Hukum Tata Negara

Prof. L.J Van Apeldoorn menyatakan bahwa dalam istilah Negara terkandung berbagai

pengertian, antara lain penguasa, yang menyatakan ...

• Organisasi yang mengelola segala kekayaan alam dalam wilayah Negara

• Lembaga yang memilki kewenangan tertinggi dalam penyelenggaraan Negara

• Orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas persetujuan rakyat

• Lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan dalam arti luas

Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas ...

• Kekuasaan belaka

• Lembaga negara

• Kedaulatan rakyat

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan terbentuknya aturan-aturan. Aturan tersebut sifatnya memaksa, jadi jika melanggar akan mendapatkan sanksi. Sumber Hukum ada 2 jenis yaitu sumber hukum material dan formal.

Apa yang dimaksud dengan sumber hukum material?

• Hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam maupun yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak

• Ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat

• Segala kaidah, aturan, atau norma yang menjadi patokan atau sumber dari manusia untuk bersikap dan bertindak. Atau sumber hukum materi yaitu tempat dari manakah material itu diambil

• hukum yang menentukan proses pengadilan dalam menyelesaikan sengketa

Hukum Formil adalah hukum yang mengatur dan mengikat tata cara menjalankan dan mempertahankan peraturan hukum materil. Hukum formal merupakan hukum proses atau hukum acara yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimna cara menjangkau suatu permasalahan/ perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara hakim memberikan keputusan.

Manakah yang termasuk kedalam hukum Formil berdasarkan bentuknya?

• Materiil dan Formal

• Undang - undang, kebiasaan, Yurisprudensi, dan doktrin

• UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Presiden, Peraturan Provinsi, dan Peraturan Pemerintah

• UU, Pepres, Doktrin dan Perda

Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi, sehingga menjalankan roda pemerintahan dengan cara consentration of power and responsibility upon the President.

Apa yang dimaksud dengan istilah di atas ....

• Dalam menjalankan pemerintahan Negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden

• Kekuasaan Presiden tidak terbatas

• Pemusatan kekuasaan dan tanggungjawab oleh presiden

• Presiden memilki kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih tinggi dari lembaga tinggi

  Negara lainnya

Konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat dalam bentuk politik atau negara yang diatur melalui hukum. Konstitusi merupakan unsur paling penting dalam penyelenggaraan negara. Tanpa adanya konstitusi, negara tidak akan berjalan dengan baik karena kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasanya.

Nilai apa yang tidak ada pada konstitusi?

• Nilai Normatif

• Nilai Nominal

• Nilai Sematik

• Nilai Kualitatif

Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam 4 periode.

Pada tanggal berapa amandemen ke-3 berlaku?

• 17 Agustus 1950-Juli 1959

• 27 Desember 1949-17 Agustus 1950

• 17 Agustus 1998- 27 Desember 1999

• 18 Agustus 1945-27 Desember 1949

Menurut Longeman, apa yang dipelajari dalam Hukum Tata Negara,kecuali?

• Jabatan-jabatan apa yang ada dalam suatu Negara

• Bagaimana hubungan kekuasaan antara para pejabat

• Didalam batas-batas apa organisasi Negara menjalankan tugasnya

• Bagaimana menguasai kekuasaan

Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut.

Kalimat tersebut pernyataan dari?

• Van Vallenhoven

• van Apeldoorn

• Longemann

• Kusumadi Pudjosewojo

Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas ...

• Lembaga Negara

• Kekuasaan belaka

• Kedaulatan Rakyat

• Majelis Permusyawaratan Rakyat