Sejarah - Bab 3 Demokrasi Terpimpin

Setelah menjadi anggota Kabinet Kerja, Subandrio dan J Leimena keluar dari partai politik. Nilai positif yang dapat dipetik dari langkah tersebut adalah...

• menjalankan pemerintahan tanpa harus terikat kepentingan partai politik

• mengesampingkan kepentingan partai politik dapat memajukan negara

• usaha memperkuat kepentingan negara wajib didukung setiap masyarakat

• tujuan negara dapat diwujudkan dengan partisipasi dari orang non-partai politik

• menjalin kerjasama diperlukan untuk menyukseskan pemerintahan

Peristiwa pada gambar disambut positif oleh seluruh rakyat Indonesia. Fakta tersebut memiliki makna bahwa...

• pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959 bertujuan menyejahterakan rakyat Indonesia

• rakyat mendambakan stabilitas nasional yang sempat tercampakkan selama Demokrasi Liberal

• masyarakat Indonesia menginginkan pelaksanaan pemilu demokratis yang diakomodasi melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959

• pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959 menunjukkan pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia terkait penyelenggaraan pemerintahan

• Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengembalikan kedaulatan rakyat yang selama Demokrasi Liberal berada di tangan parlemen

Pada masa Demokrasi Terpimpin, presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959. Dampak peraturan tersebut bagi partai politik di Indonesia adalah...

• partai politik yang tidak memiliki banyak pendukung dapat mengajukan fusi

• partai politik harus menjunjung ideologi marhaenisme

• pemerintah hanya mengakui sembilan partai politik dalam kehidupan politik

• setiap partai politik harus menjalankan ajaran Pancasila dan UUD 1945

• Presiden memiliki kekuasaan memilih perwakilan partai politik di DPR

1) Agama

2) Revolusi

3) Komunis

4) Nasionalis

5) Kapitalis

Tiga kekuatan besar mendukung Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin ditunjukkan oleh angka...

• 1,2, dan 3

• 1,3, dan 4

• 2,3, dan 4

• 2,3, dan 5

• 3,4, dan 5

MPRS merupakan salah satu lembaga yang dibentuk Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin. Pembentukan MPRS bertentangan dengan konstitusi karena...

• pembentukan MPRS merupakan wewenang DPR

• pelantikan anggota MPRS dilakukan dengan cara nepotisme

• pengangkatan anggota MPRS harus melalui pemilu

• pembentukan MPRS harus disetujui DPR dan Angkatan Darat

• penunjukkan ketua MPRS harus mendapat izin dari parlemen Soekarno

pada masa Demokrasi Terpimpin pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Pengesahan peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk konfrontasi ekonomi Indonesia dan Belanda yang berkaitan dengan...

• pelarangan maskapai Belanda terbang di wilayah Indonesia

• pemindahan pusat komoditas Indonesia dari Amsterdam ke Bremen

• pembatalan utang - utang Indonesia kepada Belanda

• pengambilalihan perusahaan Belanda di Indonesia

• pengeluaran uang rupiah baru yang hanya berlaku di Irian Barat

Setelah Presiden Soekarno mengumumkan Trikora, banyak rakyat yang mendaftar menjadi sukarelawan untuk membebaskan Irian Barat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa...

• Belanda harus siap menghadai operasi militer Indonesia

• rakyat Indonesia ingin segera menduduki wilayah Irian Barat

• rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya pembebasan Irian Barat

• Presiden Soekarno ingin berkonfrontasi langsung dengan Belanda

• pemerintah Indonesia berusaha mengakomodasi sukarelawan ke Irian Barat

Tokoh yang mengawasi dan mengatur pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat ditunjukkan oleh pilihan...

• U Thant & A.H. Nasution

• Adam Malik & Djalal Abdoh

• Soebandrio & Ellsworth Bunker

• Sarwo Edhi Wibowo & Fernando Ortis Sanz

• Sudjarwo Tjondronegoro & Soeharto

Pada awalnya Penentuan Pendapat Rakyat dilaksanakan dengan metode satu orang satu suara. Akan tetapi, dalam praktiknya metode ini diganti dengan metode banyak orang satu suara karena...

• metode banyak orang satu suara lebih cepat dilakukan

• metode banyak orang satu suara sesuai dengan asas musyawarah mufakat

• metode satu orang satu suara memungkinkan kecurangan

• metode satu orang satu suara memicu perpecahan antarsuku

• metode satu orang satu suara memihak kepentingan Belanda

Atas anjuran PBB, pemerintah harus melaksanakan Pepera setelah penyerahan wilayah Irian Barat. Tindakan tersebut dilakukan untuk...

• membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota di Kota Baru

• mencegah munculnya gerakan separatis di wilayah Irian Barat

• memberi kesempatan kepada rakyat Irian Barat menentukan nasibnya sendiri

• Menunjukkan pada dunia internasional tentang status wilayah Irian Barat

• mengakhiri seluruh operasi militer pemerintah Indonesia di wilayah Irian Barat