APBN & APBD

RAPBN disusun pemerintah atas dasar usulan anggaran yang dibuat oleh setiap departemen atau lembaga negara yang diusulkan kepada pemerintah dalam bentuk ….

• Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Pelaksanaan (DUP)

• Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP)

• Daftar Usulan Keuangan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP)

• Daftar Usulan Keuangan (DUK) dan Daftar Usulan Pembangunan (DUP)

• Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Pembangunan (DUP)

Setelah RAPBD disetujui oleh DPRD kemudian ditetapkan menjadi APBD dengan melalui ….

• Peraturan daerah

• Peraturan presiden

• Undang-undang

• Pancasila

• Peraturan pemerintah

Di bawah ini termasuk kelompok pendapatan asli daerah, kecuali ....

• pendapatan dana perimbangan

• pajak daerah dan retribusi daerah

• penerimaan sumber daya alam daerah

• hasil pengelolaan kekayaan daerah

• pendapatan daerah lainnya yang sah

Di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu ....

• dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan anggaran surplus

• dana subsidi, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil

• dana hibah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum

• dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus

• dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana hibah

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan pengertian dari ....

• pajak kota

• pajak daerah

• pajak propinsi

• pajak hotel

• retribusi daerah

Apabila RAPBN yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR tidak disetujui, maka pemerintah melaksanakan ….

• mengadakan revisi RAPBN tersebut

• mengusulkan RAPBN yang diusulkan

• tidak menggunakan RAPBN

• melaksanakan RAPBN tahun lalu

• menggunakan nota keuangan yang diusulkan

Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai ….

• Pedoman bagi pertanggungjawaban pemerintah

• Pedoman kegiatan yang dilakukan pemerintah

• Pedoman penerimaan dan pengeluaran negara

• Pedoman pemerintah dalam pelaksanaan proyek pembangunan

• Pedoman bagi pertanggungjawaban setiap departemen

APBN/APBD berlaku untuk jangka waktu ….

• 1 bulan

• 1 tahun

• 5 tahun

• 6 bulan

• 4 tahun

Contoh belanja modal dalam APBD adalah ….

• belanja listrik dan air

• belanja gaji pegawai daerah

• pengiriman surat dinas

• belanja peralatan dan mesin

• belanja keperluan perkantoran

Berikut ini yang termasuk penerimaan pemerintah daerah adalah ….

• Pajak tontonan, PPN, dan pajak kendaraan bermotor

• Pajak tontonan, PPN, dan PPh

• PPN, pajak kendaraan bermotor, dan PPh

• PPN, PPh, dan pajak reklame

• Pajak tontonan, pajak kendaraan bermotor dan pajak reklame