Dalam struktur Pengelola Keuangan Desa, kepala desa merupakan pimpinan teritinggi dengan disusul Sekertaris Desa sebagai koordinator desa. Bagaimanakah kedudukun Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagai anggota PTPKD, Kecuali?

Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala desa Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekertaris Desa

Memiliki kesamaan kedudukan yang sama di bawah Sekertaris Desa

Memiliki kesamaan tugas sesuai Permendagri No. 20 tahun 2018

Keduanya merupakan anggota PTPKD yang terlibat dalam pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bagian tugasnya

Secara umum, pengelolaan keuangan desa berisi pengelolaan tentang APBDesa. Unsur–unsur APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan desa. Beirkut rincian pendapatan desa, kecuali,

Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Pemerintah Pusat, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Dari Pihak Ketiga

Pendapatan Asli Desa Transfer dan Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Dari Pihak Ketiga

Hasil Usaha Desa Seperti Hasil Badan Usaha Milik Desa

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Berdasarkan klasifikasinya, belanja desa dikelompokkan ke dalam beberapa lima macam, Kecuali:

Belanja penyelenggaraan pemerintah desa

Belanja pelaksanaan pembangunan desa

Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa

Salah satu penyebab defisit APBDesa yakni terjadinya penerimaan desa yang lebih kecil dari pada pengeluaran pembiayaan, sehingga kepala desa dapat melakukan berbagai solusi yang dapat dilakukan untu mengatasi hal tersebut. Berikut rincian langkah yang dapat dilakukannya, kecuali:

Melakuan pinjaman kepada pihak ketiga dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkankan

Menggunakan dana dana cadangan desa untuk melanjutkan berbagai program yang telah direncanakan disertai bukti transaksi yang akuntabilitas

Memilih melakukan program kerja yang lebih penting manfaatnya bagi masyarakat

Menggunakan sisa SILPA yang masih ada

Menggunakan sistem panjar untuk membiayai pembangunan yang pembiayaan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun–tahun anggaran berikutnya. Berikut rincian pembiayaan desa, Kecuali:

Penerimaan pembiayaan dan belanja desa

Penerimaan Pembiayan, SILPA, Pencairan Dana Desa dan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan

Pengeluaran pembiayaan dan pembentukan dana cadangan

SILPA, Pencairan Dana Desa dan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan dan pembentukan dana cadangan

SILPA dan Penyertaan Modal Desa

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan berbasis kas. Model basis kas merupakan pembaruan dari model basis akrual yang diterapkan sebelumnya. Bagaimanakah makna yang paling benar atas model pencatatan berbasis kas tersebut?

Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas tunai yang diterima atau dikeluarkan dari bendahara desa/rekening kas desa

Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa

Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari bendahara desa

Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas tunai yang diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa

Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas tunai yang diterima atau dikeluarkan dari bendahara desa

Tahap pertama dalam penatausahaan Keuangan desa yakni Perencanaan dan Penganggaran Pengelolaan Keuangan Desa. Perencanaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Perencanaan pengelolaan keuangan desa termuat dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Berikut pernyataan yang benar mengenai RPJM Desa dan RKP Desa kecuali

RPJM Desa juga memuat rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa minimal memuat Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa, Pelaksana kegiatan desa, Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanpa perlu verifikasi

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa.

RKP Desa dan RPJM Desa merupakan pedoman dalam penganggaran APB Desa awal tahun

RPJM Desa memuat rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, sedangkan, RKP Desa minimal memuat Uraian evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya, Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa dan ataupun hasil kerjasama dengan pihak ketiga, dan Rencana Kegiatan yang telah diverifikasi

RPJM Desa ditetapkan pada jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejang tanggal pelantikan kepala desa, sedangkan RKP Desa disusun mulai bulan Juli dan ditetapkan paling lambat bulan september di tahun anggaran berjalan

Berikut pernyataan yang benar terkait proses penganggaran APB Desa, kecuali!

