IHT KUP

Berikut ini adalah tujuan/manfaat dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh Wajib Pajak, kecuali :

• Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif

• Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak

• Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah membayar dan melaporkan pajak dengan benar

• Sarana dalam adminsitrasi perpajakan

Nisa menikah dengan Gatot dan telah memiliki 3 anak. Selama ini Nisa belum memiiki NPWP karena belum berpenghasilan; sementara suaminya (Gatot) merupakan karyawan PT X dan telah memiliki NPWP. Pada tanggal 15 Mei 2016 Nisa memulai usaha dengan membuka salon. Apabila Nisa tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, maka :

• Nisa tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP cabang dari suami

• Nisa harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP cabang dari suami paling lambat pada akhir bulan Agustus 2016

• Nisa harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP cabang dari suami paling lambat akhir bulan berikutnya setelah penghasilannya pada suatu bulan yang disetahunkan melebihi PTKP

• Nisa harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP cabang dari suami paling lambat satu bulan setelah tanggal 15 Mei 2016

Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan maka kewajiban perpajakannya dimulai sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan NPWP secara jabatan pada tahun 2019 namun telah memenuhi persyaratan subyektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sejak tahun 2010, maka kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak bersangkutan dapat dikenakan / dihitung sejak :

• Tahun 2010

• Tahun 2014

• Tahun 2019

• Semua jawaban di atas salah

Warisan yang belum terbagi ditentukan sebagai subyek pajak untuk menggantikan :

• Kegiatan usaha yang menerima atau memperoleh penghasilan

• Subjek pajak orang pribadi yang meninggal dunia

• Para ahli waris

• Pihak yang mengurus harta peninggalan (warisan)

Bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan pada waktunya dan telah ditegur secara tertulis namun Wajib Pajak bersangkutan juga tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran tersebut, dan atas Wajib Pajak tersebut dilakukan pemeriksaan, maka sanksi yang dikenakan adalah :

• Kenaikan 100% dari pajak yang kurang dibayar

• Bunga 2% per bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan tanggal SKPKB

• Kenaikan 50% dari pajak yang kurang dibayar

• Denda 50% dari pajak yang kurang dibayar

Apabila dilakukan pemeriksaan terhadap WP Badan yang telah dinyatakan pailit, maka pihak yang dapat mewakili WP adalah :

• Pengadilan niaga

• Pengurus yang masih aktif

• Likuidator

• Kurator

Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah :

• Wajib Pajak yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00

• Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00

• Wajib Pajak yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00

• Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00

Berikut syarat-syarat pembukuan menurut Pasal 28 UU KUP, kecuali :

• diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia

• diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya

• penghasilan dicatat dengan metode kas dan biaya dicatat dengan metode akrual

• diselenggarakan dengan taat asas

Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menyimpan dokumen selama :

• 1 Tahun Sejak Masa Pajak Bersangkutan

• 5 Tahun Sejak Masa Pajak Bersangkutan

• 10 Tahun Sejak Masa Pajak Bersangkutan

• Semua jawaban di atas salah

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Berikut ini merupakan kriteria tertentu tersebut, kecuali :

• menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu

• Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut

• tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

• tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak