Dengan kedudukan Pancsaila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Sebagai norma hukum, Pancasila memiliki fungsi imperatif, yang artinya bahwa Pancasila ... .

• merupakan asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

• merupakan cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia

• memaksa setiap warga untuk tunduk kepadanya

• hasil dari kesepakatan Bangsa Indonesia

Sebagai Bangsa Indonesia, kita harus selalu menghargai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Berikut ini yang merupakan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah ... .

• melakukan diskriminatif

• selalu main hakim sendiri

• memaksakan kehendak orang lain

• menghormati hak dan kewajiban orang lain

Mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa, penjelasan tersebut merupakan pengertian dari ... .

• universal

• terbuka

• lestari

• luwes

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut :

1. Tertulis

2. Penentu

3. Singkat

4. Pengatur

5. Alatkontrol

6. Memuat norma-norma

7. Peraturan hukum positif

Pernyataan yang termasuk fungsi yang dimiliki oleh UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ditunjukkan oleh nomor ..

• 1, 2, 3

• 2, 3, 4

• 2, 4, 5

• 3, 4, 5

Alinea pertama Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad Bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan dimuka bumi. Alinea ini memuat bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan kemerdekaan, merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian alinea pertama yang memuat dalil ... .

• objektif

• makmur

• subjektif

• adil

Motivasi adanya UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekarang lebih dikenal UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya kehendak para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini dimaksudkan agar terjamin penyelenggaraan Ketatanegaraan NKRI secara pasti (adanya kepastian hukum). Pernyataan tersebut merupakan penjabaran dari salah satu hal-hal yang menjadi alasan suatu negara memiliki UUD menurut Bryce yaitu ... .

• adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya, dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut

• adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya

• adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya

• adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri, untuk menjalik kerja sama

“Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya”. Kalimat tersebut merupakan bunyi UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang terkandung dalam pasal ... .

• 34

• 35

• 36

• 37

Untuk mengubah UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan (amandemen) terhadap UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak ... .

• dua kali

• tiga kali

• empat kali

• lima kali

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang berhak mengubah UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, telah menyepakati tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam ... .

• Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968

• Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998

• Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999

• Tap MPR No. III/MPR/2000

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Penjelasan kalimat tersebut termasuk dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal ... .

• 22A

• 23A

• 24A

• 25A