Penganggaran APB Desa berpedoman pada Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang tidak termuat dalam RKP Desa yang telah dibahas dan disepakati antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Penganggaran APB Desa berpedoman pada Rencana Kegiatan yang termuat dalam RKP Desa yang telah dibahas dan disepakati antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Penganggaran APB Desa berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya yang termuat dalam RKP Desa yang telah dibahas dan disepakati antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

APB Desa disusun untuk masa 1 (satu) Tahun Anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya

APB Desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani

Berikut alur penatausahaan pengelolaan keuangan desa, 1) Siklus penatausahaan keuangan desa dimulai dengan ditetapkannya peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2) Berdasarkan APB Desa maka pemerintahan desa melakukan transaksi keuangan berupa penerimaan kas sebagai sumber pendapatan desa dan melakukan pengeluaran kas berupa belanja untuk menjalankan operasional dan program-program desa 3) Berdasarkan bukti-bukti transaksi keuangan (kas masuk maupun kas keluar) yang sah terutama Surat Permintaan Pembayaran dan Bukti Penerimaan Kas 4) Kaur Keuangan mencatatnya dalam buku-buku kas (buku kas umum, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Panjar) 5) Kaur Keuangan melakukan penutupan di setiap akhir bulannya terhadap masing-masing buku kas tersebut dan menjadikannya sebagai laporan ke kepala desa 6) Kaur Keuangan memposting setiap transaksi yang dicatat di buku kas ke masing-masing akun/rekening yang ada di buku besar 7) Kaur Keuangan harus menyusun neraca saldo (semesteran/tahunan) yang merupakan ringkasan saldo dari setiap akun/rekening yang ada di buku besar 8) Kaur Keuangan menghitung dan melakukan penyesuaian terhadap akun-akun/rekening-rekening yang terkait dengan aset lancar sebagai tahap penyusunan laporan kekayaan milik desa. 9) Kaur Keuangan menyusun laporan keuangan semesteran/tahunan Berdasarkan uraian di atas, Bagaimanakah keterkaitan antara Surat Permintaan Pembayaaran dan Bukti Penerimaan Kas dengan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa!

SPP dan Bukti Penerimaan Kas merupakan bukti sah yang harus ada dalam melakukan pengeluaran dan penerimaan pembiayaan

SPP dan Bukti Penerimaan Kas merupakan bukti yang sah yang termuat dalam DPA

SPP dan Bukti Penerimaan Kas merupakan bukti sah yang hanya dikeluarkan oleh Kaur Keuangan Desa untuk tujuan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

SPP dan Bukti Penerimaan Kas yang sah dikeluarkan oleh Kaur keuangann dengan hanya verifikasi Sekertaris desa

Setiap penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tak terduga dibuktikan menggunakan SPP dan Bukti Penerimaan Kas meski meski tak disertai Rincian Anggaran Biaya

Berikut lampiran yang termuat dalam Rancangan RKP desa, yakni

Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Laporan keuangan dan bukti transaksi

Penatausahaan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan pada tiap akhir bulan periode meliputi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa. Selain itu, di tiap akhir bulan, kaur keuangan melakukan penutupan atas Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Kas Tunai. Pokok penatausahaan di setiap bulan akuntansi desa terletak pada pencatatan Buku Kas Umum (BKU). Berikut daftar transaksi yang tercatat di BKU, Kecuali,

Segalam macam belanja desa yang telah termuat di DPA

Pendapatan Desa yang diperoleh secara tunai maupun transfer

Penyusutan Aset Tetap Desa tiap akhir bulan desember

Berikut pernyataan yang benar atas fungsi Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai, dan Buku Pembantu Bank 1) BKU memuat segala macam transaksi desa selama satu bulan. 2) Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Bank merupakan rincian BKU sesuai dengan jenis transaksi masing–masing 3) Buku Pembantu Kas Tunai berisikan segala macam transaksi Belanja dan potongan pajak 4) Buku Pembantu Bank berisikan segalam macam transaksi pada Rekening Desa, 5) Saldo akhir pada BKU merupakan saldo kas desa secara kumulatif 6) Saldo akhir pada Buku Pembantu Kas Tunai merupakan saldo kas tunai yang berada di bendahara desa 7) Saldo akhir pada Buku Pembantu Bank merupakan saldo di rekening desa yang kebenarannya didukung dengan informasi pada rekening koran Berdasarkan uraian di atas, bagaimanakah cara yang benar untuk mengetahui kebenaran atas saldo akhir BKU?

Dengan cara menjumlahkan saldo akhir pada Buku Pembantu Kas Tunai dan saldo akhir pada Buku Pembantu Bank yang sesuai dengan rekening koran

Dengan cara menjumlahkan saldo akhir pada Buku Pembantu Kas Tunai, saldo akhir pada Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Panjar

Dengan cara menjumlahkan saldo kas yang berada di bendahara desa dengan saldo akhir di rekening desa

Dengan cara menjumlahkan saldo pindahan bulan sebelumnya, SILPA tahun lalu, total penerimaan dan dikurangi dengan total pengeluaran

Dengan cara menjumlahkan saldo pindahan bulan sebelumnya, total penerimaan dan dikurangi dengan total pengeluaran

Penentuan kode rekening pada tiap pencatatan transaksi harus didasarkan pada parameter kode rekening dari tiap–tiap pemerintah kabupaten/kota. salah satu contoh penomoran pada kode rekening transaksi belanja yakni, 01/08/2018 || 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | | | Belanja Pegawai-Insentif RW/RT || | | | | | | | Kas di Bendahara Pada kolom c dan d bagin kolom ke-2, penomoran pada kode rekening sengaja dikosongkan. Jelasakan penyebab penentuan kode rekening tersebut!

