BPK Kaltim - Test PPJB 1

Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh ... yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

• Kepresidenan/Lembaga/Pemerintah Daerah

• Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

• Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

• Kedinasan / Lembaga / Pemerintah Daerah

Yang TIDAK termasuk ruang lingkup pemberlakukan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah ....

• Menggunakan anggaran belanja dari APBN

• Menggunakan anggaran belanja dari APBD

• Mendapatkan pinjaman luar dan dalam negeri

• Menggunakan dana cadangan konsorsium penyedia

Pengadaan kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk keperluan operasional pemerintah dikategorikan sebagai jenis pengadaan....

• Jasa Lainnya

• Barang

• Pekerjaan Konstruksi

• Jasa Konsultansi

Pemerintah Kota ABC akan melakukan pengoperasian dan pemeliharaan gedung. Jika Anda diminta menjadi pelaku pada pengadaan ini, maka Anda akan mengkategorikan pekerjaan tersebut sebagai jenis pengadaan ....

• Pekerjaan Konstruksi

• Barang

• Jasa konsultansi

• Jasa Lainnya

Kementerian XYZ akan melakukan pembuatan pekerjaan pembangkit tenaga listrik yang membutuhkan kompetensi penyedia yang berbeda-beda, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan. Untuk kebutuhan ini, jika Anda sebagai pengelola pengadaan di Kementerian XYZ, Anda akan mengusulkan pengadaan secara ....

• Pemecahan paket barang dan paket jasa

• Penggabungan paket terintegrasi

• Pemecahan paket barang dan jasa konsultansi

• Penggabungan paket konsultansi dan barang

Salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ialah....

• Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan

• Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang/jasa

• Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

• Melaksanakan tugas secara tertib dan bertanggung jawab

Salah satu pelaksanaan kebijakan pengadaan untuk mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan SNI, yaitu dengan memberikan preferensi harga terhadap barang/jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling rendah….

• 15 %

• 25 %

• 40 %

• 60 %

Pengertian dari prinsip transparan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah....

• Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan

• Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

• Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya

• Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat

Pengadaan laptop dengan nilai Rp.100 Juta melalui metode e-purchasing dilaksanakan oleh….

• Pejabat Pengadaan

• Pokja Pemilihan

• PPK

• PjPHP/PPHP

Pelaku PBJ yang bertanggungjawab untuk memeriksa administrasi pengadaan Komputer di Kementerian ABC senilai Rp. 500 Juta adalah....

• PjPHP

• PPHP

• PPK

• Pokja Pemilihan