EKSI4207_Akuntansi Sektor Publik_Sesi 5

Pada hakikatnya, standar merupakan . . .

• Konsep operasional yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang berkompetensi serta berwenang dalam bidang terkait.

• Acuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang berkompetensi serta berwenang dalam bidang terkait.

• Kerangka pikir yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang berkompetensi serta berwenang dalam bidang terkait.

• Panduan evaluasi yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang berkompetensi serta berwenang dalam bidang terkait.

Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dilakukan dalam konteks . . .

• Evaluasi SAP yang dilakukan sesuai dengan kultur birokrasi yang cenderung transisi dan boros.

• Rancangan kerja SAP yang dilakukan sesuai dengan kultur birokrasi yang cenderung transisi dan boros.

• Pengembangan SAP yang dilakukan sesuai dengan kultur birokrasi yang cenderung transisi dan boros.

• Operasional SAP yang dilakukan sesuai dengan kultur birokrasi yang cenderung transisi dan boros.

Suatu pedoman akuntansi diharapkan dapat diterapkan pada . . .

• Acuan transaksi keuangan organisasi sektor publik

• Statistik transaksi keuangan organisasi sektor publik

• Pengukuran transaksi keuangan organisasi sektor publik

• Pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik

Tahap Exposure Draft (ED) bertujuan untuk . . .

• Persiapan uji materi

• Mendapatkan tanggapan tertulis dalam waktu 30 hari setelah penerbitan

• Mendapatkan tanggapan lisan dalam waktu 30 hari setelah penerbitan

• Mendapatkan tanggapan lisan dan tertulis dalam waktu 30 hari setelah penerbitan

Tujuan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ini adalah . . .

• Meluruskan Pemerintah, termasuk instansi dan para pejabatnya dalam menyelenggarakan pengelolaan dan membuat pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin baik.

• Menambah referensi Pemerintah, termasuk instansi dan para pejabatnya dalam menyelenggarakan pengelolaan dan membuat pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin baik.

• Mengelola Pemerintah, termasuk instansi dan para pejabatnya dalam menyelenggarakan pengelolaan dan membuat pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin baik.

• Membantu Pemerintah, termasuk instansi dan para pejabatnya dalam menyelenggarakan pengelolaan dan membuat pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin baik.