Pengosongan kode rekening pada kolom C dan D di karenakan kegiatan belanja tersebut tidak termuat di dalam Parameter akun Belanja Pegawai, melainkan termuat dalam bidang kegiatan belanja

Pengosongan kode rekening pada kolom C dan D di karenakan kode rekening pada transaksi belanja hanya dicatat pada kolom a, b, dan c bagian kolom “1”

Pengosongan kode rekening pada kolom C dan D di karenakan kode rekening pada transaksi belanja hanya dicatat bagian kolom “2”

Pengosongan kode rekening pada kolom C dan D di karenakan kegiatan belanja tersebut tidak termuat di dalam Parameter akun Belanja Pegawai. Sehingga, bagian kolom “2” tidak harus diisi

Pengosongan kode rekening pada kolom C dan D di karenakan kegiatan belanja tersebut hanya termuat dalam bidang kegiatan belanja. Sehingga, kolom “1” harus diisi

Salah satu manfaat dari rekening koran yakni sebagai pembanding dan kontrol atas kebenaran dalam pencatatan pada Buku Pembantu Bank. Akan tetapi, ketika terdapat perbedaaan antara Buku Pembantu Bank dengan Rekening Koran, Kaur Keuangan dapat mengajukan keberatan. Bagaimanakah cara pelaksanaan pengajuan keberatan/rekonsiliasi kas yang harus dilakukan oleh Kaur Keuangan?

Pengajuan keberatan dilakukan dalam tenggat waktu yang ditentukan bank dengan melampirkan bukti–bukti transaksi terkait

Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara meminta kembali bukti transaksi dari bank untuk di cocokkan dengan bukti transaksi yang dimiliki kaur keuangan

Pengajuan keberatan dilakukan dalam tenggat waktu yang ditentukan bank tanpa perlu melampirkan bukti–bukti transaksi terkait karena pihak bank telah memilkinya

Pengajuan keberatan umumnya tidak perlu dilakukan. Karena pencatatan pada rekening Bank telah dilakukan secara sistematis dengan kemungkinan kesalahan yang minimal

Pengajuan keberatan umumnya tidak perlu dilakukan. Ketidaksamaan antara Buku Pembantu Bank dengan rekening koran umumnya diakibatkan karena kesalahan pencatatan pada Buku Pembantu Bank

Pengaturan urusan pemerintahan dan keuangan desa dipegang oleh

Desa itu sendiri sesuai perundangan

Desa itu sendiri berdasarkan musyawarah warga

Badan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat

Diantara pendapatan asli desa yakni diperoleh dari hasil usaha desa ataupun hasil aset desa. Kedua sumber pendapatan tersebut memiliki keterkaitan dalam kegiatannya. Penyataan yang benar terkait hasil usaha desa sesuai dengan pembaharuan peraturan perundang–undangan yakni,

Hasil usaha desa hanya diperoleh dari hasil/laba BUMDesa, sehingga penerimaan dari penyewaan aset desa tidak dianggap hasil usaha desa

Salah satu hasil usaha desa diperoleh dengan cara menyewakan aset desa yang bernilai ekonomi.

Hasil usaha desa memuat segala macam penerimaan desa baik secara tunai maupun transfer, termasuk pendapatan atas penjualan sawah milik desa karena pembuatan jalan.

Perbaikan aset desa (Lahan hijau, taman wisata dan taman bermain anak–anak) mampu menarik kunjungan masyarakat desa yang berdampak pada pendapatan desa berupa hasil usaha parkir

Modernisasi peralatan tanam milik desa mampu meningkatkan hasil panen sawah milik desa

Pendapatan asli desa (PAD) diperoleh dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta pendapatan asli desa lainnya. Berikut ringkasan atas pendapatan asli desa yang benar, kecuali

PAD merupakan sumber penerimaan dari pemanfaatan Sumber Daya Manusia, seperti sumbangan dari program CSR

PAD merupakan sumber penerimaan dari pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa

