PKN Pas 2

Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama yaitu dimensi spiritual,dimensi kultural dan dimensi institusional,adapun makna dari dimensi Institusional adalah Pancasila

• Merupakan landasan utama untuk mencapai

  cita-cita,tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan negara

• Mengandung nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa

• Pancasila merupakan palsafah negara dan pandangan hidup bernegara

• Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia

• Pancasila merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan negara Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah yang negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang,ketentuan ini sesuai dengan Pasal

• 24 UUD NRI tahun 1945

• 25 UUD NRI tahun 1945

• 25A UUD NRI tahun 1945

• 26{1} UUD NRI tahun 1945

• 26{2} UUD NRI tahun 1945

Lembaga-lembaga peradilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berlandaskan pada landasan ideal,landasan kosntitusional dan landasan operasional, dan yang maksud landasan kosntitusional adalah

• Pancasila dan UUD NRI tahun 1945

• UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

• UU RI nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

• UU RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer

• UU RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM

Penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan kebijakan pemerintah harus berdasarkan nilai ideal,nilai instrumental dan nilai praksis Pancasila,

Dibawah ini adalah contoh penyelenggaraan pemerintahan yang menjalankan kebijakan pemerintah berdasar nilai praksis Pancasila terutama sila keempat

• Menjamin berkembang dan tumbuhnya kehidupan beragana dan toleransi antarumat beragama

• Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah

• Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa

• Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama,bahwa keputusan dilakukan secara bulat

• Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmanmengatakan bahwa kesadaran warga Indonesia untuk membayar pajak hingga saat ini masih rendah. Hal itu terlihat dari masih minimnya jumlah wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan, yang membayar pajak. "Seharusnya ada enam juta perusahaan yang bayar pajak. Sekarang baru 520 ribu yang bayar. Sementara wajib pajak pribadi baru 30 persen yang bayar pajak," kata Fuad saat membuka acara seminar yang diadakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 23 September 2013.

Rendahnya kesadaran membayar pajak merupakan salah satu bentuk pengingkaran kewajiban warga Negara yang bertentangan dengan Pancasila terutama nilai …

• Ketuhanan dan kemanusiaan

• Kemanusian dan keadilan

• Ketuhanan dan kerakyatan

• Persatuan dan keadilan

• Kerakyatan dan keadilan

Setiap orang berhak memiliki tempat tinggal dan setiap orang mempunyai hak untuk memiliki status kewarganegaraan,sebagaimana diatur dalam pasal 26 UUD NRI tahun 1945,manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UUD NRI 1945?

• Warga Negara Indonesia merupakan seluruh orang yang menempati wilayah Indonesia.

• Setiap orang asing yang menempati wilayah Indonesia adalah warga Negara Indonesia

• Orang asing yang telah disahkan dengan undang-undang merupakan warga negara Indonesia

• Penduduk Indonesia meliputi orang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan Undang-Undang

• Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan penduduk Indonesia

Perubahan UUD NRI tahun 1945 semakin memperjelas system pertahanan dan keamanan negara kita,sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 ayat 2 komponen pertahanan dan keamanan negara Indonesia terdiri dari

• Semua rakyat Indonesia sebagai komponen pendukung

• Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama

• TNI yang terdiri dari angkatan darat,angkatan laut dan angkatan Darat sebagai komponen utama

• Kepolisian negara republic Infonesia dan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama

• Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian negara republic Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung

Dalam memutuskan suatu perkara terkadang hakim dihadapkan pada kurang atau tidak jelasnya suatu ketentuan yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya. Untuk mengatasi hal tersebut hakim menggunakan suatu yurisprudensi dengan melakukan berbagai teknik penafsiran. Salah satu bentuk penafsiran yang dapat dilakukan hakim adalah penafsiran sosiologis, dimana hakim menafsirkan hukum berdasarkan pada

• Pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hokum

• Sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antarpasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri

• Pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian ketentuan hukum yang tersurat

• Situasi dan Kondisi yang dihadapi dengn tujuan untuk menyelaraskan peraturan-perturan hokum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya

• Isi dan maksud suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut

Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah Program Indonesia Pintar. Program ini bertujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/ rintisan wajib belajar 12 tahun. Meringankan biaya personal pendidikan Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop uot) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

Kebijakan pemerintah tersebut dilandasi oleh nilai Pancasila yaitu nilai

• Kemanusian dan Keadilan

• Ketuhanan dan Kemanusian

• Persatuan dan Kemanusian

• Kerakyatan dan Persatuan

• Persatuan dan Keadilan

Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meningkatkan kepemilikan sahan di PT Freeport Indonesia yang mengelola tambang emas, perak dan perunggu di Papua. Indonesia mulai tahun 2021 mengusai 51 % saham di PT Freeport Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia sangat sesuai apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dengan syarat kebijakan tersebut ditujukan untuk

• Melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia

• Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia

• Memperkuat kedudukan dan kedaulatan bangsa Indonesia dalam mengelola kekayaan alam

• Menambah sumber pendapatan negara di sektor pertambangan

• Memperkuat perekonomian daerah Papua dengan selalu mengedepankan asas kekeluargaan