Pelaksanaan pemerintahan di indonesia periode 3 dan 4

NKRI di bawah UUD Sementara 1950 menganut sistem pemerintahan..

• Presidensiel

• Parlementer

• Quasiparlementer

• Parlementer semu

• Unikameral

Kondisi kabinet parlementer pada waktu berlakunya UUD S 1950,adalah...

• Mantap

• Labil

• Stabil

• Sempurna

• Fleksibel

Diktum Dekrit Presiden 5 juli 1959 adalah....

• Membubarkan konstituante,berlakunya uud 1945 dan uuds 1950

• Berlakunya uud 1945,dan tidak berlakunya uuds 1950

• Membubarkan konstituante , berlakunya uud 1945 dan pembentukan mprs dan dpas

• Membubarkan konstituante , turunkan harga , berlakunya uud 1945

• Menetapkan uud 1945, gbhn dan mengangkat presiden dan wakil

Kapan mulai Berlakunya uuds ...

• 18 agustus 1945

• 27 desember 1949

• 17 agustus 1950

• 19 mei 1950

• 5 juli 1950

Yang membuat kondisi negara kacau pada periode ke 3 ( RIS ) ini adalah karena ....

• Tidak berhasilnya badan konstituante menyusun Undang-Undang dasar yg baru

• Siatem pemerintahan parlementer

• Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden

• Terjadi perdebatan yg tiada ujung pangkal

• Terjadi beberapa gerkn separtisme

Karena kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali , yg mengancam persatuan dan kesatuan bangsa akhirnya mendorong presiden untuk....

• Mengundurkan diri

• Mengganti badan konstituante

• Membentuk kabinet menteri

• Memberants gerka separtisme

• Mengeluarkn Dekrit presiden

Pemberontakan PRRI / Permesta terjadi di daerah...

• Jawa barat

• Maluku

• Sulawesi

• Yigyakarta

• Makasr

Dalam UUDS 1950 sudah tidak ada senat ,dikarenakan...

• Bentuk negara serikat

• Bentuk pemerintahan presidensiel

• Bentuk negara sudah kembali ke kesatuan

• Dikepalai oleh seorang perdana menteri

• Sistem Desentralisasi

Berikut ini yang bukan merupakan alat-alat perlengkapan negara pada masa UUDS 1950 adalah....

• Presiden dan wakil

• Menteri-menteri

• DPR

• Mahkamah Agung

• MPR

Parlementer semu /quasi parlementer pada masa uuds 1950 ditandai dengan ciri- ciri sebagai berikut , yg bukan adalah...

• Perdan menteri diangkat oleh Presiden

• Kekuasaan perdana menteri masih dicampurtangani presiden

• Pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden

• Pengangkatan menteri-menteri dilakukan dengan keputusan Presiden

• Penghentian menteri dn kabinet dilkukan oleh senat