UTS PerIndo UKIP 2020/2021

Berikut ini, yang bukan merupakan kebijakan Moneter adalah….

• Kebijakan Suku Bunga

• Pajak dan Subsidi

• Penetapan Cash Ratio

• Kebijakan Pasar Terbuka

Cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.Merupakan ciri dari sistem perekonomian .....

• Pancasila

• Campuran

• Sosialis

• Kapitalis

Berikut ini adalah alasan mengapa barter tidak lagi digunakan, kecuali....

• Sulit untuk mempertemukan dua kebutuhan yang bersesuaian

• Munculnya uang sebagai alat pembayaran yang sah

• Dengan barter kita menjadi semakin mudah menyimpan kekayaan

• Nilai Barang yang tidak pasti (Tidak adanya standar nilai)

Berikut ini adalah beberapa tokoh utama peletak dasar Sistem Ekonomi Kapitalis, kecuali....

• Adam Smith

• Max Weber

• John Maynard Keynes

• David Riccardo

Contoh penerapan ekonomi Pancasila dapat tergambar jelas melalui usaha-usaha berikut ini, kecuali....

• BUMN

• Koperasi

• UMKM

• Serikat Buruh

Kata fiskal diambil dari bahasa ..... yaitu .... yang berarti keranjang atau tas.

• Yunani, Fieschus

• Latin , Fiscus

• Inggris , Fiscal

• Portugis, Fiskael

Kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah dikenal sebagai....

• Kebijakan Moneter

• Kebijakan Pembangunan

• Kebijakan Fiskal

• Kebijakan Deskriptif

Berikut ini merupakan tujuan dari dikeluarkannya kebijakan fiskal bagi suatu negara, kecuali....

• Mendorong laju investasi

• Membuka kesempatan kerja yang luas

• Menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar situasi deflasi dapat terjaga

• Mencapai kestabilan perekonomian nasional

Tujuan pajak antara lain .....

• Membatasi gerak para pengusaha sehingga tidak terjadi monopoli

• Untuk meningkatkan dorongan menabung dan menanam modal (investasi)

• Membantu usaha mikro, kecil dan menengah

• Sarana pemerintah untuk meraup keuntungan dari masyarakat

“suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah-untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dalam pelayanan publik- sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang tanggung jawab birokrasi di Indonesia adalah sama di antara level pemerintah kabupaten atau kota, serta di antara pemerintah Provinsi.” Sering kita kenal sebagai....

• Pelimpahan Wewenang

• Desentralisasi Moneter

• Sentralisasi Fiskal

• Desentralisasi Fiskal