Posttest PPN1

Sejak UU No 11 Tahun 1994 dikenal objek pajak yang terutang PPN atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, Pasal berapakah ketentuan secara khusus objek jenis ini diatur?

• Pasal 4 UU PPN 1984

• Pasal 17 C UU PPN 1984

• Pasal 16 D UU PPN 1984

• Pasal 13 UU PPN 1984

Pada bulan Nopember 2013 Pramudya Roderic menyewa ruangan di hotel untuk acara resepsi pernikahannya. Atas sewa tersebut :

• Terutang PPN, namun tidak dipungut

• Tidak terutang PPN karena sewa tersebut termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan PPN

• Tidak terutang PPN karena hotel bukan PKP

• Terutang PPN

Dibawah ini adalah merupakan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU PPN dan dijelaskan kembali dalam Bab IV PP Nomor 1 Tahun 2012, kecuali :

• NILAI KESEPAKATAN, Nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan antara kedua belah pihak yang bertransaksi yang didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

• HARGA JUAL, nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

• NILAI IMPOR, nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN & PPnBM yang dipungut menurut UU ini.

• NILAI EKSPOR, nilai berupa uang, termasuk atas semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

Sebagai faktor penentu pengenaan PPN atas arus BKP atau JKP yang melintasi batas wilayah negara, UU PPN 1984 mengadopsi prinsip destinasi, bukan tempat dilakukan penyerahan sebagaimana dengan lugas tersurat dalam undang-undang ini, yaitu dalam ……..

• Pasal 4 huruf a dan huruf b

• Pasal 4 huruf c dan huruf e

• Pasal 4 huruf a dan huruf f

• Pasal 4 huruf d dan huruf e

PT Prabancan yang bergerak di bidang usaha pemborong bangunan, membangun sendiri sebuah gedung seluas 195 m² untuk rumah dinas kepala bagian keuangannya .......

• Dikenakan PPN berdasarkan pasal 16C UU PPN 1984

• Dikenakan PPN berdasarkan Pasal 4 huruf c UU PPN 1984 meskipun luasnya kurang dari 200 m²

• Tidak dikenakan PPN berdasarkan pasal 16C UU PPN 1984 karena luasnya kurang dari 200 m²

• Tidak dikenakan PPN karena dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya

Ketika PT Asuransi Sraya menjual satu unit gedung yang semula digunakan oleh kantor cabang .......

• Dikenakan PPN karena merupakan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan

• Dikenakan PPN karena gedung adalah BKP

• Tidak dikenakan PPN karena gedung yang dijual adalah barang bekas sehingga tidak ada nilai tambahnya

• Tidak dikenakan PPN karena tidak memenuhi syarat yang disebut dalam Pasal 16D UU PPN 1984

PT ABC menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan sejak awal tahun 2016. Pada bulan Agustus 2016 jumlah peredaran usahanya telah mencapai Rp4,85 Miliar, kapan paling lambat batas waktu bagi PT ABC harus menjadi Pengusaha Kena Pajak?

• 31 Agustus 2016

• 30 September 2016

• 10 September 2016

• Salah semua

CV Bulan menyerahkan Barang Kena Pajak secara lansung kepada CV Matahari pada tanggal 15 Juni 2016. Atas transaksi penyerahan tersebut, sebelumnya CV Matahari telah membayar kepada CV Bulan sebesar Rp100.000.000 pada tanggal 10 Juni 2016. CV Bulan harus membuat Faktur Pajak pada tanggal….

• 15 Juni 2016

• 30 Juni 2016

• 10 Juni 2016

• 10 Juli 2016

Formula Pasal 4 Huruf f PPN 1984 yang menentukan bahwa PPN dikenakan atas ekspor BKP yang dilakukan oleh PKP mengandung makna bahwa ……….

• Ekspor BKP dikenakan PPN apabila dilakukan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP

• Yang boleh ekspor BKP hanya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP

• Ekspor BKP hanya boleh dilakukan oleh PKP

• Pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang melakukan ekspor BKP

Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak setelah melewati jangka waktu …… bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak.

• 3

• 2

• 1

• 5