BAB 2. Demokrasi parlementer

Sejak awal kemerdekaan , beliau banyak memberikan fasilitas bagi pemerintah RI yang baru terbentuk. markas besar TKR dan ibukota RI juga berada di Yogyakarta atas saran Sultan. Juga pernah menolak tawaran Belanda untuk menjadi Raja seluruh Jawa. Tokoh tersebut adalah .......

• Sri Susuhunan Paku Buwono III

• Sri Sultan Hamengku Buwono IX

• Sultan Syarif Kasim II

• Sultan Mahmud Badaruddin

Sultan ini dinobatkan sebagai raja Siak Indrapura ketika berusia 21 tahun. Raja ini menolak diangkat sebagai "Sultan Boneka Belanda" dan tetap memilih bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Tokoh ini juga bergelar sebagai Pahlawan Nasional, Sultan tersebut adalah .......

• Sultan Najamuddin

• Sultan Zainal Abidin

• Sri Sultan Hamengku Buwono X

• Sultan Syarif Kasim II

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Moh. Natsir, dicetuskan pembangunan ekonomi gerakan Benteng yang digagas oleh Prof. DR. Soemitro Djojohadikoesoemo. Menurut sang perdana menteri, pada intinya pembangunan ekonomi bangsa Indonesia adalah. …

• dari ekonomi kolonial menuju ekonomi nasional

• pembangunan ekonomi rakyat semesta

• kemitraan dengan bangsa asing di Indonesia

• seperti yang diamanatkan pada pembukaan UUD 1945

Melalui pembangunan ekonomi Gerakan Benteng yang digagas oleh menteri Ekonomi masa kabinet Natsir, yaitu Prof. DR. Soemitro Djojohadikoesoemo antara lain dengan cara mengadakan pelatihan dan pemberian bantuan modal dengan harapan ...

• Indonesia berkembang menjadi negara Industri

• muncul pengusaha pribumi berskala nasional dan internasional

• mampu bersaing dalam perdagangan regional dan Internasional

• dapat melakukan percepatan pembangunan di segala bidang

Kabinet Sukiman Wiryosanjoyo merupakan kabinet kedua di era demokrasi liberal. Kabinet ini didukung dua partai besar (Masyumi dan PNI) tetapi tidak berumur panjang. Hal ini disebabkan ...

• membawa politik luar negeri Indonesia pro Uni Soviet

• menolak bantuan ekonomi militer dari Amerika Serik

• membawa politik luar negeri Indonesia pro Amerika

• adanya kebijakan pemerintah keluarnya dari PBB

Pemerintahan parlementer yang dikendalikan oleh partai politik menjadikan kondisi politik tidak stabil mendorong Presiden Sukarno pada akhir demokrasi liberal menunjuk Juanda untuk membentuk kabinet non partai. Kabinet yang dikenal dengan zaken cabinet ini anggota-anggotanya terdiri atas ...

• perwakilan partai politik pemenang pemilu

• orang-orang profesional yang ahli di bidangnya

• hasil perimbangan kekuatan politik di parlemen

• tokoh-tokoh dari perwakilan seluruh partai politik

Pada masa demokrasi liberal (1950-1959) kabinet sering mengalami jatuh bangun. Selama 9 tahun terjadi 7 kali pergantian kabinet. Hal ini membuktikan bahwa demokrasi liberal ...

• belum waktunya untuk diterapkan

• presiden memiliki kekuasaan politik

• tidak terjadi pergantian presiden

• tidak cocok diterapkan di Indonesia

Program ekonomi lain yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Demokrasi liberal adalah sistem ekonomi Ali Baba. Dimana kata Ali dipresentasikan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba adalah pengusaha asing. Program ini merancang pemberian kredit dan lisensi kepada pengusaha pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi. Namun dalam pelaksanaanya mengalami kegagalan, hal ini disebabkan oleh ....

• pengusaha pribumi hanya dimanfaatkan pengusaha Cina untuk mendapatkan bantuan

• mentalitas pengusaha pribumi yang rendah dan selalu berlaku konsumtif

• pengusaha pribumi setelah mendapatkan bantuan selalu bertindak memperkaya diri

• keinginan pengusaha pribumi untuk mendapatkan keuntungan secara cepat dan besar

Pelaksanaan demokrasi liberal dari tahun 1950-1959 dengan sistem pemerintahan parlementer yang multi partai terbukti tidak membawa kebaikan bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat ...

• kabinet berumur pendek dan tidak sempat menjalankan programnya

• pemerintah tidak dapat mengendalikan pertumbuhan partai-partai politik

• dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen

• Indonesia menjadi bagian dari Uni Indonesia-Belanda, Belanda sebagai ketua

Pemilu pertama 1955 berlangsung 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Badan yang anggotanya direkrut dari pemilu tahap kedua ini bertugas ....

• membantu pekerjaan presiden bidang administrasi

• membuat UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950

• melakukan diplomasi dengan lear negeri

• merancang strategi keamanan negara