Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI

1. Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan…

• Pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah

• Pemerintah pusat dan pemerintah derah mempunyai kedudukan yang sejajar

• Hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

• Kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah

• Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang berbeda

1. Nilai dasar yang dikembangkan dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yaitu memandang bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (eenheidstaat), yaitu nilai…

• nilai dasar

• nilai politik

• nilai unitaris

• nilai esensial

• nilai administratif

Prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal, yaitu prinsip…

• prinsip pemberdayaan

• prinsip kesatuan

• prinsip penyebaran

• prinsip keserasian

• prinsip tanggung jawab

Undang-undang pemerintahan daerah diatur dalam…

• UU No. 31 tahun 2002

• UU No. 32 tahun 2004

• UU No. 30 tahun 2004

• UU No. 22 tahun 1999

• UU No. 19 tahun 2004

Prinsip otonomi keluasan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya mencakup segala hal atau segala bidang kecuali politik luar negeri, keamanan dan pertahanan, yustisi, moneter, fiksal dan agama adalah…

• Otonomi yang nyata

• Otonomi yang luas

• Otonomi yang bertanggung jawab

• Otonomi fiskal

• Otonomi yang fungsional