hubungan struktural dan fungsionalpemerintah

hubungan struktural dan fungsionalpemerintah

12th Grade

25 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

PPKN SMK XII GENAP (DINAMIKA PERSATUAN DAN KESATUAN)

PPKN SMK XII GENAP (DINAMIKA PERSATUAN DAN KESATUAN)

12th Grade

20 Qs

ULANGAN HARIAN 1 PPKN

ULANGAN HARIAN 1 PPKN

12th Grade

20 Qs

PH KELAS 12 KD 3.1

PH KELAS 12 KD 3.1

12th Grade

20 Qs

ULANGAN HARIAN I

ULANGAN HARIAN I

12th Grade

20 Qs

SIMULASI_PAS_PPKN_12

SIMULASI_PAS_PPKN_12

12th Grade

20 Qs

UH 5 PPKN HAM dan Kewajiban Warga Negara

UH 5 PPKN HAM dan Kewajiban Warga Negara

12th Grade

20 Qs

Remedial PH 2 PKn Kelas XI

Remedial PH 2 PKn Kelas XI

12th Grade

20 Qs

PPKn-9 Bab-IV

PPKn-9 Bab-IV

12th Grade - University

20 Qs

hubungan struktural dan fungsionalpemerintah

hubungan struktural dan fungsionalpemerintah

Assessment

Quiz

Architecture, Moral Science

12th Grade

Practice Problem

Medium

Created by

Srie Ningsih

Used 78+ times

FREE Resource

AI

Enhance your content in a minute

Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...

25 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintah Daerah yaitu UU No.....

22 Tahun 2009

25 Tahun 2000

32 Tahun 2004

33 Tahun 2003

34 Tahun 2001

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang, pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal....

18 ayat 1

18 ayat 2

18 ayat 3

18 ayat 4

. 22 ayat 1

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Pasal 18 ayat 3 UUD 1945 ditegaskan, bahwa “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota anggotanya dipilih....

Oleh kepala daerah

Gubernur

Menteri dalam negeri

Melalui pemilihan umum

Partai Politik

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Pelaksanaan otonomi daerah di sejumlah daerah yang memiliki kekhususan dibuat secara tersendiri. Kekhususan provinsi Papua diatur oleh Undang-Undang nomor....

18 Tahun 2001

21 Tahun 2001

22 Tahun 1999

34 Tahun 1999

44 Tahun 1999

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan merupakan definisi dari....

Desentralisasi

Dekonsentrasi

Devolusi

Sentralisasi

Otonomi

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Menurut kelompok Anglo Saxon, desentralisasi yang diartikan sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada badan-badan otonom daerah disebut....

Desentralisasi

Dekonsentrasi

Devolusi

Sentralisasi

Otonomi

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan –badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu, merupakan makna desentralisasi....

Politik

Fungsional

Kebudayaan

Ekonomi

Sosial

Create a free account and access millions of resources

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?