sistem pembagian kekuasaan di Indonesia

Negara memiliki sifat hakekat yaitu melalui aparat kepolisian, tentara, kejaksaan dapat memaksa rakyat untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan perundangan yang ada. Disebut

• memaksa

• monopoli

• mencakup semua

• menguasai

• mengatur

Negara dapat melarang sebuah parpol atau aliran kepercayaan untuk tidak melaksanakan aktifitasnya seperti PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang, disebut..

• memaksa

• monopoli

• mencakup semua

• mengatur

• menguasai

Gambar di atas adalah Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin yang termasuk dalam kekuasaan

• legislatif

• eksekutif

• yudikatif

• eksaminatif

• konstitutif

Kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif adalah pembagian kekuasaan menurut

• John Locke

• Montesquieu

• Thomas Hobbes

• Ernest Renan

• Otto Bauer

Menurut John Locke, kekuasaan yudikatif termasuk kedalam kekuasaan...

• legislatif

• eksekutif

• eksaminatif

• federatif

• yudikatif

Teori Trias Politica yang digagas oleh Montesquieu terdiri atas..

• legislatif, eksekutif, federatif

• legislatif, yudikatif, federatif

• legislatif, eksekutif, dan yudikatif

• legislatif, eksaminatif, federatif

• legislatif, eksekutif, konsultatif

Dalam konsep pemisahan kekuasaan, kekuasaan negara terpisah dalam beberapa bagian, baik organ maupun fungsinya sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut ....

• harus saling berkoordinasi

• tidak ada koordinasi sedikitpun

• jika dibutuhkan bisa saling koordinasi

• membutuhkan kerjasama antar lembaga

• harus saling berkonsultasi antar lembaga

Kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan

• kekuasaan negara

• kebijaksanaan negara

• keputusan negara

• kewenangan negara

• politik negara

Indonesia menganut teori pembagian kekuasaan dimana antar lembaga dimungkinkan terjadi kerjasama seperti lembaga legislatif bekerjasama dengan eksekutif seperti yang tercantum dalam pasal 20 ayat 2

• DPR memegang kekuasaan membentuk UU

• Setiap RUU yang dbahas DPR dan Presiden untuk membutuhkan persetujuan bersama

• Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR

• Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU

• DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan

Yang dimaksud pembagian kekuasaan secara horisontal adalah

• pembagian kekuasaan berdasarkan sistem kabinet presidensiil dan parlementer

• bentuk negara nya yaitu kesatuan dan serikat

• bentuk pemeriintahannya yaitu monarkhi dan republik

• berdasar fungsi lembaga-lembaga negara yang ada legislatif, eksekutif, yudikatif

• berdasar tingkatan daerahnya yang ada yaitu, provinsi, kota, kabupaten