Search Header Logo

Ujian Brevet Pajak AB Komprehensif

Authored by priesoekarno -

Professional Development

KG

Used 584+ times

Ujian Brevet Pajak AB Komprehensif
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

55 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) termasuk:

Pajak atas penghasilan

Pajak atas konsumsi

Pajak atas kekayaan

Pajak atas investasi

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Dasar hukum Undang Undang PPN mulai 1 April 2010 adalah ....

UU Nomor 8 Tahun 1983

UU Nomor 42 Tahun 2009

UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009

Tidak ada jawaban yang benar

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

1. PT Bravo selama tahun 2019 melakukan penyerahan jasa manajemen kepada anak perusahaanya dengan nilai Rp 5.000.000.000. Pernyataan berikut ini yang tepat adalah...

PT Bravo wajib dikukuhkan sebagai PKP

PT Bravo dilarang dikukuhkan sebagai PKP

PT Bravo dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP

Tidak ada jawaban yang benar

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Berikut ini yang termasuk barang kena pajak adalah.....

batubara

briket batubara

bijih emas

bijih perak

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Berikut ini yang termasuk jasa kena pajak adalah ....

jasa penjaminan

jasa pegadaian

jasa anjak piutang

jasa safe deposit box

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Kriteria bangunan yang terutang PPN Kegiatan Membangun Sendiri adalah bangunan luas keseluruhan paling sedikit

100m2

200m2

300m2

400m2

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Prinsip self assessment dalam UU KUP tercermin pada pernyataan berikut ….

Jumlah pajak yang disampaikan oleh WP adalah jumlah pajak yang terutang menurut surat himbauan

Setiap WP wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak

Apabila DJP mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang SPT Wajib Pajak tidak benar maka DJP tidak dapat mendapatkan jumlah pajak terutang.

Pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak menunggu terbitnya surat ketetapan pajak.

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?