Latihan Soal PPKn

Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan

• Konstitutif

• Legislatif

• Eksekutif

• Yudikatif

Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan

• Konstitutif

• Legislatif

• Federatif

• Yudikatif

Hubungan kerja antara Presiden dengan DPR menurut pasal 11 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

• Menetapkan dan mengesahkan APBN

• Meberi gelar, tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan

• Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan dinegara lain

• Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan Negara lain

Di bawah merupakan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

• Badan Intelijen Negara (BIN)

• Badan Narkotika Nasional (BNN)

• Badan SAR Nasional (BASARNAS)

• Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan, terdapat juga kementerian koordinator yang tugasnya adalah

• Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya

• Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

• Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya

• Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945

Makna Pasal 29 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 adalah

• Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada nilai Religius

• Negara Indonesia berdasarkan pada agama tertentu

• Negara Indonesia mengakui adanya tuhan yang maha esa

• Negara Indonesia menganut kepercayaan terhadap Tuhan

Isi dari Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 tentang wilayah NKRI yang paling tepat

• Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas-batas wilayah lautan merupakan batas ambang dan bayang Indonesia berdasarkan Landas Kontinen, Landas Laut Teritorial, dan ZEE

• Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang undang

• Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan keanekaragaman budaya dan etnis

• Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas wilayahnya ditetapkan berdasarkan luas wilayah nusantara ketika zaman Majapahit dan Sriwijaya

Syarat seseorang mendapatkan naturalisasi istimewa adalah

• Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara

• Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara

• Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap

• Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun lebih

Orang yang tinggal berdiam dalam suatu negara

• Penduduk negara

• Warga negara

• Rakyat negara

• Pendukung negara

Berikut ini yang tidak termasuk cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2006 adalah

• Kelahiran

• Pembelian

• Perkawinan

• Permohonan