PAT Kelas 8 Semester 2

Suatu sistem pemerintahan negara dimana rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan merupakan pengertian dari . . . .

• Konstitusi

• Monarkhi

• Demokrasi

• Aristokrasi

Jika ditinjau dari cara menyalurkan aspirasi dalam lingkup masyarakat desa, model demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi . . . .

• Rakyat

• Langsung

• Perwakilan

• Tidak Langsung

Gagasan tentang demokrasi sudah ada sejak zaman Yunani Kuno. Saat itu, demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi langsung karena . . . .

• Pengawasan negara ketat

• Masyarakatnya sudah maju

• Jumlah penduduknya sedikit

• Wilayah negaranya menyebar

Sejak Indonesia merdeka ada berbagai macam demokrasi yang diterapkan. Namun, berbagai macam demokrasi yang diterapkan di Indonesia itu, pada masa sebelum reformasi pada umumnya belum sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi karena . . . .

• pemerintah membatasi kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat bagi warga negara

• negara memberikan kebebasan bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasinya

• warga negara diberi kebebasan yang luas untuk memilih wakil rakyat dalam Pemilu

• adanya kebebasan berpolitik bagi warga negara

Demokrasi dengan sistem parlementer memiliki kelebihan dan kelemahan. Salah satu kelemahanya adalah . . . .

• rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan

• kedudukan badan eksekutif tidak stabil

• kekuasaan terpusat di tangan presiden

• lemahnya pengawasan dari rakyat

Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan disebut juga dengan sistem presidensiil. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh demokrasi ini adalah . . . .

• jalannya pemerintahan relatif stabil

• program pemerintah belum berjalan lancar

• rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan

• pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak

Berdasarkan tabel di atas, tugas dan wewenang Komisi Yudisial ditunjukan pada kolom . . . .

• I

• II

• III

• IV

Lembaga negara yang berwenang memberikan nasihat hukum kepada presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi adalah . . . .

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Komisi Pemberantasan Korupsi

Sesuai dengan ketentuan pasal 13 UUD NRI Tahun 1945, presiden berwenang mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan . . . .

• MPR

• DPR

• DPD

• MA

Apabila DPR berpendapat bahwa presiden dan/ atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum seperti melakukan perbuatan tercela, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden, maka lembaga yang wajib memberi putusan adalah . . . .

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

• Komisi Yudisial