MPP (AUDITOR AHLI-1 2020)

Data perjanjian/kontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM yang mencakup:

• Pihak yang berhak menerima pembayaran, nilai pembayaran, dan jadwal pembayaran

• Pihak yang berhak menerima pembayaran, nilai pembayaran, dan jangka waktu kontrak

• Pihak yang melakukan pembayaran, nilai pembayaran, dan jadwal pembayaran

• Pihak yang melakukan pembayaran, nilai pembayaran, dan jangka waktu kontrak

Pengurusan keuangan negara yang mengandung unsur hak atau penguasaan termasuk dalam :

• Pengurusan pejabat publik

• Pengurusan Perbendahara

• Pengurusan Umum (Administrasi)

• Pengurusan khusus

Kebijakan umum dan prioritas anggaran yang akan diedarkan kepada kementerian teknis, dihasilkan :

• Setelah pembahasan pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro oleh DPR

• Setelah penyampaian pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro oleh pemerintah

• Menteri Keuangan menyampaikan pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro kepada DPR

• Bappenas membahas pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro dengan DPR

Surplus/defisit anggaran yang timbul karena selisih antara pendapatan dengan belanja ditutup melalui

• Saldo Anggaran Lebih (SAL)

• Pembiayaan neto

• Pinjaman/Hibah luar negeri (PHLN)

• Cadangan pemerintah

Dalam hal DPR tidak setuju dengan RAPBN yang diajukan oleh pemerintah, DPR dapat mengajukan usulan perubahan atau menolaknya, namun DPR tidak berwenang untuk;

• Mengubah dan mengajukan usulan RAPBN

• Menunda pembahasan RAPBN

• Memberikan catatan perbaikan RAPBN

• Menanyakan detail substansi RAPBN

Lembaga yang berwenang dalam hal menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, adalah;

• Mahkamah Agung (MA)

• Mahkamah Konstitusi (MK)

• Komisi Yudisial (KY)

• Kementerian Hukum dan HAM

Berikut ini adalah merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu, kecuali;

• Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

• Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia

• Lembaga Sensor Film (LSF)

• Badan Pelaksana APEC

Untuk mengetahui informasi yang dimuat di dalam DIPA tentang rencana penarikan dana dan penerimaan negara bukan pajak yang menjadi tanggung jawab setiap satuan kerja, dapat diperoleh pada;

• DIPA halaman I

• DIPA halaman II

• DIPA halaman III

• DIPA halaman IV

Struktur penganggaran yang dimuat dalam DIPA, terdiri dari:

• Bagian Anggaran, Unit Kerja, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Jenis Belanja

• Bagian Anggaran, Organisasi, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Sub Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Jenis Belanja

• Bagian Anggaran, Organisasi, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Jenis Belanja

• Mata Anggaran, Organisasi, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Jenis Belanja

Revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap:

• Pembayaran berbagai tunggakan

• Pembayaran belanja modal

• Pembayaran belanja barang

• Pembayaran penyertaan modal pada BUMN