Jatuh tempo pelunasan untuk Pajak Penghasilan Pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh adalah......

• Paling lama tanggal akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

• Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

• Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

• Paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Apa yang harus dilampirkan oleh anggota konsultan pajak Indonesia di dalam mewakili, mendampingi klien (selain surat kuasa khusus), agar konsultan pajak tersebut dapat mewakili dalam setiap panggilan dan/atau pemeriksaan pajak oleh DJP......

• Kartu Tanda Penduduk

• Kartu Izin Kuasa Hukum

• Kartu Izin Praktek Konsultan Pajak dari DJP

• Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian

Wajib Pajak dapat mengajuakan upaya hukum untuk memperoleh keadilan ke Mahkamah Agung sehubungan dengan terjadinya sengketa pajak antara Wajib Pajak dan fiskus. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak berupa ….

• Judicial review

• Banding

• Kasasi

• Peninjauan kembali

Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah ….

• Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

• Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto

• Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

• Jawaban a, b, dan c salah

Koperasi IAI Jaya membagikan SHU kepada UD. IMUD yang memiliki modal pada koperasi IAI dengan presentase 25%. Maka bagaimana perlakuan atas transaksi tersebut?

• SHU tidak dipotong PPh 23

• Dipotong PPh Pasal 22

• Dipotong PPh Pasal 23 final

• Dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15%

Ketika Ny. Pasha, manager keuangan dari PT IMUD (PKP), melakukan perjalanan bisnis dari Surabaya ke Batam menggunakan pesawat terbang, PPN yang tercantum dalam tiket.....

• Tidak dapat dikreditkan karena tiket adalah bukan Faktur Pajak

• Tidak dapat dikreditkan karena dalam tiket tidak tercantum NPWP PT IMUD

• Dapat dikreditkan oleh Ny. Pasha

• Dapat dikreditkan oleh PT IMUD karena tiket angkutan udara dalam negeri termasuk dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak

Repayment of stamp duty that are no longer usable at this time is to use ….

• Stamp

• Stamp Paper

• Sealing Later

• Commuterization System

UU Penagihan Pajak dengan Surat paksa berlaku atas...

• PPh, PPN Barang dan Jasa dan PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak dan Tanah Bangunan (BPHTB), Bea Masuk (BM) dan Cukai

• PPh, PPN Barang dan Jasa dan PPnBM, BM, Cukai, dan Pajak Daerah

• PPh, PPN Barang dan Jasa dan PPnBM, PBB, BPHTB dan Pajak Daerah

• PPh, PPN Barang dan Jasa dan PPnBM, PBB, BPHTB, BM, Cukai dan Pajak Daerah

PT PLN (persero) merupakan BUMN di bidang kelistrikan melakukan pembelian kertas-kertas untuk keperluan kantor pada tanggal 18 Mei 2014 sebesar Rp 88.000.000 (termasuk PPN). Tanggal 19 Mei 2014 juga melakukan pembelian kembali kertas senilai Rp 99.000.000 (termasuk PPN). Atas transaksi pembayaran tanggal 18 Mei 2014...

• Tidak ada Objek PPh Pasal 22

• Harus memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% x Rp 80.000.000

• Harus memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% x Rp 88.000.000

• Harus memungut PPh Pasal 22 sebesar 2,5% x Rp 88.000.000

Wiwo tidak mempunyai NPWP dan mempunyai usaha dagang. Dia memiliki deposito pribadi sebesar Rp 100.000.000 yang disimpan di Bank Bink Bank. Per tanggal 17 Mei 2014 memperoleh bunga sebesar Rp 20.000.000. Atas pembayaran bunga deposito tersebut...

• Bank Bink Bunk memotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% Final

• Bank Bink Bunk memotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% Tidak Final

• Bank Bink Bunk memotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 20% Final

• Bank Bink Bunk tidak memotong PPh Pasal 4 ayat (2) Final, karena bunga yang diterima Wiwo bukan Objek Pajak