indonesia masa Demokrasi liberal

Periode antara tahun 1950-1959 dalam sejarah Indonesia disebut …

• Demokrasi Parlementer

• Demokrasi Presidensial

• Demokrasi Pancasila

• Demokrasi Terpimpin

• Demokrasi Terbuka

Sistem pemerintahan pada masa demokrasi Liberal adalah….

• Parlementer dan presidensial

• Monarki absolut

• Presidensial

• Perdana menteri dan Monarki

• Parlementer dan konstituante

Sistem kepartaian yang dianut pada masa Demokrasi Liberal adalah …

• Partai Tunggal

• Multi Partai

• Dwi Partai

• Partai Koalisi

• Partai Oposisi

Mengapa pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia sering terjadi pergantian kabinet….

• Program kerja kabinet kurang sesuai dengan keadaan Indonesia pada waktu itu

• Adanya perbedaan kepentingan diantara partai-partai yang tidak pernah terselesaikan dengan baik

• Program yang dicanangkan setiap kabinet sering mendapat penolakan rakyat

• Rakyat tidak percaya dengan kabinet tersebut

• Adanya politik adu domba yang dilakukan oleh pihak lain

Zaket kabinet (1957-1959) merupakan istilah untuk kabinet …

• Djuanda

• Natshir

• Wilopo

• Burhanuddin Harahap

• Ali Sastroamijoyo 1

Berhasil menyelenggrakan Konferensi Asia Afrika merupakan prestasi yang pernah dicapai oleh kabinet …

• Ali Sastro

• Djuanda

• Natshir

• Wilopo

• Burhanuddin Harahap

Berikut ini yang termasuk dalam program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap adalah …

• Mengembalikan Irian Barat

• Menyelenggarakan pemilu 1955

• Pembatalan KMB

• Normalisasi keadaan RI

• Menyempurnakan struktur pemerintahan

Apa dampak yang ditimbulkan akibat pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal …

• Hutang ke luar negeri Indonesia semakin banyak

• Rakyat tidak percaya adanya parpol

• Ketidakstabilan politik nasional

• Perekonomian masyarakat menurun

• Adanya krisis perekonomian di Indonesia

Hasil Pemilu 1955 menunjukkan kemenangan 4 partai besar yaitu …

• Golkar, PKB, NU, Masyumi

• PKI, PNI, Golkar, PKB

• PNI, Masyumi, PKI, NU

• PKB, Masyumi, Golkar, PNI

• PNI, PKI, Masyumi, PKI

Pelaksanaan Pemilu 1955 bertujuan untuk …

• Memilih perangkat negara

• Memilih partai politik

• Memilih presiden dan wakil presiden

• Memilih DPRD dan MPR

• Memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dan dewan konstituante