PAD merupakan sumber penerimaan yang melibatkan pemanfaatan aset-aset desa

PAD merupakan sumber penerimaan internal yang dapat diperkirakan

PAD merupakan sumber penerimaan yang sifatnya berkelanjutan

Berikut pernyataan yang benar terkait Pendapatan Asli Desa Lainnya,

Penerimaan atas pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang berstatus warga desa tersebut meski tidak tinggal di desa tersebut

Penerimaan atas pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat sekitarnya

Penerimaan atas pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada perusahaan yang berlokasi di desa

Penerimaan atas pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada perusahaan yang berlokasi dan berafiliasi dengan pemerintah desa

Penerimaan atas pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut meski tak berstatus warga desa tersebut

Perolehan Pendapatan Asli Desa umumnya diperoleh secara tunai oleh kaur keuangan, sehingga memunculkan perolehan pendapatan tunai yang tidak tercatat di rekening desa. Bagaimanakah cara pencatatan pendapatan tunai yang diterima oleh desa!

Pencatatan pendapatan tunai desa dicatat pada BKU dan Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Rincian Pendapatan

Pencatatan pendapatan tunai desa dicatat melalui BKU pada kolom penerimaan

Pencatatan pendapatan tunai desa dicatat melalui BKU dan Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom penerimaan

Pencatatan pendapatan tunai desa dicatat pada Buku Rincian pendapatan dan Buku Pembantu Kas Tunai

Pencatatan pendapatan tunai desa dicatat pada Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Rincian Pendapatan pada kolom penerimaan

Dana desa merupakan sumber pendapatan desa yang berasal dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, sedangkan alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10 % setelah dikurangi dana alokasi khusus. Bedasarkan uraian tersebut, keterkaitan yang benar antara dana desa dengan alokasi dana desa yang diterima oleh pemerintah desa yakni,

Besarnya nominal Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tiap desa ditentukan seusai peraturan bupati/walikota masing - masing

Besarnya nominal Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tiap desa ditentukan sesuai peruntukan langsung ke Desa

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sama–sama berasal dari APBN. Karena sumber APBD juga berasal dari APBN

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tiap desa ditentukan dengan pertimbangan kebutuhan tiap–tiap desa

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ditentukan seusai jumlah penduduk dan angka kemiskinan desa dengan pertimbangan luas wilayah desa

Berikut ini yang termasuk kelompok belanja pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sara dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, yakni

Lingkungan permukiman masyarakat desa

Berikut salah satu sumber pembentukan dana cadangan yakni

Penyisihan atas penerimaan desa

PAS kelas XI Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah

Authored by akhmad masum

Other

11th Grade

Used 22+ times

PAS kelas XI Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

40 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa merupakan makna keuangan desa menurut Permendagri No. 20 tahun 2018. Berdasarkan pengertian tersebut, apa akibat yang ditimbulkan dari proses pengelolaan keuangan?

Terjadi pendatapan dan belanjan desa

Terjadi alokasi pembiayaan desa, baik penerimaan dan pengeluaran pembiyaan

Terjadi alokasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Terjadinya pendapatan, belanjan dan penerimaan pembiayaan desa

Terjadinya Penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan dan belanja desa

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Sebagian dari kewajiban pengelola keuangan desa yakni menginformasikan kepada masyarakat desa tentang informasi pengelolaan keuangan desa, sehingga, diperlukan adanya keaktifan masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap pengelolaan terserbut. Hal itu sesuai dengan salah satu asas pengelolaan keuangan desa yakni partisipasi. Bagaimanakah wujud partisipasi masyarakat dalam pengawasan terserbut?

Ikut serta dalam perumusan program pembangunan desa melalui perwakilan yang telah disepakati

Mendukung penuh segala program yang direncankan oleh pihak pengurus desa

Aktif dalam melakukan klarifikasi informasi yang diberikan oleh pihak pengurus desa, khususnya informasi Pertanggungjawaban keuangan desa

Terlibat di berbagai siklus pengelolaan keuangan desa melalui kelembagaan desa ataupun unsur masyarakat

Terlibat dalam segala macam kegiatan rutin desa yang berkaitan dengan belanja

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Bapak Dadang Supriadi merupakan kepala desa Kepulen tahun 2015/2021. Saat ini beliau sedang mencanangkan Program Desa Kepulen Bersih, Sejuk Dan Ramah Anak. Salah satu program yang ingin dibangun yakni mencitapakan kawasan hijau sebagai tempat ramah anak. Berdasarkan rancangan perhitungan, program tersebut menghabiskan biaya Rp 200 juta. Akan tetapi, di lain kondisi, jalan menuju persawahan penduduk rusak parah akibat belum ada pavingisasi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, wujud konkret partisipasi masyarakat yakni:

