Civics XI Sistem hukum dan peradilan di Indonesia

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia ialah ….

• Negara agraris

• Negara kesatuan

• Negara hukum

• Negara kepulauan

• Negara yang berbentuk Republik

Berikut ini bukan merupakan unsur-unsur hukum adalah...

• ada sanksi yang tegas dan nyata

• berisi aturan tingkah laku manusia

• hukum bersifat mengatur dan memaksa

• hukum dibuat untuk dilanggar

• hukum dibuat oleh badan resmi

Prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia adalah...

• adanya badan peradilan yang bebas dan tidak memihak

• para menteri bertanggung jawab kepada presiden

• bahwa kekuasaan kepala negara tidak terbatas

• semua orang mempunyai kebebasan secara mutlak

• kedududukan DPR sejajar dengan lembaga lain

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum artinya...

• setiap orang dapat dituntut di muka pengadilan

• hukum hanya diberlakukan untuk para pejabat negara

• hukum tidak memandang perbedaan kedudukan, jabatan, dan kekayaan

• sanksi hukum berlaku kepada siapa saja baik benar maupun salah

• hukum hanya diberlakukan kepada rakyat kecil

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama dimuka hukum. Hal ini tercemin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada ….

• pasal 28 ayat 1

• pasal 26 ayat 1

• pasal 27 ayat 2

• pasal 27 ayat 1

• pasal 29 ayat 2

Badan yang baertugas memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepadanya adalah...

• Sekretaris PBB

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Internasional

• Mahkamah Militer

• Mahkamah Pidana Internasional

Secara umum cara-cara penyelesaian sengketa Internasional dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu...

• negosiasi dan arbitrase

• retorsi dan mediasi

• penyelesaian damai dan kekerasan

• penyelesaian inquiry dan yudisial

• blokade dan peperangan

Suatu penyelewengan dan penggelapan terhadap uang negara untuk kepentingan pribadi, golongan atau orang lain adalah ....

• korupsi

• kolusi

• nepotisme

• manipulasi

• penyuapan

Pengadilan tingkat pertama adalah ....

• pengadilan negeri

• pengadilan tinggi

• pengadilan militer

• MA

• pengadilan umum

Pengajuan perkara dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi disebut ....

• banding

• kasasi

• grasi

• remisi

• peninjauan kembali