Sertifikasi Bendahara

Asas yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran

• Asas kesatuan

• Asas tahunan

• Asas universalitas

• Asas spesialitas

Pejabat yang melaksanakan kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN:

• Bendahara Pengeluaran

• PPK

• PPSPM

• KPA

PA menunjuk kepala satker sebagai KPA dan penunjukan KPA:

• terikat tahun anggaran

• terikat dengan pejabat yang memangku jabatan PA

• bersifat ex-officio

• Semua benar

Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, kepala Satker dapat menunjuk beberapa BPP sesuai kebutuhan. BPP harus menyampaikan laporan

pertanggungjawaban kepada :

• Bendahara Pengeluaran

• KPA

• PPK

• BUN

Pembebanan Uang Persediaan yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran

• Membebani akun Belanja Barang;

• Membebani akun Belanja Modal;

• Belum membebani akun Belanja

• Membebani akun Belanja Pegawai

Batas waktu pelaporan PPh pasal 23 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran adalah

• Paling lambat 15 hari setelah Masa Pajak berakhir

• Paling lambat 25 hari setelah Masa Pajak berakhir

• Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

• Paling lambat 10 hari setelah Masa Pajak berakhir

Pembayaran oleh bendahara pengeluaran atas belanja barang sebesar Rp.2.800.000,00 dari penyedia telah dikukuhkan sebagai PKP dikenakan

• PPN dengan tarif 10%

• PPh pasal 22 dengan tarif 1,5 % dan PPN

• PPH pasal 22 sebesar 3% dan PPN

• PPh pasal 23

Kode akun dan jenis setoran untuk penyetoran PPh atas pembelian barang sebesar Rp. 5.000.000,00 oleh bendahara pengeluaran adalah

• 411122 / 100

• 411122 / 900

• 411122 / 910

• 411122 / 920

Berikut pernyataan yang SALAH terkait pelaporan/pemungutan pajak adalah

• Bendahara Pengeluaran melaporkan pungutan PPN jika ada transaksi

• Bendahara Pengeluaran melaporkan pungutan PPN meskipun nihil

• Bendahara Pengeluaran melaporkan pungutan PPh pasal 24 jika ada transaksi saja

• Bendahara Pengeluaran melaporkan pungutan PPh pasal 23 jika ada transaksi saja

Apabila penyedia bara/jasa yang dikenakan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 tidak memiliki NPWP dikenakan sanksi berupa

• Denda sebesar 2% per bulan

• Tambahan tarif sebesar 100% dari penghasilan bruto

• Denda sebesar 100% dari pajak yang seharusnya dipungut

• Denda sebesar 20% dari pajak yang seharusnya dipungut