BAB 4 DINAMIKA PERSATUAN dan KESATUAN BANGSA Konteks NKRI

Presiden Soekarno kembali membentuk Kabinet Parlementer antara lain, kecuali ....

• Kabinet Amir Syarifudin I

• Kabinet Sutan Syahrir

• Kabinet Hatta I

• Kabinet Darurat

• Kabinet Hatta II

Dasar hukum bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan terdapat pada UUD 1945 ….

• Pasal 1 ayat 1

• Pasal 1 ayat 2

• Pasal 1 ayat 3

• Pasal 2 ayat 1

• Pasal 2 ayat 2

Sistem pemerintahan yang dijalankan pada kurun waktu 14 November 1945 sampai 27 Desember 1949 adalah ….

• Kabinet Presidensial

• Kabinet Parlementer

• Kabinet Ekstra Parlementer

• Kabinet Oposisi

• Kabinet Koalisi

Negara Kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pernyataan ini adalah pengertian negara kesatuan menurut ....

• John Locke

• Thomas Hobles

• Soerjono Soekanto

• C.F Strong

• Montesquieu

Berikut yang termasuk ciri-ciri negara kesatuan ....

• Negara telah mengakui dirinya berdaulat dan merdeka

• Adanya seorang kepala negara atau kepala pemrintahan untuk seluruh rakyat

• Kekuasaan pemrintahan bisa diselenggarakan dan dikendalikan oleh pemerintah pusat

• Terdapat satu konstitusi yang berlaku untuk seluruh kekuasaan pemerintah

• Semua benar

Gerakan separatis yang muncul untuk memecah persatuan dan kesatuan NKRI seperti, kecuali ....

• 
• 
• 
• 
• 

Siapa yang memimpin gerakan Dewan Gajah ....

• Letkol Ahmad Husein

• Letkol Ventje Samual

• Letkol Soeharto

• Letkol M. Simbolon

• Letkol Eren Y

Pemilu pertama kali dilaksanakan pada masa Kabinet ....

• Kabinet Natsir

• Kabinet Ali Sastroadmidjojo I

• Kabinet Burhanudin Harahap

• Kabinet Ali Sastroadmidjojo II

• Kabinet Wilopo

Pengertian dari desentralisasi dalam sistem pemerintahan adalah ....

• sistem pemerintah yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing tanpa terikat peraturan perundangan

• pemerintah daerah memiliki kekusaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarakan kebutuhan dari potensi daerah masing-masing

• pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus setiap daerah

• pembagian kekuasaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat sama

• kekuasaan yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota tinggal melaksanakannya

Kelemahan sistem sentralisasi adalah ....

• aspirasi rakyat kurang terakomodasi

• pemerataan pembangunan sulit diwujudkan

• mengancam persatuan dan kesatuan

• maraknya korupsi oleh pejabat daerah

• maraknya kolusi di kalangan pejabat