kondisi politik dan ekonomi demokrasi terpimpin

Berikut ini yang bukan mendasari dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah

• Dewan konstituante tidak mampu untuk memutuskan kembali ke UUD 1945

• Dewan konstituante gagal untuk merumuskan UUD baru

• Dewan konstituante mengadakan reses dengan batas waktu yang tidak ditentukan

• Pemungutan suara dewan konstituante secara aklamasi menghendaki untuk kembali ke UUD 1945

• Dalam setiap persidangan dewan kontituante selalu diwarnai pertentangan antarpartai politik

Belanda dengan persetujuan parlemennya pada tahun 1952 memasukkan wilayah Irian Barat sebagai bagian dari Kerajaan Belanda. Sikap yang diambil oleh pihak Belanda ini menunjukkan bahwa …..

• Belanda ingin menguasai Indonesia

• Belanda memikirkan nasib rakyat Irian Barat

• Belanda memberi kebebasan kepada rakyat Irian Barat

• Belanda ingin tetap menguasai wilayah Irian Barat

• Belanda memikirkan nasib rakyat Indonesia

Demokrasi terpimpin yang dicanangkan oleh Soekarno ternyata menimbulkan kegaduhan di pemerintahan, sehingga menciptakan golongan yang pro dan kontra. Kegaduhan yang terjadi dan menyebabkan kekacauan di bidang ekonomi disebabkan oleh ……

• Pembangunan proyek mercusuar

• Pengeluaran Negara yang besar

• Sistem pemerintahan kacau balau

• Keluarnya Indonesia sebagai anggota PBB

• Bantuan ekonomi dari Cina yang tersendat akibat dari perang dingin

Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin tahun 1959-1965, terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945, yaitu …..

• Pengangkatan presiden sebagai panglima tertinggi ABRI

• Presiden mendirikan Depernas dan mencanangkan Dekon

• Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 yang digantikan dengan DPR-GR

• Pemberlakuan ideologi Nasakom sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia

• Pemutusan hubungan diplomatik dengan pemerintah Belanda akibat masalah Irian Barat

Pada 1965 Indonesia resmi keluar dari keanggotaan PBB. Dampak keputusan Indonesia tersebut adalah ....

• konfrontasi

  Indonesia-Malaysia tetap berlanjut

• PBB mengucilkan Indonesia dari dunia internasional

• PBB membantu penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia

• Indonesia semakin disegani oleh negara-negara di Asia-Afrika dan anggota Gerakan Non Blok

• Indonesia kehilangan media untuk

  memperjuangkan kepentingannya di forum internasional

Berlangsungnya Perang Dingin antara blok Barat dan blok Timur turut memengaruhi upaya Indonesia dalam pembebasan Irian Barat. Pengaruh tersebut ditunjukkan dengan

• Pemberian bantuan militer Amerika Serikat kepada Indonesia

• Perubahan sikap Amerika Serikat mengenai masalah Irian Barat

• Penandatanganan kesepakatan jual beli senjata Indonesia-Uni Soviet

• Pembentukan pemerintahan sementara di Irian Barat oleh Amerika Serikat

• Penunjukkan Ellsworth Bunker sebagai penengah perundingan Indonesia-Belanda

1. Perhatikan keterangan-keterangan berikut!

1) Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan

2) Memberikan pedoman yang jelas yaitu UUD 1945 dari kelangsungan hidup negara

3) Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS

4) Memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara

5) Memberi peluang bagi militer untuk tujuan dalam bidang politik

Sisi positif berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ditunjukkan oleh nomor

• 1,2,3

• 1,2,4

• 2,3,4

• 2,4,5

• 3,4,5

Yang merupakan kebijakan ekonomi pada masa demokraasi terpimpin adalah

• lkebijakan ali baba

• kebijakan senering

• kebijakan gunting syafrudin

• kebijakan konsep berdikari

• kebijakan pembangunan repelita

Dalam rangka merebut kembali wilayah Irian Barat, Presiden Soekarno yang mengatasnamakan dirinya sebagai penyambung lidah rakyat telah menyerukan komando rakyat. Yang merupakan salah satu isi komando tersebut adalah

• Membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat

• Mengadakan agresi militer sebagai usaha pengembalian Irian Barat

• Mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia

• Perhebat ketahanan revolusi Indonesia

• Bersiap untuk mobilisasi umum untuk

  mempertahankan Negara Republik Indonesia