PAS / UAS PPKn KELAS XII Ganjil 1920

Pengamalan hak asasi manusia dalam sila pertama ditunjukkan oleh kegiatan ....

• pemerintah menetapkan hari raya sebagai hari libur nasional

• pemerintah daerah menjamin ketercukupan pupuk bagi para petani

• pemerintah memberi kebebasan kepada masyarakat untuk tidak beragama

• masyarakat gotong royong membersihkan gorong – gorong menjelang musim hujan

• aparat kepolisian mengawal demonstrasi menentang propaganda anti agama

Perhatikan pernyataan – pernyataan berikut !

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Persatuan Indonesia

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pernyataan pada soal mengandung nilai ..... Pancasila.

• dasar

• praksis

• nominal

• semantik

• instrumental

Pada praktiknya pelaksanaan hak asasi manusia tidak dapat dilakukan secara mutlak karena ....

• berbatasan dengan hak – hak orang lain

• disesuaikan dengan keinginan pemerintah

• pelaksanaannya dibatasi oleh kewajiban orang lain

• pelaksanaan HAM tidak diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia

• HAM merupakan hak dasar atau hak pokok sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa

Pelanggaran HAM sering terjadi bahkan di tempat – tempat umum. Jika melihat peristiwa pelanggaran HAM, sikap yang seharusnya dilakukan yaitu ....

• menangkap pelaku serta barang buktinya

• melaporkan peristiwa tersebut kepada Komnas HAM

• melakukan penyelidikan dan pemantauan secara berkelanjutan

• meminta pertolongan kepada masyarakat untuk mengadili pelaku

• memberi nasihat pada para pelaku agar tidak melakukan pelanggaran HAM lagi

Undang – Undang Nomr 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bersifat retroaktif. Sifat retroaktif Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000 terhadap kasus pelanggaran HAM memberi akibat, yaitu ....

• muncul pengadilan HAM Ad Hoc

• pelaku pelanggaran HAM masa lalu tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

• Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000 bertentangan dengan pasal 29 Undang Undang Dasar

• pelanggaran HAM setelah Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000 diundangkan diadili melalui pengadilan Ad Hoc

• pelanggaran HAM berat masa lalu tetap dapat diadili dan ditindak berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000

Pengungsi Rohingnya mendatangi berbagai negara termasuk Indonesia. Ada negara yang menolak dan ada negara yang menerimanya. Pemerintah Indonesia sendiri pada dasarnya tidak keberatan, tetapi perlu perhatian khusus dari PBB tentang kasus ini, Jika dikaitkan dengan badan khusus PBB, peristiwa ini seharusnya menjadi perhatian ....

• UNICEF

• UNHCR

• UNDP

• WHO

• ILO

Ibu Agus meminjami Bu Susi sejumlah uang. Ikrar antara Ibu Agus dengan Ibu Susi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian. Dalam surat perjanjian tersebut ditetapkan tanggal pengembalian uang pinjaman. Hingga tanggal yang ditetapkan Bu Susi tidak juga mengembalikan uang tersebut dengan berbagai alasan. Jika Bu Susi tidak juga mengembalikan pinjamannya, Bu Agus dapat memperjuangkan haknya dengan ....

• menyita barang berharga milik Bu Susi

• meminta masyarakat menghukum Bu Susi

• mengadukan kasus tersebut ke pengadilan

• meminta ganti kerugian kepada kerabat Bu Susi

• menerima perlakuan Bu Susi dengan sabar dan lapang dada

Masyarakat menggelar rapat rutin pada malam Minggu. Agendanya adalah membahas tentang saluran air yang tersumbat karena sampah plastik. Akibatnya, aliran air tidak lancar. Genangan air ada dimana – mana. Ditakutkan pada wabah demam berdarah terjadi seiring kondisi lingkungan yang buruk. Anda mengajukan usulan agar kerja bakti dilakukan hari Minggu esok. Akan tetapi, banyak yang berhalangan. Akhirnya, disepakati kerja bakti dilakukan pada hari Minggu yang akan datang. Sikap anda terhadap keputusan tersebut adalah ....

• mencari kesibukan agar tidak turut serta dalam kegiatan kerja bakti

• melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab

• menerima keputusan tersebut dan melaksanakannya jika disuruh

• menghargai keputusan tersebut walaupun pendapat anda dikesampingkan

• menyerahkan semua tanggung jawab pelaksanaannya kepada ketua RT

Otonomi daerah ditandai dengan kewenangan daerah untuk mengembangkan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014, urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom yang pelaksanaannya dipimpin oleh ....

• menteri negara

• kepala daerah

• presiden

• DPRD

• MPR

Perhatikan bunyi pasal 5 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 berikut ini : “Presiden berhak mengajukan rancangan undang – undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

Rancangan undang – undang tersebut kemudian dibahas bersama. Bunyi pasal 5 tersebut menunjukkan kerja sama antara ....

• legislatif dan yudikatif

• legislatif dan eksekutif

• eksekutif dan yudikatif

• eksekutif dan eksaminatif

• eksaminatif dan yudikatif