fasBeamat

Terhadap anode slime yang atas penyerahannya telah mendapat ............. , yang tidak diproses untuk membuat emas batangan dan/atau dipindahtangankan oleh PKP penerima fasilitas kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya, maka PPN tersebut ................... oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima fasilitas (jawaban lbh dari 1)

• fasilitas dibebaskan PPN

• fasilitas tidak dipungut PPN

• wajib dibayar

• dapat dikreditkan

PPN harus dibayarkan lagi dalam waktu paling lama ......... sejak anode slime tidak digunakan untuk membuat emas batangan dan/atau dipindahtangkan

• 1 (satu) hari

• 7 (tujuh) hari

• 1 (satu) bulan

• 2 (dua bulan)

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina, pejabat diplomatik dan pejabat perwakilan konsuler dibebaskan dari semua pungutan dan pajak-pajak, baik ............... maupun pajak ...........

• Pajak Langsung

• pajak pusat

• Pajak tidak langsung

• Pajak daerah

Pemberian SKB Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Badan Internasional berdasarkan rekomendasi dari .......... atau ..................

• Menteri Luar Negeri

• Menteri Keuangan

• Menteri Dalam Negeri

• Menteri Sekertaris Negara

BERIKUT merupakan jenis JKP yang berlaku dan berkait bagi semua alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya sebagaimana dimaksud dalam PP 50 Tahun 2019 mendapat fasilitas tidak dipungut PPN (jawaban lebih dari 1)

• jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

• Jasa Perbaikan kapal selam yang diterima TNI POLRI

• jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasiona

• jasa perawatan dan reparasi kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum

Penyerahan jasa Kepelabuhanan tertentu oleh Badan Usaha Pelabuhan kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri maka ....

• terhutang PPN

• mendapat fasiltas PPN Tidak dipungut

• mendapat fasiltas dibebaskan dari pengenaan PPN

• termasuk jasa tidak dinekani PPN

Penyerahan jasa Kepelabuhanan tertentu oleh Badan Usaha Pelabuhan kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain (jawaban lebih dari 1)

• jasa pelayanan Kapal

• Jasa Perbaikan Kapal asing

• Jasa Pengurusan Bea Masuk

• Jasa Pelayanan Barang

berikut merupakan syarat untuk Kapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri , kecuali

• tidak mengangkut penumpang dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya di wilayah Indonesia

• negara tempat kedudukan perusahaan angkutan laut asing tersebut memberikan perlakuan asas timbal balik

• tidak mengangkut barang dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya di wilayah Indonesia

• negara tempat kedudukan perusahaan angkutan laut asing tersebut mengadakan tax treaty agreement dengan Indonesia.

Atas penyerahan bahan bakar minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri diberikan fasilitas PPN tidak dipungut antara lain (jawaban lebih dari 1)

• Marine Diesel Oil (MDO)

• Marine Fuel Oil (MFO) 380

• Marine Gas Oil (MGO) sesuai dengan spesifikasi ISO 8217

• Marine Diesel Fuel (MDF)

Penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu oleh penyelenggara bandar udara kepada perusahaan angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan penerbangan luar negeri dibebaskan dari pengenaan PPN dengan syarat sbb, KECUALI

• tidak mengangkut penumpang dari satu bandar udara ke bandar udara lainnya di wilayah Indonesia;

• tidak mengangkut kargo dari satu bandar udara ke bandar udara lainnya di wilayah Indonesia;

• tidak mengangkut hewan dan tumbuhan karantina dari satu bandar udara ke bandar udara lainnya di wilayah Indonesia;

• tidak mengangkut pos dari satu bandar udara ke bandar udara lainnya di wilayah Indonesia;