POST TEST Bimbingan TeknisPembentukan KPPS

Peraturan KPU yang mengatur Tahapan Pembentukan KPPS dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 adalah :

• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara dam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017

• Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara dam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017

Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut KPPS, merupakan kepanjangan dari :

• Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

• Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara

Jumlah Anggota KPPS dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 adalah:

• Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

• Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan dengan cara:

• Seleksi secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS

• Seleksi berdasarkan rekomendasi/usulan Kepala Desa/Lurah dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS

Komposisi Keanggotaan KPPS memperhatikan

• Tokoh Masyarakat, Perangkat RT/RW, Mahasiswa/Pelajar

• Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/Pelajar

Susunan Keanggotaan KPPS terdiri dari :

• Seorang ketua merangkap anggota dan anggota

• PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota

Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh :

• PPK atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota

• PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota

Tahapan dalam pembentukan KPPS dilakukan oleh PPS meliputi :

• mengumumkan dan membuka pendaftaran, meneliti kelengkapan administrasi calon anggota KPPS, melaksanakan seleksi tertulis, mengumumkan hasil seleksi anggota KPPS, dan menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota.

• mengumumkan dan membuka pendaftaran, meneliti kelengkapan administrasi calon anggota KPPS, mengumumkan hasil seleksi anggota KPPS, dan menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota

Apabila dalam seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar sampai dengan akhir masa perpanjangan pendaftaran, maka kegiatan yang dilakukan adalah

• PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga Pendidikan atau lembaga profesi untuk mendapatkan anggota KPPS

• PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan perpanjangan kembali pendaftaran.

Dalam hal persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, maka:

• KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan;

• KPU Kabupaten/Kota dapat memenuhi komposisi anggota KPPS dengan diambil dari desa atau sebutan lain/kelurahan lain yang terdekat