Mengevaluasi Penilaian Kinerja Pegawai (OTKP)

Perilaku yang ditampilkan seorang karyawan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawqabnya disebut ....

• pekerjaan

• kinerja

• personalia

• program kerja

• kesempatan kerja

Perkembangan perusahaan dapat dilihat dengan cara ....

• rekreasi besama

• penilaian kinerja

• studi banding

• aset yang dimiliki direktur

• aset yang dimiliki karyawan

sasaran yeng menjadi obyek penilaian kinerja adalah ....

• gaji karyawan

• aset karyawan

• kecakapan dan kemampuan karyawan

• pergaulan karyawan

• latar belakang keluarga karyawan

konsep penilaian kinerja, di dalam lingkungan pegwai negeri sipil disebut....

• penilaian pelaksanaa pekerjaan

• penilaian pelaksanaan pegawai

• program penilaian pegawai

• penilaian pegawai negeri sipil

• penilian penataran pegawai

Penilian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil diatur dalam peraturan pemerintah yaitu ....

• PP nomor 19 tahun 1979

• PP nomor 19 tahun 1970

• PP nomor 10 tahun 1999

• PP nomor 10 tahun 1979

• PP nomor 10 tahun 1970

Kegunaan penilian kinerja adalah ....

• dokumentasi

• mengembangkan kompetensi pekerjaan

• menetapkan kompetensi pekerjaan

• pemberikan sanksi

• pemberian hadiah

Perhatikan pernyataan berikut!

(1) penurunan skill kerja

(2) membuka kesempatan kerja

(3) seleksi karyawan

(4) perbaikan kinerja

(5) penyesuaian kompensasi

(6) dokumentasi

Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk kegunaan dilakukannya penilian kinerja adalah ....

• (1), (3), dan (5)

• (2), (4), dan (6)

• (3), (4), dan (5)

• (3), (4), dan (6)

• (4), (5), dan (6)

Berikut yang merupakan kesalahan persepsi dalam penilaian kinerja adalah ....

• karyawan

• personalia

• atasan dan bawahan langsung

• bias atribut yang dimiliki karyawan

• pemerintah

Posisi tawarpada penilaian kinerja berguna untuk ....

• memperoleh data

• umpan balik pelaksanaan kerja

• penilaian pekerjaan

• mengindikasikan adanya suatu kebutuhan

• negosiasi obyektif

Pejabat penilai kinerja diatur dalam ....

• PP Nomor 10 tahun 1979 pasal 11

• PP Nomor 11 tahun 1979 pasal 11

• PP Nomor 10 tahun 1979 pasal 14

• PP Nomor 10 tahu 1978 pasal 11

• PP Nomor 15 tahun 1978 pasal 11