Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah

Otonomi daerah diselenggarakan di Negara Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah .....

• Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 menghendaki suatu susunan pemerintah yang terpusat

• Negara yang luas dengan penduduk yang banyak serta tidak beragam

• Keragaman bangsa Indonesia membutuhkan penanganan yang sama

• Wilayah berupa kepulauan dan luas dengan kondisi yang sama

• Efisiensi dan efektivitas Indonesia, negara yang luas dengan penduduk yang beragam

Sebuah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut ....

• Otonomi daearah

• Devolusi

• Dekonsentrasi

• Desentralisasi

• Dekontruksi

Otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan sebagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kata otonomi berasal dari bahasa .....

• Belanda

• Perancis

• Yunani

• Inggris

• Arab

Penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu disebut ......

• Daerah otonom

• Tugas pembantuan

• Dekonsentrasi

• Desentralisasi

• Sentralisasi

Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas .....

• Presiden, wakil presiden, dan anggota DPR

• Presiden, wakil presiden, dan para menteri negara

• Gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya

• Presiden, wakil presiden dan gubernur

• Para menteri negar, gubernur, dan DPR

Membuat kebijakan yang mengatur serta melindungi hidup warga negara dan meminimalkan berbagai bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat yaitu fungsi ......

• Layanan

• Pengaturan

• Pemberdayaan

• Keamanan

• Pembantuan

Berikut ini yang tidak termasuk urusan pemerintah pusat adalah ....

• Moneter

• Yustisi

• Agama

• Kependudukan

• Politik luar negeri

Dalam UU no. 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, terdapat daerah atau tempat yang memiliki keistimewaan. Berikut ini yang bukan merupakan daerah otonomi khusus adalah ....

• Jakarta

• Aceh

• Yogyakarta

• Papua

• Surakarta

Dengan adanya daerah istimewa dan daerah khusus, daerah tersebut diberikan kewenangan tertentu yang berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu daerah Nanggroe Aceh Darusalam yang termasuk ke dalam daerah istimewa. Berikut yang bukan merupakan keistimewaan daerah Aceh adalah ......

• Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam

• Pembagian wilayah dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi

• Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai peraturan perundang-undangan

• Ulama berperan dalam penetapan kebijakan di Aceh

• Pendidikan berkualitas serta diberikan muatan lokal sesuai dengan syariat Islam

Memberikan grasi, amnesti dan abolisi, mendirikan lembaga permasyarakatan serta membuat peraturan pemerintah adalah beberapa contoh kebijakan yang menjadi urusan kewenangan pemerintah pusat yaitu ....

• Agama

• Politik luar negeri

• Moneter

• Keamanan

• Yustisi