Materi 4

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik

• Benar

• Salah

SPSE memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE

• Benar

• Salah

Salah satu ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa ialah mendorong pelaksanaan penelitian

• Benar

• Salah

Pembelian secara elektronik yang disebut e-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik

• Benar

• Salah

Sumber Daya Manusia Pengadaan barang/jasa salah satunya berasal dari Aparatur Sipil Negara.

• Benar

• Salah

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia. Yang TIDAK termasuk dalam E-marketplace ialah....

• Pemilihan Penyedia

• Classified Media

• Katalog elektronik

• Toko Daring

Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode....

• Swakelola atau pemilihan penyedia

• E-purchasing atau E-tendering

• Kompetisi atau penugasan

• Tender atau negosiasi

Pengawasan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan dengan cara melakukan beberapa kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Di bawah ini kegiatan yang TIDAK dilakukan dalam pengawasan....

• Whistleblowing system

• Pemantauan

• Penyelidikan

• Audit

Dalam proses katalog perbuatan peserta pemilihan yang menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam dokumen pemilihan, dikenakan sanksi berupa…

• digugurkan dalam pemilihan dan sanksi daftar hitam selama 1(satu) tahun

• digugurkan dalam pemilihan dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun

• penghentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing paling lama 6 (enam) bulan

• penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 2 (dua) tahun

Pemberian sanksi administratif kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/ PjPHP/PPHP dalam hal....

• Melanggar pakta integritas berdasarkan Peradilan Umum

• Melanggar pakta integritas berdasarkan putusan KPPU

• Lalai melakukan suatu perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya

• Melanggar pakta integritas berdasarkan PTUN