PAS kelas XI Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah

Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa merupakan makna keuangan desa menurut Permendagri No. 20 tahun 2018. Berdasarkan pengertian tersebut, apa akibat yang ditimbulkan dari proses pengelolaan keuangan?

• Terjadi pendatapan dan belanjan desa
• Terjadi alokasi pembiayaan desa, baik penerimaan dan pengeluaran pembiyaan
• Terjadi alokasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
• Terjadinya pendapatan, belanjan dan penerimaan pembiayaan desa
• Terjadinya Penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan dan belanja desa

Sebagian dari kewajiban pengelola keuangan desa yakni menginformasikan kepada masyarakat desa tentang informasi pengelolaan keuangan desa, sehingga, diperlukan adanya keaktifan masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap pengelolaan terserbut. Hal itu sesuai dengan salah satu asas pengelolaan keuangan desa yakni partisipasi. Bagaimanakah wujud partisipasi masyarakat dalam pengawasan terserbut?

• Ikut serta dalam perumusan program pembangunan desa melalui perwakilan yang telah disepakati
• Mendukung penuh segala program yang direncankan oleh pihak pengurus desa
• Aktif dalam melakukan klarifikasi informasi yang diberikan oleh pihak pengurus desa, khususnya informasi Pertanggungjawaban keuangan desa
• Terlibat di berbagai siklus pengelolaan keuangan desa melalui kelembagaan desa ataupun unsur masyarakat
• Terlibat dalam segala macam kegiatan rutin desa yang berkaitan dengan belanja

Bapak Dadang Supriadi merupakan kepala desa Kepulen tahun 2015/2021. Saat ini beliau sedang mencanangkan Program Desa Kepulen Bersih, Sejuk Dan Ramah Anak. Salah satu program yang ingin dibangun yakni mencitapakan kawasan hijau sebagai tempat ramah anak. Berdasarkan rancangan perhitungan, program tersebut menghabiskan biaya Rp 200 juta. Akan tetapi, di lain kondisi, jalan menuju persawahan penduduk rusak parah akibat belum ada pavingisasi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, wujud konkret partisipasi masyarakat yakni:

• Memberikan masukan tentang rancangan APBDesa kepada kepala desa/BPD
• Meminta informasi terkait rancangan APBDesa
• Memberikan masukan kepada Bapak Camat selaku atasan kepala desa untuk merubah rancangan APBDesa
• Memberi masukan kepada kepala desa agar keduanya dibangun secara bersamaan
• Memberi masukan tentang rancangan APBDesa dengan pertimbangan dampak pembangunan bagi kehidupan warga desa ketika penyusunan RAPBDesa

Sebagai PKPKD, kepala desa memiliki kewenangan sebagai berikut, Kecuali:

• Menetapkan beberapa kebijakan pelaksanaan APB Desa, pengelolaan barang milik desa, Petugas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
• Menetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), pengelolaan barang milik desa, Petugas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
• Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
• Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
• Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa

Sekertaris desa hanya diperbolehkan melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan wewenang yang telah diberikan kepala desa, sehingga tugas pokok sekertaris desa yakni:

• Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa
• Manyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
• Menverifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
• Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
• Melakukan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APB Desa

Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh para pejabat desa yang telah terstrukturisasi. Pihak yang memiliki kekuasaan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa adalah

• Kepala Desa
• Sekertaris desa
• Kaur Keuangan
• Bendahara Desa
• Kepala Urusan Perencanaan

Hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. pernyataan tersebut merupakan makna dari ungkapan berikut yakni,

• Dana Desa
• Pemerintah Desa
• Hibah
• Bendahara Desa
• Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui oleh PTPKD/PPKD. Berikut ini yang tidak termasuk dalam tahapan pengelolaan keuangan desa yakni,

• Perencanaan
• Pelaporan
• Pelaksanaan
• Pengawasan
• penatausahaan

Dalam struktur Pengelola Keuangan Desa, kepala desa merupakan pimpinan teritinggi dengan disusul Sekertaris Desa sebagai koordinator desa. Bagaimanakah kedudukun Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagai anggota PTPKD, Kecuali?

• Memiliki kesamaan kedudukan yang sama di bawah Sekertaris Desa
• Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala desa Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekertaris Desa
• Memiliki kesamaan tugas sesuai Permendagri No. 20 tahun 2018
• Memiliki kesamaan tugas sesuai Permendagri No. 20 tahun 2018
• Keduanya merupakan anggota PTPKD yang terlibat dalam pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bagian tugasnya

Secara umum, pengelolaan keuangan desa berisi pengelolaan tentang APBDesa. Unsur–unsur APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan desa. Beirkut rincian pendapatan desa, kecuali,

• Pendapatan Asli Desa Transfer dan Pendapatan Lain-Lain
• Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Dari Pihak Ketiga
• Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Pemerintah Pusat, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Dari Pihak Ketiga
• Hasil Usaha Desa Seperti Hasil Badan Usaha Milik Desa
• Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong