Pengelolaan UP KB 4 - 5

Dasar hukum penarikan dana yang bersumber dari PNBP antara lain yang tersebut dibawah ini, kecuali....

• UU No. 17 Tahun 2003

• Keppres No. 42 Tahun 2002

• PMK No. 190/PMK.05/2014

• UU No. 1 Tahun 2004

Mata Anggaran untuk mengajuak SPP Uang Persediaan yang dananya bersumber dari PNBP adalah....

• 825111

• 825112

• 825113

• 825114

Ditinjau dari pola penyetoran dan penarikan, Instansi Pengguna PNBP dapat dibedakan secara....

• sentralisasi dan desentralisasi

• umum dan fungsional

• langsung dan tidak langsung

• seluruhnya dan sebagian

Di bawah ini kelengkapan SPP-TUP PNBP yang harus dilampirkan bendahara pengeluaran sebelum diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM, kecuali....

• rincian penggunaan dana selama satu bulan

• Surat Pernyataan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran

• SPTB

• Rekening Koran Bendahara Pengeluaran

SPM-GUP PNBP yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Angaran kepada KPPN, akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-GUP), jika….

• penggunaan dananya sudah mencapai 100%

• dilampiri kuitansi yang telah ditandatangani KPA

• dilampiri SPTB untuk pembayaran sampai dengan Rp5.000.000,00

• sesuai dengan perhitungan maksimun pencairan

Diketahui pagu dana klasifikasi belanja PNBP yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp600 juta maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah....

• UP maksimal yang dapat ditarik sebesar Rp50.000.000,00

• TUP maksimal sebesar Rp20 000.000,00

• UP maksimal sebesar Rp120 000.000,00

• seluruh dana harus habis dalam waktu satu tahun anggaran

Contoh Instansi Pengguna PNBP adalah seperti dibawah ini, kecuali….

• Pengadilan Agama

• Kantor Pertanahan

• Kantor Pelabuhan

• KPPN

Untuk mencairkan dana PNBP dalam DIPA, satuan kerja/instansi pengguna terlebih dulu harus….

• mendapat ijin dari Kanwil DJPBN

• mendapat ijin dari Menteri Keuangan

• menyetorkan PNBP ke kas negara

• mendapat ijin dari KPPN

Pejabat yang menandatangani SPP-GUP PNBP adalah….

• KPA/PPK

• Bendahara Pengeluaran

• PUM

• Kepala Kantor

Pejabat yang menetapkan besaran maksimum pencairan adalah....

• KPA/PPK

• Menteri Keuangan

• Dirjen Perbendaharaan

• Kepala Kantor