Ujian Online Pajak

Berikut adalah definisi pajak, kecuali…

• Iuran kepada negara yang dapat dipaksakan.
• Dibayar oleh pihak yang tidak wajib membayar sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
• Pembayaran tersebut tidak mendapatkan kontra prestasi langsung yang dapat ditunjuk.
• Digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Perpajakan BPJS Kesehatan di atur dalam…

• Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019
• Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 10 Tahun 2019
• Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 73 Tahun 2019
• Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 07 Tahun 2019

Dibawah ini adalah pernyataan yang benar mengenai pelaporan dan penyetoran pajak, kecuali…

• Penyetoran Pph Pasal 21, 23 dan 4 (2) disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
• Penyetoran Pph Pasal 21, 23 dan 4 (2) dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dan dikenakan sanksi denda administrasi jika terdapat keterlambatan pelaporan sebesar Rp. 100.000,-
• Penyetoran Pph Pasal 21, 23 dan 4 (2) disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan dan dikenakan sanksi jika terdapat keterlambatan pembayaran sebesar 2%
• Penyetoran Pph Pasal 21, 23 dan 4 (2)dikenakan sanksi jika terdapat keterlambatan penyetoran sebesar 2% dan dikenakan sanksi denda administrasi jika terdapat keterlambatan pelaporan sebesar Rp. 100.000,-

Berikut merupakan pernyataan yang benar mengenai Kode Transaksi Pada Faktur Pajak terkait Penyedia Tenaga Kerja Alih daya yaitu:

• Kode transaksi 04 dengan menggunakan DPP Nilai Lain
• Kode transaksi 04 dengan menggunakan DPP Penggantian
• Kode transaksi 01 dengan menggunakan DPP Nilai Lain
• Kode transaksi 01 dengan menggunakan DPP Lain-Lain

Berikut pernyataan yang benar mengenai PPN Pengiriman Barang/Ekspedisi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, kecuali…

• Nilai Lain yang ditetapkan sebagai DPP PPN untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih, sehingga perhitungan PPN = 10% x DPP (10% x nilai kontrak)
• DPP PPN dengan menggunakan Nilai Lain adalah untuk penyerahan jasa yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengiriman paket dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) di bidang Pengiriman Paket/Ekspedisi.
• Apabila pekerjaan pencetakan dan dilaksanakan oleh rekanan yang memiliki KLU di bidang Pengiriman Paket/Ekspedisi, maka perhitungan PPN = 10% x DPP (10% x nilai kontrak)/nilai tagihan<br /><br />
• Jika pekerjaan pencetakan dan pendistribusian dilaksanakan oleh rekanan yang tidak memiliki KLU di bidang pengiriman paket/ekspedisi, maka perhitungan PPN = 10% x DPP (10% x nilai kontrak)/nilai tagihan

Berikut tarif PPh pasal 23 jika Penerima imbalan memiliki NPWP, kecuali…

• 2% untuk Jasa teknik, jasa managemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain
• 10% untuk hadiah, bonus dan sejenisnya
• 15% untuk Deviden, bunga dan royalti
• 2% untuk Sewa dan penghasilan lain dari penggunaan harta

Besaran pemotongan pajak honor pembicara seminar orang pribadi yang bukan pegawai BPJS yang tidak berkesinambungan adalah….

• Tarif pasal 17 x 120% x 50% x Penghasilan Bruto
• Tarif pasal 17 x 50% x Kumulatif Penghasilan Bruto
• Tarif pasal 17 x 50% x Penghasilan Bruto
• Tarif pasal 17 x 120% x 50% x Kumulatif Penghasilan Bruto

Besaran tarif PPh Final Pasal 4 ayat 2 untuk Jasa Konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil adalah…

• Jasa perencanaan 4%, Jasa Pelaksanaan 2% dan Jasa Pengawasan 4%
• Jasa perencanaan 4%, Jasa Pelaksanaan 3% dan Jasa Pengawasan 4%
• Jasa perencanaan 6%, Jasa Pelaksanaan 4% dan Jasa Pengawasan 6%
• Jasa perencanaan 2%, Jasa Pelaksanaan 2% dan Jasa Pengawasan 2%

Pedoman Pengelolaan Keuangan Aset BPJS Kesehatan diatur dalam…

• Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 10 Tahun 2019
• Peraturan Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Nomor 01 Tahun 2018
• Peraturan Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Nomor 02 Tahun 2019
• Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 13 Tahun 2019

Hal yang harus diperhatikan dalam mekanisme pengelolaan kas yaitu…

• Batas maksimal pembayaran transaksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per transaksi dan transaksi tunai di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembayarannya diutamakan melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening operasional BPJS Kesehatan.
• Kas dan setara kas milik BPJS Kesehatan harus disimpan dalam brankas
• Besaran saldo kas yang diperkenankan disimpan di brankas pada kantor Cabang maksimal sebesar Rp. 25.000.000,-
• Besaran saldo kas yang diperkenankan disimpan di brankas pada Kedeputian Wilayah maksimal sebesar Rp. 50.000.000,-