Pemeriksaan Pajak

Peraturan terkait Tata Cara Pemeriksaan:

• PMK-184/PMK.03/2016

• PMK-184/PMK.03/2014

• PMK-184/PMK.03/2015

• PMK-184/PMK.03/2017

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan:

• untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

• untuk menguji pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan

• untuk menguji penyampaian pemenuhan kewajiban perpajakan

• Tidak ada jawaban yang benar

Berikut ini merupakan ruang lingkup standar pemeriksaan, kecuali:

• standar umum Pemeriksaan

• standar pelaksanaan Pemeriksaan

• standar pelaporan hasil Pemeriksaan

• standar penyajian hasil Pemeriksaan

Yang tidak termasuk Standar Umum Pemeriksaan:

• telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup

• menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama

• jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara

• mengumpulkan dan mempelajari data WP

Yang tidak termasuk Standar Pelaksanaan Pemeriksaan:

• persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan

• Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (audit program)

• taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

• temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup

Yang dimaksud dengan bukti kompeten terkait temuan hasil Pemeriksaan:

• bukti yang valid dan relevan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi WP yang memiliki hubungan istimewa

• bukti yang valid dan relevan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi WP yang tidak memiliki hubungan istimewa

• bukti yang valid dan relevan dengan tidak mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi WP yang memiliki hubungan istimewa

• bukti yang valid dan relevan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas semua transaksi WP

Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk:

• (LHP) Laporan Hasil Pemeriksaan

• Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

• Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)

• Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)

Yang tidak termasuk Pemeriksaan untuk tujuan lain:

• pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

• pencocokan data dan/atau alat keterangan;

• memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda;

• terdapat keterangan lain berupa data konkret

Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada WP melalui penyampaian:

• Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP)

• Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan

• Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

• Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

Pernyataan yang tidak benar terkait Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP):

• SPHP harus diberitahukan kepada WP dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan

• SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan disampaikan oleh Pemeriksa Pajak disampaikan melalui email

• penyampaian SPHP dilakukan bersamaan dengan penyampaian undangan tertulis untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret

• WP wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan