MODUL 7 _SMK3

Berikut merupakan dasar hukum SMK3LH, kecuali :

• Undang-undang No. 13 Tahun 2003, pasal 87

• Undang-undang No. 1 Tahun 1970

• Kebijakan PT. United Tractors Tbk

• Undang-undang No. 8 Tahun 2017

Berikut merupakan prinsip penerapan SMK3LH, kecuali :

• Komitmen dan kebijakan

• Perencanaan SMK3LH

• Pemenuhan SMK3LH

• Pengukuran dan evaluasi

Peninjauan awal keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup merupakan salah satu prinsip penerapan SMK3LH, yaitu :

• Perencanaan SMK3LH

• Komitmen dan kebijakan

• Penerapan SMK3LH

• Pengukuran dan evaluasi

Pengukuran dan evaluasi terhadap SMK3LH dapat dilakukan melalui :

• Pembuatan prosedur pelaporan keadaan bahaya sesuai SMKLH

• Melakukan audit SMK3LH

• Penilaian risiko di perusahaan

• Membuat daftar kebutuhan SMK3LH

Dalam hierarki pengendalian bahaya K3, pengendalian tertinggi dan yang memiliki dampak besar adalah :

• Alat pelindung diri

• Subtitusi

• Eliminasi

• Administrasi

Pelaksanaan SMK3LH di perusahaan merupakan kewajiban bagi :

• Top management perusahaan

• Pekerja yang berhadapan dengan bahaya

• Manajer setiap divisi

• Seluruh karyawan perusahaan

Berikut ini, merupakan program pelaksanaan K3 sesuai dengan SMK3LH pada lingkungan kerja, adalah :

• Sistem Ijin Kerja

• Pemantauan NAB bahan kimia

• Alat pelindung diri

• Job safety analysis

Berikut merupakan contoh pengendalian administratif, kecuali :

• Instruksi kerja

• Pelatihan/training

• Alat pelindung diri

• Mutasi pekerja

Berikut merupakan alasan perusahaan harus memiliki dan menjalankan ISO, OHSAS, dan SMK3, kecuali :

• Menjaga pencitraan/image perusahaan

• Memperkecil kerugian

• Memenuhi peraturan perundangan

• Memperbesar risiko yang ada di perusahaan

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, diatur dalam

• PP No 50 tahun 2012

• UU No 32 tahun 2009

• UU No 28 tahun 2002

• Permenaker No 13 tahun 2011