evaluasi latsar 1

1. Contoh perilaku seorang PNS yang diharapkan berkaitan dengan transparansi dan akses Informasi, yaitu …

• PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi selain yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisas yang diberikan oleh institusi

• PNS memberikan informasi seluas-luasnya tanpa memperhatikan informasi tersebut bersifat rahasia atau tidak

• PNS memanfaatkan data dan informasi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau kelompok tertentu

• PNS memberikan informasi yang tidak resmi dan belum teruji kebenarannya kepada masyarakat

1. Berikut ini contoh cara mengidentifikasi konflik kepentingan, kecuali:

• Memisahkan tugas publik dengan kepentingan pribadi

• Sejauhmana potensi terhadap kerugian instansi atau negara

• Mengidentifikasi apakah bertentangan dengan kewajiban publik

• Mengidentifikasi bagaimana agar dapat memberikan keuntungan finansial bagi pribadi

1. Secara umum, substansi laporan kinerja pada instansi pemerintah berisi sebagai berikut, kecuali:

a. Perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu

b. Pengukuran dan analisis capaian kinerja

c. Akuntabilitas keuangan

d. Sarana dan prasarana yang dimiliki instansi

• Perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu

• Pengukuran dan analisis capaian kinerja

• Akuntabilitas keuangan

• Sarana dan prasarana yang dimiliki instansi

1. Situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan seorang PNS adalah sebagai berikut, kecuali:

a. Melakukan kerjasama dengan lembaga lain melalui kesepakatan resmi (MoU) atas nama instansi

b. Hubungan dengan orang-orang yang berurusan dengan instansinya yang melampaui tingkat hubungan kerja profesional

c. Menerima hadiah dari pihak tertentu untuk melancarkan suatu proyek dengan prosedur yang tidak sesuai ketentuan

d. Memiliki saham di suatu perusahaan yang sedang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di instansinya

• Melakukan kerjasama dengan lembaga lain melalui kesepakatan resmi (MoU) atas nama instansi

• Hubungan dengan orang-orang yang berurusan dengan instansinya yang melampaui tingkat hubungan kerja profesional

• Menerima hadiah dari pihak tertentu untuk melancarkan suatu proyek dengan prosedur yang tidak sesuai ketentuan

• Menerima hadiah dari pihak tertentu untuk melancarkan suatu proyek dengan prosedur yang tidak sesuai ketentuan

1. Pemerintah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik (e-procurement) dengan tujuan memudahkan prosedur dan meminimalisir Kasus KKN. Hal

• Akuntabilitas kejujuran dan hukum

• Akuntabilitas kepercayaan

• Akuntabilitas proses

• Akuntabilitas program

1. Nama Pahlawan Nasional “Otto Iskandar Dinata� disebut juga sebagai :

a. Si Manuk Dadali

b. Si Jalak dari Bandung

c. Si Jalak Harupat

d. Si Burung Jalak

• Si Manuk Dadali

• Si Jalak dari Bandung

• Si Jalak Harupat

• Si Burung Jalak

1. Sejarah awal kebangkitan nasionalisme di lndonesia ditandai dengan berdirinya.…

• Sarekat lslam

• Budi Utomo

• Taman Siswa

• lndische parte

1. Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita cita lndonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi, artinya.…

• Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda

• Menolak kerjasama dengan pemerintah Belandaa

• Mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi lndonesia

• Melakukan aksi gerakan politik di bawah tanah

1. Program DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui jadwal agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang sempurna bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria penilaian kebijakan publik yang dipakai DPRD tersebut adalah…

• Relevansi

• Validitas

• Daya Guna

• Objektivitas

1. Salah satu faktor yang menjadikan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan anti pornografi bila telah dilegitimasi pemerintah, adalah…A

• Adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan antipornografi tersebut.

• Adanya tidak patuhan selektif terhadap hukum

• Pemerintah RI yang kini berasal dari partai yang tidak popular

• Banyaknya anggota legislatif wanita yang masih permisif terhadap pornografi