Memberikan masukan tentang rancangan APBDesa kepada kepala desa/BPD

Meminta informasi terkait rancangan APBDesa

Memberikan masukan kepada Bapak Camat selaku atasan kepala desa untuk merubah rancangan APBDesa

Memberi masukan kepada kepala desa agar keduanya dibangun secara bersamaan

Memberi masukan tentang rancangan APBDesa dengan pertimbangan dampak pembangunan bagi kehidupan warga desa ketika penyusunan RAPBDesa

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Sebagai PKPKD, kepala desa memiliki kewenangan sebagai berikut, Kecuali:

Menetapkan beberapa kebijakan pelaksanaan APB Desa, pengelolaan barang milik desa, Petugas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Menetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), pengelolaan barang milik desa, Petugas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Sekertaris desa hanya diperbolehkan melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan wewenang yang telah diberikan kepala desa, sehingga tugas pokok sekertaris desa yakni:

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa

Manyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Menverifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

Melakukan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APB Desa

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh para pejabat desa yang telah terstrukturisasi. Pihak yang memiliki kekuasaan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa adalah

Kepala Desa

Sekertaris desa

Kaur Keuangan

Bendahara Desa

Kepala Urusan Perencanaan

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. pernyataan tersebut merupakan makna dari ungkapan berikut yakni,

Dana Desa

Pemerintah Desa

Hibah

Bendahara Desa

Keuangan Desa

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

40 questions

PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN KELAS XI MM SEMESTER GENAP

Quiz

•

11th Grade

40 questions

PKWU - PENGOLAHAN KELAS XI

Quiz

•

11th Grade

45 questions

Latihan Ulangan Bahasa Indonesia Bab 3-4

Quiz

•

5th Grade - University

40 questions

STS Basa Jawa 8 Genap 24/25

Quiz

•

8th Grade - University

35 questions

Jenis - Jenis Perjalanan Wisata

Quiz

•

11th Grade

40 questions

Penilaian sumatif PKN

Quiz

•

7th Grade - University

40 questions

Prakarya kelas XI

Quiz

•

11th Grade

40 questions

SUMATIF Sem2 Keminangkabaun 11F

Quiz

•

11th Grade

Popular Resources on Wayground

5 questions

This is not a...winter edition (Drawing game)

Quiz

•

1st - 5th Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

10 questions

Identify Iconic Christmas Movie Scenes

Interactive video

•

6th - 10th Grade

20 questions

Christmas Trivia

Quiz

•

6th - 8th Grade

18 questions

Kids Christmas Trivia

Quiz

•

KG - 5th Grade

11 questions

How well do you know your Christmas Characters?

Lesson

•

3rd Grade

14 questions

Christmas Trivia

Quiz

•

5th Grade

20 questions

How the Grinch Stole Christmas

Quiz

•

5th Grade

Discover more resources for Other

26 questions

Christmas Movie Trivia

Lesson

•

8th Grade - Professio...

15 questions

Christmas Song Emoji Pictionary

Quiz

•

7th - 12th Grade

20 questions

Christmas Movies

Quiz

•

1st - 12th Grade

20 questions

Christmas Movie Trivia

Quiz

•

9th - 12th Grade

29 questions

christmas facts

Lesson

•

5th - 12th Grade

20 questions

Christmas Trivia

Quiz

•

5th - 12th Grade

20 questions

Stages of Meiosis

Quiz

•

9th - 12th Grade

20 questions

christmas songs

Quiz

•

KG - University

PAS kelas XI Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah

Sebagai PKPKD, kepala desa memiliki kewenangan sebagai berikut, Kecuali:

Sekertaris desa hanya diperbolehkan melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan wewenang yang telah diberikan kepala desa, sehingga tugas pokok sekertaris desa yakni:

Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh para pejabat desa yang telah terstrukturisasi. Pihak yang memiliki kekuasaan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa adalah

Hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. pernyataan tersebut merupakan makna dari ungkapan berikut yakni,

Pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui oleh PTPKD/PPKD. Berikut ini yang tidak termasuk dalam tahapan pengelolaan keuangan desa yakni,

Dalam struktur Pengelola Keuangan Desa, kepala desa merupakan pimpinan teritinggi dengan disusul Sekertaris Desa sebagai koordinator desa. Bagaimanakah kedudukun Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagai anggota PTPKD, Kecuali?

Secara umum, pengelolaan keuangan desa berisi pengelolaan tentang APBDesa. Unsur–unsur APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan desa. Beirkut rincian pendapatan desa, kecuali,

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Other