Ulangan Harian

Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang …

• kekuasaan legislatif

• kekuasaan eksekutif

• kekuasaan yudikatif

• kekuasaan federatif

• kekuasaan koordinatif

Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undangundang. Hal tersebut diatur dalam

• Pasal 20 Ayat (1)

• Pasal 20 Ayat (2)

• Pasal 20 Ayat (3)

• Pasal 20 Ayat (4)

• Pasal 20 Ayat (5 )

Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas keresidenan adalah...

• Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan

• Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara

• Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri

• Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariatan negara

• Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan

Hak prerogratif diartikan sebagai kekuasaan ....

• Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen

• Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU

• Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet

• Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

• Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah ....

• Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD

• Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

• Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden

• Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

• Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR

1. Perhatikan pernyataan di bawah ini!

(1). Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden.

(2). Kabinet dibentuk oleh presiden.

(3). Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.

(4). Presiden tidak dapat membubarkan parlemen

Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari....

• Bentuk negara kesatuan

• Bentuk negara federasi

• Bentuk pemerintahan republik

• Sistem pemerintahan presidensil

• Sistem pemerintahan parlementer

Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !

(1). Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.

(2). Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri.

(3). Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.

(4). Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan.

(5). Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

(6). Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...

• 1 dan 2

• 2 dan 3

• 3 dan 5

• 4 dan 6

• 5 dan 6

Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali …

• Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung

• Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa

• Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan

• Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini

• Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini

8. Perhatikan data di bawah ini!

(1). Cinta akan kemajuan dan pembangunan (2). Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.

(3). Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.

(4). Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.

Berdasarkan data di atas yang merupakan implementas dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor …

• 2 dan 4

• 1 dan 3

• 1 dan 4

• 1 dan 2

• 3 dan 4

Nilai luhur yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila yaitu …

• pengakuan terhadap suku – suku di dunia sebagai bagian bangsa Indonesia

• setiap suku bangsa mempunyai hak sama untuk dihormati

• pemerintah mengakui suku bangsa Negara lain

• penyelesaian masalah antar suku dilakukan melalui musyawarah

• bangsa Indonesia adalah persatuan suku – suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia