APBN dan APBD

APBN dan APBD

11th Grade

10 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

APBN

APBN

11th Grade

10 Qs

APBN dan APBD

APBN dan APBD

11th Grade

15 Qs

TUGAS HARIAN EKONOMI KELAS XI

TUGAS HARIAN EKONOMI KELAS XI

11th Grade

14 Qs

APBN & APBD

APBN & APBD

11th Grade

12 Qs

APBN dan APBD

APBN dan APBD

11th Grade

10 Qs

APBN APBD

APBN APBD

11th Grade

10 Qs

KUIS 623 IPS APBN APBD

KUIS 623 IPS APBN APBD

11th Grade

15 Qs

UH-1 APBN & APBD

UH-1 APBN & APBD

11th Grade

15 Qs

APBN dan APBD

APBN dan APBD

Assessment

Quiz

Social Studies

11th Grade

Hard

Created by

Retna Meila

Used 20+ times

FREE Resource

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Perhatikan pernyataan mengenai APBN berikut!

(1) Presiden menyampaikan APBN beserta Nota

Keuangan (NK) dan dokumen pendukung.

(2) Jika ditolak, RAPBN direvisi kemudian diajukan kembali kepada PR dan / atau menggunakan APBN tahun anggaran sebelumnya.

(3) Jika diterima, RAPBN disahkan menjadi APBN dalam rapat pembahasan.

(4) RAPBN beserta Nota Keuangan dibahas dalam rapat paripurna dilanjutkan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah (Menteri Keuangan) dan Gubernur Bl.

(5) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan RAPBN.

Mekanisme penyusunan APBN terdapat pada

angka.

(1), (2), (3), (4) dan (5)

(1), (5), (4), (3) dan (2)

(4), (1), (3), (1) dan (2)

(5), (4), (3), (1) dan (2)

(5), (4), (3), (2) dan (1)

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Berikut ini data penerimaan dan pengeluaran negara tahun 2003 (dalam milyar rupiah) Penerimaan dalam negeri Rp 342.471,50 Belanja pemerintah pusat Rp257.933,00 Hibah Rp 340,10 Belanja daerah Rp119.313,90, Berdasarkan data tersebut maka posisi APBN adalah ….

berimbang

defisit

surplus

utang

bersaldo

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Inflasi dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, APBN dapat difungsikan sebagai pengendali perekonomian dengan cara ...

Menambah pengeluaran rutin

Mengurangi atau menunda pengeluaran

Mengurangi kas negara

Menciptakan aturan pengeluaran anggaran

Memungut pajak yang memberatkan masyarakat

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Timbulnya wacana kenaikan BBM mengakibatkan pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Hal tersebut berkaitan dengan tujuan penyusunan APBN dalam rangka ...

Mengurangi konsumsi BBM bersubsidi oleh kalangan masyarakat ekonomi atas

Meningkatkan koordinasi antara pemerintah

Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui program pemrioritasan

Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal

Membantu pemerintah menciptakan transparansi APBN kepada rakyat

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Pada masa Orde Baru, utang luar negeri sering digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Akibatnya pada masa reformasi, pemerintah menanggung cicilan utang negara yang besar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah perlu mengambil kebijakan anggaran …

Seimbang dan dinamis

Defisit dan dinamis

Surplus dan dinamis

Defisit dan seimbang

Surplus dan seimbang

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Program pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah hendaknya dilakukan secara adil dan merata di seluruh daerah. Dengan demikian, pendapatan asli daerah akan meningkat. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah adalah …

Mendirikan perusahaan Negara di seluruh daerah

Mengizinkan pihak swasta mengelola seluruh sumber daya daerah

Mengizinkan pembangunan infrastruktur yang dikelola swasta

Mengizinkan segala bentuk kegiatan ekonomi yang dikelola perusahaan asing

Mendirikan badan usaha milik daerah yang berpotensi mengelola kekayaan daerah dengan baik.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Pernyataan berikut yang menunjukkan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota adalah ...

Disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD kabupaten/kota dan disetujui oleh DPRD Provinsi

Disusun oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan disahkan oleh DPRD kabupaten/kota setempat

Disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD kabupaten/kota dan disetujui oleh gubernur setempat

Disusun oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kemudian mendapat persetujuan gubernur untuk disahkan oleh DPRD provinsi

Disusun bersama-sama gubernur kemudian diajukan kepada pemerintah pusat untuk disahkan oleh DPR

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?