SISTEM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA (BP)

Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana amanat UUD 1945 diatur dengan ….

• UU Nomor 1 Tahun 2003

• UU Nomor 1 Tahun 2004

• UU Nomor 17 Tahun 2003

• UU Nomor 15 Tahun 2004

Peraturan berikut mengatur tentang kaidah administratif pengelolaan keuangan negara (Hukum administrasi keuangan negara) ….

• UUD 1945

• UU Nomor 1 Tahun 2004

• UU Nomor 15 Tahun 2004

• UU Nomor 25 Tahun 2004

Dalam konsep keuangan negara dibedakan istilah pengeluaran negara dan belanja negara. Yang dimaksud dengan belanja negara adalah ....

• kewajiban pemerintah pusat

• uang yang keluar dari kas negara

• kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

• pembayaran oleh negara

Pembayaran berikut ini merupakan pengeluaran yang juga termasuk dalam kategori belanja negara adalah ....

• pembayaran iuran pensiun PNS kepada PT. Taspen

• pembayaran tabungan hari tua PNS kepada PT. Taspen

• pembayaran iuran kesehatan PNS kepada BPJS Kesehatan

• pembayaran Gaji PNS

Asas yang menghendaki adanya keseimbangan antara hal dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan negara adalah ….

• proporsionalitas

• profesionalitas

• akuntabilitas

• performance

Anggaran yang terdapat dalam DIPA hanya dapat digunakan untuk 1 tahun anggaran, hal ini sesuai dengan asas keuangan negara yaitu ….

• universalitas

• tahunan

• kesatuan

• spesialis

Penyelesaian tagihan melalui mekanisme pembayarandengan UP melibatkan pihak-pihak di dalam internal satker yaitu ....

• PPK dan Bendahara Pengeluaran

• PPK dan PPSPM

• PPSPM dan Bendahara Pengeluaran

• Bendahara Pengeluaran

Pejabat yang mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan perikatan/kontrak di tingkat satker adalah ….

• KPA

• PPK

• PPHP

• BP

Penunjukan Kuasa Pengguna Aanggara (KPA) bersifat ex-officio yaitu melekat pada jabatan ….

• Kepala Satuan Kerja

• Kepala Bagian Umum

• Kepala Bagian Keuangan

• Kepala Sub Bagian Umum

Pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja dan pencairan dana/pengesahan oleh Kuasa BUN berdasarkan dokumen ....

• DIPA Induk

• DIPA Turunan

• DIPA Petikan

• DIPA Khusus