hubungan struktural dan fungsionalpemerintah

hubungan struktural dan fungsionalpemerintah

12th Grade

25 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

SUMATIF BAB 3

SUMATIF BAB 3

12th Grade

20 Qs

kuis PPKn - Pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI

kuis PPKn - Pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI

10th Grade - University

20 Qs

Tes Formatif Bab 4

Tes Formatif Bab 4

9th - 12th Grade

20 Qs

SOAL UJIAN SEMESTER GENAP XII

SOAL UJIAN SEMESTER GENAP XII

9th - 12th Grade

20 Qs

LATIHAN SOAL UN SOSIOLOGI

LATIHAN SOAL UN SOSIOLOGI

12th Grade

20 Qs

Ulangan Bab 2 PPKn Kelas 8

Ulangan Bab 2 PPKn Kelas 8

12th Grade

20 Qs

ASSESMEN KLS XII (GOTONG ROYONG)

ASSESMEN KLS XII (GOTONG ROYONG)

12th Grade

20 Qs

ULANGAN HARIAN 1 PPKN KLS 9

ULANGAN HARIAN 1 PPKN KLS 9

12th Grade

20 Qs

hubungan struktural dan fungsionalpemerintah

hubungan struktural dan fungsionalpemerintah

Assessment

Quiz

Architecture, Moral Science

12th Grade

Medium

Created by

Srie Ningsih

Used 78+ times

FREE Resource

AI

Enhance your content in a minute

Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...

25 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintah Daerah yaitu UU No.....

22 Tahun 2009

25 Tahun 2000

32 Tahun 2004

33 Tahun 2003

34 Tahun 2001

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang, pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal....

18 ayat 1

18 ayat 2

18 ayat 3

18 ayat 4

. 22 ayat 1

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Pasal 18 ayat 3 UUD 1945 ditegaskan, bahwa “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota anggotanya dipilih....

Oleh kepala daerah

Gubernur

Menteri dalam negeri

Melalui pemilihan umum

Partai Politik

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Pelaksanaan otonomi daerah di sejumlah daerah yang memiliki kekhususan dibuat secara tersendiri. Kekhususan provinsi Papua diatur oleh Undang-Undang nomor....

18 Tahun 2001

21 Tahun 2001

22 Tahun 1999

34 Tahun 1999

44 Tahun 1999

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan merupakan definisi dari....

Desentralisasi

Dekonsentrasi

Devolusi

Sentralisasi

Otonomi

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Menurut kelompok Anglo Saxon, desentralisasi yang diartikan sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada badan-badan otonom daerah disebut....

Desentralisasi

Dekonsentrasi

Devolusi

Sentralisasi

Otonomi

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan –badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu, merupakan makna desentralisasi....

Politik

Fungsional

Kebudayaan

Ekonomi

Sosial

Create a free account and access millions of resources

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?