh pada perundang-undangan.

Multiple Select

Tata urutan perundang-undangan tertinggi adalah ...

• Undang - Undang

• Undang - Undang Dasar NRI Tahun 1945

• Perppu

• Peraturan Pemerintah

Multiple Choice

Perppu dibuat oleh ....

• Gubernur

• Presiden

• DPR

• Pemerintah

Multiple Select

Perhatikan pernyataan berikut :

1) berisi wewenang lembaga negara

2) berisi tujuan negara

3) berisi dasar negara

4) berisi bentuk negara

dari pernyataan yang merupakan alasan MPR tidak merubah isi dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah ...

• 1 , 2 , 3

• 1 , 2 , 4

• 1 , 3 , 4

• 2 , 3 , 4

Multiple Select

Perhatikan pernyataan berikut!

1) dapat dilaksanakan secepat mungkin

2) kejelasan rumusan

3) kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan

4) kejelasan tujuan

yang merupakan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah ....

• 1, 2, 3

• 1, 2, 4

• 1, 3, 4

• 2, 3, 4

Multiple Choice

Apa yang dimaksud dengan sumber hukum perundang-undangan?

• Panduan dalam membuat keputusan pribadi

• Petunjuk untuk mengurus administrasi pribadi

• Buku panduan untuk masyarakat

• Dasar atau acuan dalam pembuatan undang-undang

Multiple Choice

Apakah peraturan perundang-undangan dapat berubah seiring waktu? Jelaskan!

• Ya

• Tidak

• Hanya pada hari tertentu

• Mungkin

Multiple Choice

Sebutkan langkah-langkah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia!

• Proposal, acceptance, promulgation, execution

• Drafting, negotiation, disapproval, enforcement

• Discussion, approval, rejection, implementation

• Proposal, discussion, approval, promulgation, and implementation

Multiple Choice

Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan?

• Peraturan perundang-undangan adalah saran yang diberikan oleh masyarakat.

• Peraturan perundang-undangan adalah norma sosial yang tidak memiliki kekuatan hukum.

• Peraturan perundang-undangan adalah kebijakan yang dibuat oleh individu.

• Peraturan perundang-undangan adalah norma hukum yang mengatur masyarakat dan ditetapkan oleh lembaga berwenang.

Multiple Choice

Siapa yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan?

• Mahkamah Agung

• Kementerian Dalam Negeri

• Gubernur

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.

Multiple Choice

Apa perbedaan antara undang-undang dan peraturan pemerintah?

• Undang-undang ditetapkan oleh lembaga legislatif, sedangkan peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.

• Undang-undang dan peraturan pemerintah memiliki fungsi yang sama dalam sistem hukum.

• Peraturan pemerintah tidak memerlukan persetujuan dari lembaga legislatif.

• Undang-undang hanya berlaku di tingkat lokal, sedangkan peraturan pemerintah di tingkat nasional.

Multiple Choice

Sebutkan langkah-langkah dalam proses pembentukan undang-undang!

• Penyusunan RUU, Pengambilan keputusan, Pengundangan, Pemberlakuan

• Pembahasan RUU, Pengundangan, Pemberlakuan, Penandatanganan

• Langkah-langkah dalam proses pembentukan undang-undang adalah: Penyusunan RUU, Pembahasan RUU, Pengambilan keputusan, Pengesahan, Penandatanganan, Pengundangan, Pemberlakuan.

• Penyusunan RUU, Pengesahan, Penandatanganan, Pemberlakuan

Multiple Choice

Apa yang dimaksud dengan konsultasi publik dalam pembentukan peraturan?

• Konsultasi publik adalah proses penegakan hukum oleh pemerintah.

• Konsultasi publik adalah cara untuk menghindari masukan dari masyarakat.

• Konsultasi publik hanya melibatkan pejabat pemerintah.

• Konsultasi publik adalah proses pengumpulan masukan dari masyarakat terkait rancangan peraturan.

Multiple Choice

Jelaskan peran masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan!

• Masyarakat hanya dapat mengawasi tanpa memberikan masukan.

• Masyarakat berperan sebagai partisipan aktif dalam memberikan masukan dan aspirasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

• Masyarakat tidak memiliki peran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

• Masyarakat berperan sebagai penegak hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Multiple Choice

Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan!

• Teknologi informasi

• Peraturan internasional

• Kebutuhan masyarakat, aspirasi politik, kondisi sosial dan ekonomi, norma dan nilai masyarakat.

• Kebijakan luar negeri

Multiple Choice

Perhatikan data di bawah ini :

1. Undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti Undang-undang

2. Peraturan pemerintah

3. Peraturan daerah Provinsi

4. Peraturan Presiden

5. Ketetapan MPR

6. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

7. Peraturan daerah Kabupaten/Kota

Urutan yang benar jenis peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah ..

• 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7

• 6 – 1 – 5 – 2 – 4 – 3 - 7

• 6 – 5 – 1 – 2 – 4 – 3 – 7

• 1- 6 - 2 – 5 - 3 - 4 - 7