HTN DAN HAN

Di bawah ini merupakan pokok kajian hukum tata negara, kecuali...

• Bentuk dan penyusunan alat-alat perlengkapan negara

• Wewenang, Fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari masing masing alat perlengkapan negara

• Hubungan antara alat perlengkapan negara, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal

• Hubungan antara warga negara dengan negara termasuk hak-hak asasi dari warga negara

• Prinsip-prinsip hukum mengenai pelaksanaan dari tugas, wewenang, dan kewajiban negara tersebut.

Di bawah ini merupakan perbedaan objek kajian antara ilmu negara dengan hukum tata negara, yaitu ...

• Ilmu negara melakukan kajian negara yang masih abstrak. Hukum tata negara objek kajiannya

• Ilmu negara melakukan kajian negara dalam pengertian konkrit. Hukum tata negara melakukan kajian negara yang masih abstrak

• Ilmu negara dan hukum tata negara sama kajiannya, yaitu negara dalam keadaan konkrit

• Ilmu negara dan hukum tata negara mempunyai objek kajian yang sama.

• Ilmu negara dan hukum tata negara objek kajiannya adalah negara tertentu.

Dalam penyelengaraan pemerintahan lokal dikenal adanya 4 macam asas penyelengaraan sebagai berikut, kecuali....

• Desentralisasi

• Konfederasi

• Medebewind

• Sentralisasi

• Sentralisasi

Di bawah ini adalah kebaikan dari pelaksanaan asas desentaralisasi, kecuali...

• Daerah termasuk rakyat yang ada di dalamnya menjadi subyek dalam pengambilan keputusan ditingkat lokal (daerah).

• Dapat meringankan beban pemerintah pusat dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat kedaerahan

• Merupakan sarana yang tepat untuk melakukan pendidikan demokrasi tingkat lokal

• Memberikan penilaian yang relatif bersifat tepat pada sifat yang berbeda-beda dari wilayah dan penduduk suatu negara

• Membuka kemungkinan munculnya fanatisme daerah.

Pemerintahan lokal atau daerah di Indonesia diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Dari pasal 18 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini, kecuali...

• Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan hal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintahan otonomi dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

• Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak otonominya.

• Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (DIY, Aceh, otonomi khusus Papua).

• Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan Umum.

• Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Yang bukan merupakan hak-hak daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah...

• menyelengarakan kebijakan dibidang pertahanan dan keamanan

• mengelola kekayaan daerah

• memungut pajak daerah dan retribusi

• mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya di daerah

• mendapatkan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah

Dekrit presiden 5 Juli 1959 berisi antara lain, kecuali... .

• Membubarkan konstituante

• Pemberlakuan kembali UUD 1945.

• Pembentukan MPRS.

• Tidak berlakunya UUDS 1950.

• Pergantian sistem parlementer ke sistem presidensil

Salah satu latar belakang dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959 adalah...

• Kegagalan konstituante untuk menyusun Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan mengantikan UUDS 1950

• Keinginan Presiden Soekarno untuk menjalankan demokrasi terpimpin

• Adanya resesi ekonomi, sehingga menimbulkan inflasi yang sangat tinggi

• Perubahan sistem pemerintahan

• Jatuh bangunnya kabinet parlementer

Salah satu gagasan untuk menjadikan MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara tetapi merupakan lembaga negara karena...

• Untuk mereduksi kekuasaan MPR

• Agar presiden mempunyai kedudukan yang setara dan sejajar dengan MPR

• Bahwa MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat, sehingga setiap lembaga yang mengemban tugas-tugas politik negara dan pemerintahan (kecuali kekuasaan kehakiman) adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat dan harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat

• Dalam sistem ketatanegaraan terdiri dari tricameral, yaitu MPR, DPR dan DPD

• Kekuasan MPR, DPR, presiden, DPD adalah sama dan sejajar sehingga presiden tidak dapat diberhentikan oleh lembaga lembaga negara tersebut termasuk MPR dan DPR

Dari perubahan pasal 5 dan pasal 20 UUD 1945 terjadi perubahan yang signifikan dalam fungsi legislasi, yaitu...

• Kekuasaan membentuk UU ada di tangan DPR

• DPR hanya berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang

• Kekuasaan membentuk undang undang ada di tangan DPR

• Presiden tidak mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Undang-Undang

• Kekuasaan membentuk UU ada di tangan DPR. MPR. dan DPD