ULANGAN HARIAN II KD 3.11 SNI

Proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan adalah pengertian dari ….

• A. standardisasi

• B. akreditasi

• C. sertifikasi

• D. verifikasi

• E. kualifikasi

Lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia dinamakan ….

• A. Standar Nasional Indonesia (SNI)

• B. Komite Akreditasi Nasional (KAN)

• C. Badan Standardisasi Nasional (BSN)

• D. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

• E. Standar Akreditasi Nasional (SAN)

Standardisasi Nasional tertuang dalam aturan pemerintah berikut ini ….

• A. Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 Tahun 2000

• B. Undang-Undang RI Nomor 102 Tahun 2000

• C. PermenPAN RI Nomor 12 Tahun 2000

• D. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2000

• E. Kepmenkes No 12 Tahun 2000

Perumusan suatu standar umumnya melalui tujuh tahap utama (BSN, 2009), yaitu:

a. Identifikasi;

b. Penyusunan program kolektif

c. Penyiapan rancangan standar oleh semua pihak

d. Konsensus mengenai rancangan standar

e. Validasi melalui public enquiry nasional

f. Peninjauan kembali (revisi), amandemen atau abolisi

g. Penetapan dan penerbitan standar

Urutan tahapan perumusan suatu standar yang benar adalah ….

• A. a – b – d – e – f – c – g

• B. a – b – c – f – d – e – g

• C. a – b – c – d – e – g – f

• D. a – b – c – d – e – f – g

• E. a – b – e – c – d – f – g

Suatu standar dapat direvisi setelah kurun waktu tertentu agar selalu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan baru. Kurun waktu yang digunakan biasanya selama ….

• A. 1 tahun

• B. 3 tahun

• C. 5 tahun

• D. 10 tahun

• E. 15 tahun

Proses standardisasi harus mengikuti suatu prosedur yang dapat diikuti oleh berbagai pihak yang berkepentingan dan tahapan dalam proses dapat dengan mudah diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini adalah pengertian dari prinsip ….

• A. Transparan (Transparent)

• B. Keterbukaan (Openness)

• C. Konsensus dan tidak memihak (Consensus and impartiality)

• D. Efektif dan relevan (Effective and relevant)

• E. Koheren (Coherent)

Suatu dokumen yang berisi ketentuan teknis tentang aturan, pedoman atau karakteristik dari suatu kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan secara konsensus dan ditetapkan oleh BSN untuk dipergunakan oleh pemangku kepentingan dengan tujuan mencapai keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks keperluan tertentu adalah definisi dari ….

• A. Standar Nasional Indonesia (SNI)

• B. Komite Akreditasi Nasional (KAN)

• C. Badan Standardisasi Nasional (BSN)

• D. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

• E. Standar Akreditasi Nasional (SAN)

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian diatur dalam ….

• A. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2014

• B. Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 Tahun 2000

• C. Undang-Undang RI Nomor 102 Tahun 2000

• D. PermenPAN RI Nomor 12 Tahun 2000

• E. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2000

Terdapat kejelasan target kualitas produk yang harus dihasilkan sehingga terjadi persaingan yang lebih adil adalah manfaat SNI dari sisi ….

• A. produsen

• B. konsumen

• C. pemerintah

• D. pesaing

• E. partner usaha

Dapat mengetahui kualitas produk yang ditawarkan sehingga dapat melakukan evaluasi baik terhadap kualitas maupun harga adalah manfaat SNI dari sisi ….

• A. produsen

• B. konsumen

• C. pemerintah

• D. pesaing

• E. partner usaha